Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 374
Wednesday, August 21, 2013

Reformasi Birokrasi Serius!

Diposting oleh: 
Editor

Jakarta, Rabu 21 Agustus 2013 pukul 14.00 WIB Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN & RB) Dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di ruang rapat Komisi II DPR RI KK.III.

Agenda rapat dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa selaku pimpinan rapat dan menyampaikan sambutan selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 H serta membuka masa sidang perdana di Komisi II DPR RI ini dengan komitmen untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat terlepas semakin dekatnya momen Pemilu 2014 pada April nanti.

Agun menyampaikan bahwa pada saat ini ada dua hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN & RB yang menjadi sorotan publik yaitu pembahasan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dan Panitia Kerja (Panja) Tenaga Honorer.

Sebagai gambaran umum, pada perkembangan terakhir tentang RUU ASN ada 4 (empat substansi) dalam pembahasan belum diperoleh kesepakatan antara Panja RUU ASN Komisi II DPR RI dengn Pemerintah, yakni Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), Jabatan Eksekutif Senior (JES), Organisasi ASN, dan Masalah Gaji dan Tunjangan Pegawai. Selama masa sidang sebelumnya Panja RUU ASN hanya 1 (satu) kali rapat pada tanggal 20 Mei 2013. Saat itu panja RUU ASN masih menunggu hasil Laporan Pemerintah yang masih merasa perlu mematangkan kembali dalam Sidang Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden sebelum nanti di sampaikan kepada DPR RI.

Selain itu, pada masa tahun 2013 ini pemerintah melalui Kementerian PAN & RB membuka lowongan PNS 2013 untuk umum yang pelaksanaan rekrutmen dan seleksinya dilakukan bersamaan dengan penerimaan Tenaga Honorer kategori I dan II. Inti dari kebijakan yang dikomandoi oleh Kementerian PAN & RB ini adalah sebagai pengelolaan secara komprehensif dan tuntas tentang PNS dengan berbagai permasalahannya dimasa lalu, sehingga pada saat penerapan UU baru yaitu RUU ASN nantinya sudah tidak ada lagi PNS yang tidak jelas status dan perannya dalam birokrasi.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PAN & RB Azwar Abubakar juga menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang merupakan hasil rapat di internal Pemerintah selama masa sidang lalu kepada Ketua Komisi II DPR RI secara simbolis.

Khusus mengenai RUU ASN, Komisi II DPR RI menegaskan bahwa pembahasannya harus diselesaikan Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014, karena sudah melalui 2 (dua) Masa persidangan serta 7 (tujuh) kali masa perpanjangan ( 9 Kali Masa Persidangan). (IK)

Skip Comments

Add new comment

Back to Top