Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 494
Saturday, September 14, 2013

Harapan Itu Ada di Pemilu

Diposting oleh: 
Editor

Jakarta, Pemerintah seharusnya mampu memberi jaminan kepastian DPT, guna melahirkan pemerintahan yang baik melalui pemilu lima tahunan itu bisa terpenuhi. Sebab kalau tidak, pemilu 2014 masih berpotensi terjadi kecurangan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa dalam diskusi Dialektika Demokrasi tentang Potensi Kecurangan pemilu 2014 bersama Ketua Bawaslu, Muhammad dan pengamat politik Boni Hargens di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (12/9).

Dikatakan Agun, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang belum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun akurasinya diragukan. Hal tersebut dikarenakan proses penyesuaian data berbeda antara KPU dengan Kemendagri, yang tidak berbasis pada DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), dan belum akuratnya pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

“DPR pun meragukan akurasi DPT pemilu karena tidak bisa menyandingkan dengan DPT KPUD setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sementara banyak KPUD yang masuk angin. Karena itu Komisi II DPR mengajak duduk bersama untuk menyamakan DPT setiap kabupaten itu,”ungkap Agun.

Ditambahkannya, ia memastikan bahwa tak ada DPT yang tidak berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang lengkap dengan nama, tanggal lahir, dan tempat tinggalnya. Selain itu DPT juga akan disandingkan dengan lembaga sandi negara. “Kalau ada DPT tanpa NIK atau malah NIK ganda, maka itu namanya siluman. Untuk itu kalau masyarakat menemukan NIK, nama, dan alamat ganda, silakan laporkan,” tambah anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Terkait rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pileg ataupun Pilpres, Agun mengatakan, mungkin sudah saatnya Indonesia menjadikan partisipasi warga negara dalam pemilihan umum sebagi sebuah kewajiban, agar legitimasi pemimpin yang terpilih menjadi kuat. Kewajiban bagi warga negaranya untuk ikut pemilu tersebut, kata dia, tidak saja membuat demokrasi makin baik, tapi juga akan mengurangi potensi kecurangan dalam arti mencegah pihak tertentu mempertahankan kekuasaannya, dengan membentuk opini bahwa sudah tidak ada harapan untuk menjadikan bangsa ini lebih baik melalui Pilkada, Pileg ataupun Pilpres.

Pada sisi ini, Agun lebih jauh menjelaskan, bahwa penyebabnya adalah adanya gerakan untuk mengajak masyarkat untuk tidak memilih oleh kelompok tertentu. Kelompok itu merayu masyarakat dengan dalih tidak ada jaminan pemimpin yang lebih baik akan terpilih dalam Pilkada, Pileg atau Pilpres, karena itu adalah lebih baik tidak ikut memilih. “Mereka bahkan menggunakan istilah halal dan haram dalam mempengaruhi pemilih, dengan mengatakan jika kita memilih dan kemudian pilihan kita terlibat kasus korupsi, maka kita telah melakukan dosa karena ikut bertanggung jawab sebagai pemilih, tapi secara diam-diam mereka justru blusukan ke tempat lainnya untuk menyuruh masyarakat memilih tokoh tertentu,” ujar Agun.

Dari berbagai sumber.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top