Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
You voted 2. Total votes: 315
Sunday, October 27, 2013

Penetapan DPT Bukan Hal Mudah, Diperlukan Kebersamaan

Diposting oleh: 
Reporter

Keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan elemen penting demi terciptanya pelaksanaan hajat demokrasi yang jujur dan adil melalui pemilu. Indikator keakuratan DPT harus memenuhi berbagai variabel yang terdapat dalam ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang Undang Nomor 8/2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD.

KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, adalah yang paling berwenang dalam urusan penetapan DPT. Jika sebelumnya KPU mengagendakan pada rapat pleno untuk menetapkan DPT Pemilu 2014 pada hari rabu (23/10). Namun, atas rekomendasi dari Komisi II DPR dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penetapan DPT ditunda sampai 4 November 2013.

Rekomendasi penundaan penetapan DPT tersebut disampaikan oleh Komisi II DPR dan Bawaslu dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, di Kompleks DPR, Senayan, Selasa (22/10) malam.

Agun mengingatkan data yang variabelnya belum lengkap agar dicermati lagi. Menurutnya hal itu penting untuk memastikan DPT memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang Undang Nomor 8/2012 yang menegaskan bahwa daftar pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat.

Selain itu, Agun menekankan agar penetapan DPT harus bisa menjawab opini publik yang masih belum yakin dan belum percaya dengan data DPT yang hendak di tetapkan. Hal ini menjadi penting karena kepercayaan publik menentukan tingkat partisipasi pada Pemilu nanti.

Seperti dalam rekomendasi Komisi II DPR untuk menunda penetapan DPT, karena publik bertanya tentang bagaimana sebenarnya proses tahapan perjalanan dari DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan) dari pemerintah yang diserahkan ke KPU pada Desember 2012, menjadi bentuk DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) pada Februari 2013, lalu dimutakhirkan oleh KPU menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang ada di website KPU dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat, kemudian disempurnakan lagi menjadi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil perbaikan), hingga sekarang hendak ditetapkan sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap), kesemua tahapan tersebut publik tidak mengetahui dan tidak paham.

Akibatnya opini publik yang berkembang dimedia massa, banyak hal yang isi nya salah dan mengacaukan pemahaman tentang proses penetapan DPT, sehingga yang muncul adalah kesimpangsiuran, seolah pemilu akan gagal, curang dan sebagainya. “Partai politik peserta pemilu pun beragam pemahamanya, apalagi masyarakat,” ujar Agun.

Pada kesempatan lain, Ketua KPU Husni Kamil Malik optimis dalam dua minggu nanti, KPU akan mampu menyelesaikan masalah data yang tidak akurat. "Kami akan mengundang pihak - pihak yang  memiliki data bahan penetapan DPT untuk disandingkan dengan data DPT KPU. Supaya masalah ini clear. Jadi semua akan diklarifikasi per Provinsi, Kabupaten/Kota. Saya optimis karena semua pihak akan berkontribusi untuk DPT yang sebaik-baiknya karena ini merupakan kepentingan umum, semua harus memiliki kesadaran untuk memperhatikan.

Sebagai Komisi teknis yang menangani bidang Kepemiluan, Agun menyatakan bahwa Komisi II DPR meski pada saat ini sedang dalam masa reses tapi tetap berkomitmen untuk fokus pada tahapan penetapan DPT sehingga jika sewaktu-waktu perlu harus ada rapat konsultasi, Komisi II DPR siap untuk melaksanakannya.

Disisi lain, walaupun diundur, Agun mengatakan semua pihak patut menghargai kerja keras penyelenggara Pemilu mulai dari pusat sampai ke tingkat panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih). Dia juga sangat mengapresiasi keinginan KPU menetapkan DPT secara terbuka dengan mengundang semua perwakilan partai politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan pegiat Pemilu merupakan bukti penyelenggara Pemilu berkeinginan DPT yang ditetapkan benar-benar akurat.

Seperti kita ketahui bersama bahwa data kependudukan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh Negara kita ini. Mulai dari kasus-kasus penipuan, pencucian uang dan lain sebagainya diawali dari masalah data kependudukan.

Sehingga untuk memastikan bahwa setiap warga Negara harus dijamin hak konstitusionalnya dalam Pemilu, maka apa yang dilakukan oleh Kemendagri dalam hal ini Dirjen Dukcapil  dan KPU bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.

Namun dengan acuan aturan perundang-undangan yang kuat dan di dukung oleh Komisi II DPR, Bawaslu, partai politik dan unsur-unsur masyarakat, maka kita wajib optimis penetapan DPT nanti adalah DPT yang terbaik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan pilihan pemilih yang cerdas.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top