Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 320
Tuesday, October 29, 2013

Harapan Kehidupan Baru Rakyat Daerah Melalui RUU DOB

Diposting oleh: 
Reporter

Para wakil rakyat di DPR RI akhirnya sepakat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan 65 Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai usul inisiatif DPR dalam sidang Paripurna DPR RI pada Kamis (24/10).

9 fraksi melalui juru bicaranya masing-masing menyatakan persetujuannya  terhadap RUU pembentukan 65 DOB yang telah melalui mekanisme pembahasan dan tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Selanjutnya, rapat paripurna menyerahkan kepada Komisi II untuk membahasnya bersama-sama pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Komisi II Agun Gunadjar Sudarsa, mengatakan, usulan 65 DOB  ini mendapatkan dukungan dari seluruh fraksi untuk mewujudkan keinginan dan aspirasi masyarakat yang selama ini memperjuangkan pemekaran daerah sebagai jalan mereka untuk mensejahterakan rakyat daerah yang terlalu timpang dibanding masyarakat di pusat. “Orientasi pembentukan DOB adalah jangkauan pelayanan publik, rentang kendali, serta peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat,” ujar Agun.

Pembentukkan DOB Sesuai Aturan Perundang-undangan

Mulanya, usulan pemekaran mencapai 200 usulan yang masuk ke Komisi II DPR maupun melalui Kemendagri dalam rentang waktu 11 tahun, sejak 2002. Namun, setelah dilakukan rapat dengan pihak-pihak terkait selama berbulan-bulan (Red, sebelumnya mandek, sampai Februari 2012 dibuka kembali) dan pengkajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka diputuskan jumlah usulan pemekaran yang  memenuhi syarat hanya 65 usulan saja.

Menurut Agun, pada saat itu Komisi II telah memanggil para pihak-pihak terkait pemekaran dari daerahnya masing-masing. Dalam rapat tersebut telah disampaikan yang pada intinya adalah agar tiap-tiap unsur pimpinan daerah bersepakat untuk memberikan persetujuannya secara kelembagaan sebagai persyaratan dalam pembentukan DOB di daerahnya. “Kami telah mengundang semua pengusul RUU DOB. Begitu juga dengan gubernur, DPRD provinsi, bupati, wali kota, dan DPRD kabupaten/kota”, ujarnya.

Persetujuan lembaga politik di daerah adalah penting agar legitimasi dari RUU DOB nantinya akan kuat dan objektif, sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Intinya kami adalah representatif rakyat, tidak mungkin aspirasi mereka tidak kami respons, dan aspirasi ini juga didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Apa yang kami kerjakan Ini adalah pembuatan UU yang memiliki norma-norma aturan, dan itu yang kami jadikan acuan saat membahas RUU DOB ini” , ujar Agun menegaskan.

Respon Pemerintah

Pada kesempatan lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mengambil sikap atas usulan itu dan belum ada amanat presiden (ampres) terkait RUU tersebut."(RUU) belum sampai ke kami. Saya belum tahu apakah sudah sampai ke Presiden atau belum. Sampai saat ini belum ada ampres-nya," ujar Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Dikatakannya, sebelum menerbitkan ampres, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meminta pertimbangan dari beberapa kementerian, termasuk pada Kemendagri. "Presiden, sebelum menerbitkan ampres, akan ada pertimbangan. Kalau DPR mengajukan tentu kami (pemerintah) tunggu dulu bagaimana komentar Presiden. Biasanya dirapatkan dulu sebelum ampres dikeluarkan," katanya.

Dia menuturkan, begitu Presiden menugaskan pihaknya untuk memberi pertimbangan atas ampres, dia akan segera melakukannya. Ia mengatakan, landasan pemerintah menerbitkan ampres dan mengambil sikap atas usulan DOB adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pemekaran Wilayah.

Ia mengatakan, tidak mau berspekulasi soal bagaimana sikap lembaganya terhadap RUU itu. "Saya tidak mau berspekulasi, soalnya ini soal politik yang semua orang sensitif," ujar Gamawan.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top