Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 280
Tuesday, November 5, 2013

Data Pemilu Merupakan Data Publik, Libatkan Semua Elemen Masyarakat

Diposting oleh: 
Editor

Pemilu 2014 sebagai hajatan demokrasi nasional diharapkan oleh seluruh pihak menjadi pemilu yang jujur dan adil agar menghasilkan kepemimpinan nasional yang benar-benar pilihan rakyat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu penyelenggara Pemilu harus dapat membuktikan hal tersebut dalam pelaksanaa tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk pengamanan dan dokumentasi data pemilu, Nota Kesepahaman (MoU) telah dibuat antara KPU dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) beberapa waktu yang lalu.

Namun dalam perkembangannya, MoU tersebut banyak mengundang penolakan dari berbagai pihak, terkait dengan tupoksi yang tidak saling berhubungan dan anggapan ketidak-independen-an Lemsaneg. Masyarakat khawatir, Lemsaneg dapat dimanfaatkan oleh kekuasaan tertentu.

Dalam hal ini, lembaga politik seperti DPR RI telah mengambil keputusan dalam rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi II DPR dengan KPU, Lemsaneg, Bawaslu, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan Kemenlu (24/10/2013).

Dalam keputusannya DPR RI merekomendasikan agar KPU sebagai lembaga independen, meninjau ulang kerjasamanya dengan Lemsaneg. Selain itu DPR juga mempersilahkan KPU agar menjalin kerjasama dengan konsorsium, yang terdiri dari ahli-ahli IT, termasuk jika perlu melibatkan ahli-ahli IT dari Lemsaneg.

Mengenai MoU tersebut, menurut Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa, sebenarnya bisa menciptakan sistem check and balance dalam pemilu. "kita undang kedua lembaga untuk membuat desain mekanisme kerjanya dan kita pastikan ada check and balance, supaya tak ada abuse of power dalam pengelolaan data pemilu," ujarnya.

Agun mengaku mendukung kerja sama antar kedua lembaga tersebut, baginya hal ini adalah wujud kreativitas KPU atas desakan semua pihak yang tak ingin kejadian di Pemilu 2009 lalu kembali terulang.

Pengalaman Pemilu 2009, saat hasil penghitungan penetapan suara diwarnai dengan surat suara hilang saat pengiriman dan dominannya surat suara palsu. Ketika proses hukum di MK berjalan, tak ada pegangan surat suara asli seperti apa. “Hal seperti ini merugikan kontestan pemilu. Di MK, tak bisa dibuktikan mana surat suara yang asli yang sah," kata Agun.

Agun berpendapat MoU ini akan menghantam mafia surat suara palsu yang banyak beredar di pemilu sebelumnya. "Dengan Lemsaneg itu mereka bukan hanya mengarsipkan, tapi tahu betul keaslian dokumen atau tidak," tambahnya.

Akan tetapi, Agun menegaskan bahwa dalam hal ini ia menghormati keputusan lembaganya yang telah menolak kerja sama KPU dengan Lemsaneg.

Untuk itu menurut Agun, jika nantinya KPU “keukeuh” menggaet Lemsaneg, maka sudah sewajarnya KPU juga harus menggandeng Parpol peserta pemilu, Ormas dan Mahasiswa dalam hajat demokrasi lima tahunan tersebut, sehingga dapat menghilangkan kekhawatiran di masyarakat.

 “Biar Fair, maka tidak hanya Lemsaneg, semua elemen masyarakat harus ikut digandeng, karena ini menyangkut hajat hidup berdemokrasi. Proses demokrasi yang baik harus melibatkan seluruh elemen yang berkepentingan.” pungkasnya.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top