Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 363
Saturday, December 7, 2013

RUU ASN : Pembenahan Birokrasi Untuk Pemerintahan Efektif

Diposting oleh: 
Reporter

Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pihaknya  optimis RUU (Rancangan Undang-Undang) Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada akhir masa persidangan tahun ini, yakni 20 Desember 2013.

 “Di bulan Desember ini, DPR menargetkan akan ketok palu untuk mengesahkan RUU ASN menjadi undang-undang,” ujarnya di Jakarta, Kamis (05/12).

Menurut Agun, Komisi II telah menyusun jadwal secara ketat, dan paling lambat tanggal 20 Desember nanti akan dilaksanakan rapat paripurna untuk pengesahan RUU tersebut.

"Kita dari Komisi II DPR terus mendorong agar RUU ASN ini agar segera rampung pembahasannya dan segera ditetapkan. Karena di RUU ASN ini memiliki semangat untuk melakukan perubahan dan pembenahan di tatanan pemerintahan agar berjalan lebih baik dan efektif," pungkasnya.

RUU yang merupakan inisiatif DPR itu sudah mengalami pasang surut pembahasan, dan dari kalangan intern pemerintah cukup banyak mendapatkan resistensi.

Namun dengan berbagai pendekatan, pemerintah telah menyampaikan daftar inventarisasi masalah kepada Panitia Kerja (Panja) Komisi II  DPR. Dan hasilnya Optimis dapat selesai dalam masa persidangan ini.

Solusi untuk Perangkat Desa dan Pegawai Honorer

Salah satu item dari RUU ASN akan mengakomodir perangkat desa dan pegawai honorer dengan status Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Meski P3K statusnya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi mereka akan mendapat hak yang sama dengan PNS, salah satunya mendapat gaji dan tunjangan.

"Namun, bagi perangkat desa dan honorer apabila ingin diangkat menjadi P3K harus mengikuti testing dan uji kompetensi terlebih dahulu. Apabila memenuhi syarat dan lulus tes, maka bisa lolos diangkat menjadi P3K," ujar Agun.

Menurut Agun, langkah ini diambil sebagai jawaban dari aspirasi sejumlah perangkat desa di Indonesia yang menuntut ingin diangkat menjadi PNS.

Di saat pemerintah menolak aspirasi perangkat desa tersebut, maka pihaknya mengusulkan alternatif lain dengan memberlakukan pengangkatan pegawai pemerintahan dengan sistem P3K ini.

"Memang rasional juga penolakan dari pemerintah terhadap aspirasi perangkat desa tersebut. Apabila seluruh perangkat desa diangkat menjadi PNS, bisa merusak sistem kepegawaian," ujarnya.

Bayangkan saja, lanjut Agun, apabila seluruh perangkat desa diangkat menjadi PNS, kemudian mereka dalam beberapa tahun kemudian mendapat kenaikan pangkat dan golongan, misalkan, sudah berada di pangkat golongan 3 B sampai 4 A, apakah mereka masih layak menjadi perangkat desa?

"Tentunya harus dipindahkan ke instansi pemerintahan yang lebih atas. Kalau jumlahnya banyak, lantas perangkat desa ini akan ditempatkan dimana? Dipastikan kantor kecamatan di sejumlah daerah akan kelimpungan, karena harus menampung perangkat desa PNS yang sudah mendapat kenaikan pangkat tersebut," terang Agun.

Namun demikian, Agun mengatakan, tuntutan perangkat desa yang ingin diangkat menjadi PNS memang sangat beralasan. Mereka juga ingin diberlakukan adil seperti halnya abdi negara lain, terutama masalah peningkatan kesejahteraan.

"Substansi dari tuntutan perangkat desa ini kan soal peningkatan kesejahteraan, bukan dari soal status mereka. Nah, kami dari Komisi II DPR mencoba mengakomodir aspirasi tersebut dengan mengusulkan sistem kepegawaian P3K ini, yang pada tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa," ujarnya.

Namun, lanjut Agun, yang menuntut ingin diangkat menjadi PNS, tidak hanya dari kalangan perangkat desa saja, tetapi hal yang sama pun disuarakan oleh kalangan pegawai honorer. "Makanya, sistem P3K ini berlaku untuk perangkat desa dan pegawai honorer, " ujarnya.

Meski begitu, kata Agun, seorang perangkat desa ataupun pegawai honorer bila ingin diangkat menjadi P3K harus benar-benar orang yang memiliki kompetensi. Kerena setelah dinyatakan lulus dan menyandang status P3K, pemerintah akan melakukan penilaian terhadap kinerja dan kompetensinya masing-masing.

"Penilaian itu akan dilakukan setiap setahun sekali. Apabila dinilai kinerjanya baik, maka pemerintah akan memperpanjang status P3K tersebut. Namun, apabila dianggap kinerjanya buruk, maka otomatis status itu akan dicabut atau diberhentikan, " ujar Agun. 

Skip Comments

Add new comment

Back to Top