Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 331
Monday, December 9, 2013

Paparan Kangagun Dalam Diskusi PB HMI "Semangat Politik Kaum Muda"

Diposting oleh: 
Editor

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bicara tentang tema semangat politik kaum muda menuju Pemilu 2014 harus diawali dari data dan fakta saat ini bahwa ada sekitar 36 juta jiwa pemilih pemula dan muda.

Menurut saya ,HMI sebagai organisasi kepemudaan harus punya agenda yang masif tentang pemberdayaan potensi pemilih muda ini untuk Pemilu 2014 nanti.

Maka hal ini tentu akan menjadi wujud partisipasi HMI terhadap Negara dan bentuk tanggung jawab pemuda yang akan menerima estafet kepemimpinan masa depan.

36 juta jiwa pemilih muda ini bukan sembarangan, karena pemenang Pemilu 2009 lalu, jumlah pemilihnya adalah 32 juta jiwa. Artinya dengan jumlah pemilih muda yang signifikan, mereka bisa menjadi penentu pemenang dalam pemilu nanti.

Selain itu, profile pemilih muda yang well inform dan well educated, juga  bisa menjadi penentu kualitas pemilu nanti karena mereka memilih dengan rasionalitas tinggi yang bisa dipertanggung jawabkan dan terukur.

Terkait dengan pemberdayaan pemilih muda, HMI sebagai elemen masyarakat seharusnya bisa mengadakan forum-forum diskusi publik tentang Ke-pemilu-an, sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan. Narasumbernya bisa dari Komisi II DPR dan juga pengamat – pengamat pemilu.

Hal ini menjadi penting, semisal dalam hal penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurut saya, masyarakat saat ini terjebak dalam opini-opini yang dibentuk oleh pihak yang sebenarnya tidak mengikuti secara utuh dan menyeluruh akan tahapan-tahapan pemilu, sehingga tidak paham dan tidak mengerti tentang masalah DPT sebenarnya.

Jadi, HMI harus mampu membuka wacana di masyarakat melalui diskusi publik tentang tahapan berikutnya dalam pemilu seperti tahap pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan calon terpilih.

Karena selain hal tersebut untuk memberikan informasi kepada publik secara luas , juga sebagai bentuk pengawasan secara bersama-sama terhadap tahapan pemilu.

Tapi sayangnya, sampai saat ini dari acara-acara diskusi publik yang saya ikuti, belum ada organisasi kepemudaan baik dari internal partai politik atau dari masyarakat, yang sudah memiliki konsep dan jadwal yang siap untuk memulai diskusi publik yang membahas tentang tahapan-tahapan pemilu tersebut.

Saya jadi bertanya, bagaimana sebenarnya perhatian dan persiapan kaum muda terkait hajat demokrasi bangsa dan Negara Indonesia pada Pemilu 2014 nanti? Apakah kaum muda sudah terlena terbawa suasana pragmatisme?

Sangat disayangkan jika pemuda harapan bangsa justru terjebak dalam sikap-sikap tidak bertanggung jawab dan tidak amanah dalam menjaga masa depan bangsa dan Negara yang akan mereka emban kedepannya.

Indonesia Saat Ini dan Globalisasi

Dalam konteks kekinian, saya ingin mengatakan bahwa dunia telah berubah, sudah tidak ada lagi Blok Barat (Amerika dan sekutunya) – Blok Timur (Uni Soviet dan sekutunya). Era Globalisasi muncul, dimana sekat batas Negara menjadi hilang, semua adalah warga dunia, dunia menjadi satu, setiap Negara menjadi saling ketergantungan satu sama lain (interdependensi).

Negara maju ataupun Negara terbelakang sama-sama saling membutuhkan. Negara maju teknologi membutuhkan Negara yang memiliki sumber daya alam, dan begitu sebaliknya. Negara produsen membutuhkan Negara konsumen, begitu juga sebaliknya.

Globalisasi muncul dengan empat isu utama yang menjadi tuntutan yaitu demokrasi politik, hak asasi manusia (HAM), supremasi hukum dan pelestarian lingkungan.

Artinya empat hal tersebut harus direspon oleh setiap Negara di dunia ini jika masih mau eksis dan tetap bertahan, karena jika tidak mampu merespon dengan baik, maka Negara tersebut hanya akan menjadi sejarah seperti halnya Uni Soviet  dan Yugoslavia.

Globalisasi yang menerpa Indonesia pada tahun 1998 bersamaan dengan krisis ekonomi, karena pondasi ekonomi kita yang sangat ketergantungan dengan modal luar negeri. Maka, ketika modal tersebut ditarik keluar (capital flight) , secepat itu pula nilai tukar rupiah jatuh tajam nilainya dari semula 2,000 menjadi 22,000 rupiah per US dollar, yang menyebabkan ekonomi nasional hancur.

Namun hal tersebut direspon dengan baik oleh Presiden Habibie, yaitu demokrasi direspon dengan mempercepat Pemilu menjadi tahun 1999, keran politik dibuka , masyarakat bebas mendirikan partai politik. Pers sebagai pilar demokrasi juga dibuka, pendirian pers diberikan kemudahan. Ini juga merupakan respon bagi tuntutan HAM untuk bebas bersikap dan menyadakan pendapat serta membebaskan tahanan-tahanan politik pada masa Orde Baru.

Dan untuk supremasi hukum pada saat itu juga direspon dengan melakukan revisi UU No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi UU No.35 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang substansinya adalah menarik struktur kehakiman dari eksekutif menjadi dibawah yudikatif yaitu Mahkamah Agung.

Langsung setelah itu, kepercayaan Internasional datang kembali, sehingga ketika Pemilu 1999 tersebut berlangsung, nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar langsung meningkat kembali menjadi 6,500 per US dollar. 

Maksud saya adalah, jika era – era berikutnya dikatakan berhasil tapi mengapa kondisinya tidak melanjutkan apa yang sudah dicapai pada era Presiden Habibie ?

Sederhana saja, kita bisa lihat dari indikator signifikan tentang kemajuan sebuah bangsa dan Negara yaitu nilai tukar mata uang, yang mencerminkan kepercayaan publik dari dalam dan luar negeri.

Ketika nilai tukar semakin menguat maka Negara tersebut semakin baik dan dipercaya oleh publik dalam dan luar negeri. Tapi faktanya berapa nilai tukai kita sekarang? Sudah hampir 12,000 per US dollar.

Kenapa demikian? Karena ternyata isu-isu internasional yang menjadi konsekwensi dari globalisasi tidak dijaga dengan baik oleh pemerintahan berikutnya. Misal, demokrasinya kisruh, penegakan hukumnya tidak adil, penegakan nilai-nilai HAM-nya tidak berjalan dan pelestarian lingkungannya nol besar. Sehingga, baik publik dalam maupun luar negeri menjadi ragu untuk berinvestasi di Negara ini.

Inilah yang saya maksud, rumah kita rumah Indonesia sudah berubah dan kita harus cerdas dan konsisten menjaga rumah kita Indonesia ini dari era globalisasi.

Dalam hal ini saya pribadi menyatakan bahwa, kita tidak maksimal seperti apa yang dirancang bangun oleh MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 dengan membuat TAP – TAP MPR tentang jalan menuju Indonesia sejahtera, pada saat melakukan amandemen UUD 1945.

Bagi saya, yang terjadi adalah inkonsistensi atas apa yang telah diputuskan bersama saat reformasi. Gerakan menuju Indonesia sejahtera ini tidak bersinergi antara masing-masing elemen bangsa, karena semua orang tidak mengerti, tidak tahu dan mabuk dalam euphoria kebebasan dalam demokrasi.

Sehingga yang terjadi adalah, masing-masing pihak kelembagaan Negara memiliki versi sendiri-sendiri tentang jalan menuju Indonesia sejahtera. Dan itu membuat arah kebijakan menjadi tumpang tindih dan menimbulkan kekisruhan dalam kehidupan berbangsa bernegara.

Selain hal tersebut, kemunduran ini juga disebabkan oleh aktor-aktor di kelembagaan Negara tersebut tidak taat terhadap konstitusi. Dimana seharusnya semua pihak paham dan sadar diri ketika menjalankan fungsi dan perannya harus sesuai dengan porsinya, agar sistem Negara tetap harmonis.  

Perilaku tersebut telah membuat prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan kita tidak berjalan. Karena, kualitas personel di lembaga egara itu akan berjalan dengan baik jika tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepentingan golongan dan partai, tapi fokus untuk kepentingan bangsa dan Negara sesuai sumpah jabatan dan jatidiri bangsa yaitu Pancasila.

Mengatasi Kisruh dan Membangun Optimisme

Disini saya ingin berbagi pemikiran sebagai solusi bagaimana seharusnya menghadapai kondisi Indonesia saat ini.

Allah SWT menciptakan manusia untuk beribadah kepada-NYA, dimana semua yang terjadi adalah atas ijin dari Allah SWT dan Allah SWT tidak akan memberikan beban yang melebihi kemampuan hamba-NYA.

Artinya kita sebagai manusia beragama diwajibkan untuk bertanggung jawab dan berusaha mencari kesempurnaan hidup dengan cara memperbaiki yang kurang baik sebagai ibadah kepada-NYA.

Kita tentu tidak tahu apa yang akan terjadi besok tapi selama kita masih bernafas masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-NYA. Tercapai atau tidak, yang pasti secara personal kita akan mendapat manfaat dan hikmah dari apa yang kita ikhtiarkan.

Dengan niat baik, akal pikiran, tindakan dan keyakinan, kita terus berusaha berbuat memperbaiki yang masih belum baik, karena tidak ada yang sia-sia di sisi-NYA, sesuai dengan sifat Allah SWT yang maha adil.

Ketika dihadapkan pada musibah kita beristigfar “astagfirullah”, dan ketika dihadapkan pada berkah atau nikmat kita bersyukur “Alhamdulillah”. Itulah hidup sederhana saja.

Jadi saya melihat Indonesia hari ini, pasca 15 tahun reformasi dalam posisi mengalami kemunduran atau musibah, maka kita harus ikhlas menerimakan ini sebagai ujian dari-NYA tapi langsung bangkit bekerja keras sesuai fungsi dan perannya masing-masing dalam berbangsa bernegara untuk mencapai kembali tujuan yang telah dirumuskan saat reformasi yaitu visi Indonesia sejahtera 2020.

Jangan lah kita jadi sebaliknya, tidak bersyukur dengan mengeluh akan keadaan dan menuntut sesuatu yang merupakan langkah mundur dalam berbangsa bernegara. Contohnya, tuntutan bahwa kita harus kembali lagi ke UUD 1945 awal, atau bahkan kita harus ganti Pancasila sebagai ideology bangsa dan negara.

Inilah adalah bentuk sikap tidak bersyukur yang tidak menerima kondisi ini sebagai ujian. Tidak berpikir maju, karena bukannya memperbaiki yang kurang tapi malah menghapus apa yang sudah dicapai dengan perjuangan dan pengorbanan.

Kita harus sadar dan jujur dari diri sendiri bahwa ada hal yang merupakan berkah atau nikmat  yang luar biasa kita jalani saat ini. Contoh, kita merdeka bisa mengemukaan pendapat, berbicara, berkumpul, berorganisasi, berpolitik tanpa ditangkap aparat, hal yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan era Orde Baru.

Jadi ini semua adalah bagian dari ketentuan-NYA bagi perjalanan bangsa dan Negara kita ini, bahwa ada berkah atau nikmat yang harus jujur kita akui dan syukuri tapi masih ada juga musibah yang tidak adil dan harus kita perbaiki dengan terus berusaha.

Dimulai Dari Diri Sendiri

Paling tidak buat saya, saya sudah melakukan ikhtiar untuk menyempurnakan kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia ini dengan peran saya di tiap-tiap rumah saya. Saya niatkan sebagai ibadah saya ke Allah SWT.

Tuhan maha tahu, siapa yang bertanggung jawab atau tidak dan Tuhan maha adil siapa yang diberi berkah karena amanah atau tidak.

Dan Tuhan juga tahu bahwa mengurus Negara ini tidak mungkin dengan saya seorang. Tapi akan seperti apa kita dikenang dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT, apakah sebagai negarawan yang amanah atau petualang politik yang pragmatis.

Bagi saya berpolitik itu tidak sekedar meraih kedudukan tapi berpolitik itu juga untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan amanat konstitusi Negara (UUD).

Dan untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan otoritas (kewenangan), maka disitulah kedudukan dalam berpolitik menjadi penting.

Masalah Bangsa dan Negara yang Mendesak

Perlu juga diketahui oleh rakyat pemilik kedaulatan dalam rangka menyambut Pemilu 2014 nanti adalah memilih calon-calon pemimpin yang mengerti, paham dan berani menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa dan Negara saat ini.

Contoh masalah bangsa dan Negara kita saat ini yang mendesak untuk dilawan adalah, kebijakan politik anggaran APBN kita yang kapitalis, lebih besar peruntukan dipusat dari pada untuk didaerah.

Jika kita bedah, dalam APBN 2014 ada anggaran belanja untuk Kementerian dan Lembaga sebesar Rp.637 Trilyun. Padahal fungsi dan urusan Kementerian dan Lembaga tersebut dalam otonomi daerah sudah berpindah ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Sementara anggaran belanja untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam APBN 2014 sebesar Rp. 592 trilyun, bahkan itu pun dipotong karena di dalamnya juga termasuk anggaran wajib 20% bagi pendidikan sebesar Rp.238 trilyun, jadi Dana Alokasi Umum (DAU) yang riil diterima daerah sebesar Rp.311 trilyun untuk 34 Provinsi dan 512 Kabupaten/Kota.

Jadi sesunggunya berapa anggaran APBN yang telah diberikan melalui Politik Anggaran Negara kepada rakyat di daerah?. Hal ini jelas melanggar pasal 33 UUD 1945 dan melanggar sila kelima Pancasila.

Bagi saya, orang yang berpikir bahwa pemekaran itu gagal, daerah otonom baru gagal, konsep otonomi daerah gagal itu logika pikirnya tidak utuh melihat Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa pemerintah pusat dalam memerintah bertanggung jawab akan kesejahteraan seluruh rakyat di Indonesia, dengan diberikan kewenangan mengelola anggaran Negara (APBN) sebagai “darah” untuk menghidupi seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Kebijakan politik anggaran kita dibuat tidak benar seperti ini oleh kaum kapitalis . Mereka membentuk opini melalui media massa bahwa daerah itu gagal, kepala daerah banyak yang korupsi, kalau pun tidak korupsi tapi tingkat penyerapan anggarannya rendah.

Itulah permainan ciptaan kaum kapitalis, agar ada legitimasi opini bahwa daerah tidak layak mendapat dana transfer daerah yang proporsional semestinya.

Saya jelaskan, Kementerian Keuangan yang berwenang mengeluarkan anggaran dari APBN, menyerahkan dana untuk di transfer ke daerah bersama dengan PMK (peraturan menteri keuangan) yang sangat detail sekali tanpa kesesuaian dengan fakta sosiologis dan karakter daerah yang berbeda-beda.

Jadi dilema pemerintah daerah dalam hal anggaran adalah, jika digunakan sesuai kebutuhan akan salah karena aturan yang sangat detail sehingga harus menggeser pos-pos anggaran,tapi jika tidak digunakan akan salah juga karena penyerapan anggarannya menjadi rendah.

Jadi pemerintah pusat melihat pemerintah daerah sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan yang bisa diberdayakan tingkat partisipasinya.

Membangun Indonesia Sejahtera

Dalam konsep saya, membangun Indonesia Sejahtera dimulai dari pemilu yang jujur dan adil dengan peserta pemilu yang kompeten, pemilih yang cerdas dan penyelenggara pemilu yang saling check and balances.

Kemudian bagaimana menciptakan pemerintahan yang efektif sesuai prinsip structure follow function menggunakan UU Kementerian Negara, UU Pemerintahan Daerah, UU Pemerintahan Desa dan UU Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan posisi birokrasi.

Lalu bagaimana politik anggaran yang pro rakyat sesuai prinsip money follow function dalam otonomi daerah. Dan terakhir penerapan UU Pertanahan yang mengatur jelas tentang pemanfaatan tanah sebagai sumber kesejahteraan bagi rakyat yang dikuasai oleh Negara.

Itulah yang saya maksud Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 akan menjadi momen krusial bagi bangsa dan Negara ini yang perlu partisipasi masyarakat, khususnya pemilih muda untuk menentukan calon-calon pemimpin yang akan menjadi para penyelenggara pemerintahan.

Sehingga tujuan Negara sesuai pembukaan UUD yaitu Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, berkeadilan, mandiri, bebas dari KKN (korupsi , kolusi dan nepotisme) itu akan terwujud.

Dan tujuan itu semua adalah rangkaian peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh MPR pasca reformasi melalui TAP MPR No.VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia 2020, yang saya yakini  dan konsisten saya jalani sebagai visi saya dalam berpolitik. 

Dan apa yang saya lakukan selama menjadi wakil rakyat, telah saya dituliskan dalam tiga buku saya. Pertama, “Membangun Indonesia Sejahtera” yaitu tentang langkah nyata menuju Visi Indonesia 2020.  

Kedua “Pancasila Sebagai Rumah Bersama” yaitu paradigma yang menempatkan Pancasila sebagai nilai acuan berbangsa bernegara. Contohnya, menjadikan agama dijadikan landasan moral dalam kita berpolitik, bukan menjadikan agama dijadikan alat instrument politik untuk meraih kekuasaan.

Ketiga, “Hidup Sukses Dengan Lima Jari” yaitu filosofi hidup saya dari Kelima jari,  dimulai dari jari jempol melambangkan prestasi, lalu jari telunjuk yang melambangkan memperoleh pengakuan dari orang lain , lalu jari tengah yang melambangkan sikap elegan dalam melakukan pendekatan dan komunikasi , kemudian jari manis yang melambangkan memperoleh pendapatan atau materi dan terakhir jari kelingking yang melambangkan perawatan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top