Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 363
Tuesday, December 10, 2013

Reformasi Birokrasi Harus Ciptakan Pelayanan Publik Yang Terukur

Diposting oleh: 
Reporter

Perampingan kelembagaan dalam birokrasi pemerintah harus segera ditindaklanjuti. Tumpang tindih tugas dan fungsi antara beberapa lembaga perlu segera dianalisis dan dihilangkan agar terbentuk kelembagaan pemerintah yang proporsional dan tepat guna.

Ketua Komisi II DPR-RI Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan, perbaikan maupun penyempurnaan terhadap struktur kelembagaan pemerintah harus dilakukan sesuai dengan perubahan strategis nasional.

Kelembagaan-kelembagaan perlu dianalisis dan dipecahkan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, koordinasi dan integrasi, baik dalam masa krisis seperti sekarang ini, maupun di masa-masa non krisis.

“Jumlah eselonisasi di pemerintahan juga harus lebih ramping”, ujarnya dalam seminar nasional Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah, di Jakarta, Senin (02/12).

Menurut Agun, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas publik yang dilakukan oleh kelembagaan dalam birokrasi pemerintah. Sehingga membuat masyarakat merasa “berputar-putar” ketika mendapatkan pelayanan publik.

Di samping itu, menurut Agun, perlunya dilakukan desentralisasi kewenangan dari sentralistik di pemerintah pusat kepada unit pelayanan publik secara teknis di pemerintah daerah, baik secara politik maupun administrasi.

Dengan demikian, akuntabilitas dan pelayanan publik pun dapat dilakukan secara maksimal dan kontrol yang dilakukan rakyat juga akan semakin efektif dan terukur karena bersentuhan langsung.

Jabatan Politik dan Jabatan Karir

Kehadiran partai politik dalam pemerintahan memang tak bisa dihindari sesuai dengan UUD yang mengamanatkan pemilihan umum (Pemilu) untuk mengisi jabatan publik,  keduanya merupakan kebutuhan yang esensial dalam bernegara yang mesti disadari dan dijalankan bersama.

Akan tetapi kebutuhan menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang netral, professional, dan terjaga juga tidak bisa juga dihindari. Sehingga kelembagaan birokrasi pemerintah mestinya memperoleh perhatian yang pertama sebelum semuanya diperbaiki.

Agun mengatakan, dengan melakukan reposisi dan restrukturisasi kelembagaan maka akan memberikan kejelasan antara posisi jabatan politik dan birokrasi karir.

Dalam hal ini, strategi perubahan melalui reformasi birokrasi merupakan pilihan rasional, karena kelembagaan birokrasi merupakan suatu bentuk dan tatanan yang mengandung struktur dan kultur didalamnya.

Dengan demikian, maka reformasi birokrasi yang dijalankan adalah meliputi reformasi susunan dari suatu tatanan birokrasi pemerintah, dan juga reformasi tata nilai, tata sistem dan tata perilaku dari sumber daya manusianya.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top