Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 300
Wednesday, December 18, 2013

RUU Pertanahan Menjamin Keadilan Akan Tanah Sebagai Sumber Kehidupan

Diposting oleh: 
Reporter

Tanah (land) sebagai aset merupakan sumber kehidupan bagi manusia selain air. Itulah sebabnya Indonesia disebut sebagai Tanah Air bagi rakyatnya. Sehingga tanah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam hak warga Negara yang harus di atur oleh Negara melalui Undang-Undang.

Begitu mendasarnya hak akan tanah bagi warga Negara, sudah barang tentu setiap rakyat di Indonesia berkeinginan untuk memiliki tanah sebagai wadah membangun rumah untuk berteduh atau tempat menanam atau berusaha untuk berpenghasilan.

Tapi fenomena yang terjadi selama ini terkait tanah adalah maraknya konfilk atau sengketa kepemilikan tanah sebagai sumber kehidupan. Semua pihak baik dari warga Negara, swasta, perusahaan milik Negara bahkan pihak asing juga berkepentingn akan tanah di Indonesia sebagai sumber kehidupan mereka.

Ketua sekaligus pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mengatakan masalah konflik atau sengketa pertanahan ini bisa menjadi bom waktu di 2014, tahun politik yang sarat akan kepentingan dari berbagai pihak. “Bisa saja konflik pertanahan meledak saat Pemilu 2014 nanti,” ucap Junisab (14/12/2013).

Menurutnya, konflik tanah jumlahnya teramat banyak dan kompleks, sehingga momen tahun politik 2014 nanti bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai bahan untuk menggalang massa yang jika tidak disikapi dengan cepat dan tepat akan rawan menjadi ancaman kerusuhan massa. “Ini seharusnya diutamakan SBY dan Komisi II DPR RI“, ujarnya.

Menanggapi masalah konflik pertanahan, Komisi II DPR optimis, dengan usulan inisiatifnya tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan mampu mendorong reformasi agraria sebagai solusi menyeluruh terkait pertanahan nasional.

"Reformasi agraria didengungkan sejak awal reformasi melalui Tap MPR nomor IX/2001 tentang Pembaruan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang isinya menugaskan kepada Pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan Undang-Undang (UU) nomor 5/1960 tentang Pokok Agraria (pertanahan). Pemerintah juga diminta mendata keseluruhan aset pertanahan kita, namun pemerintah tidak juga melaksanakannya, akhirnya DPR yang inisiatif melanjutkannya” ujar Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Komisi II DPR di Jakarta, (16/12/2013).

RUU Pertanahan ini diharapkan bisa menyelesaikan secara komprehensif konflik agraria, sengketa pertanahan yang masih banyak terjadi dari Sabang sampai Merauke yang sampai hari ini belum kunjung usai.

“Ternyata ketidakselesaian itu akibat arogansi dari UU yang bersifat sektoral, sehingga kadang-kadang Gubernur dan Bupati tidak bisa berbuat apa-apa, ditambah Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga sudah lepas tidak lagi dalam jangkauan kepala-kepala daerah,”ujar Agun.

Ia juga menjelaskan posisi RUU Pertanahan saat ini, yang masih menunggu Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah tentang RUU Pertanahan usul DPR ini. “Saat ini Komisi II sedang tunggu DIM dari pemerintah, mereka janjikan Desember ini," katanya.

Begitu penting dan mendasarnya RUU Pertanahan ini, Presiden SBY bahkan sampai menugaskan tujuh kementerian dan lembaga untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut bersama Komisi II DPR, yaitu Kementerian Hukum dan HAM sebagai leading sector, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Kehutanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Begitupun Agun melihat pentingnya tentang pertanahan atau agraria ini sampai menyatakan persetujuannya agar  dibentuk Kementerian Pertanahan atau Kementerian Agraria.

"Dalam pandangan saya, kabinet ideal pada Pemerintahan 2014-2019 hanya perlu 15 Kementerian agar APBN lebih banyak di daerah bukan di pusat. Dan diantara Kementerian-Kementerian itu harus ada Kementerian Agraria," tegas politikus Partai Golkar ini.

Memang benar, karena sejatinya syarat untuk berdirinya suatu Negara adalah adanya pemerintahan yang berdaulat, adanya penduduk atau warga Negara dan adanya wilayah Negara berupa tanah (land) atau air (laut).

Skip Comments

Add new comment

Back to Top