Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 498
Wednesday, December 25, 2013

Desain Penyelenggara Pemilu Lebih Baik, Pemilu 2014 On The Track

Diposting oleh: 
Reporter

Pemilihan Umum (Pemilu) Rabu 9 April 2014 sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sudah semakin dekat. Tahapan-tahapan Pemilu pun sudah banyak yang telah dijalankan, dan pro-kontra mengenai hal tersebut bermunculan dari pihak-pihak terkait karena memang sejatinya Pemilu adalah dari kita, oleh kita dan untuk kita, rakyat Indonesia.

Sesuai UU No.15 tahun 2011, para Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melaksanakan Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengawasi pelaksanaan Pemilu.

Selain itu ada pula, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dimana ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Artinya bisa disimpulkan bahwa keberhasilan Pemilu 2014 untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan nanti sangat tergantung pada kinerja tiga lembaga tersebut, dan Komisi II DPR RI sebagai representasi rakyat sangat ingin memastikan hal tersebut terjadi.

“Pemilu dalam manajemen itu menggunakan POAC yaitu: Planning, Organizing dan Actuating-nya itu dilakukan oleh KPU, sedangkan Controlling-nya dilakukan oleh Bawaslu. Namun supaya antara KPU dan Bawaslu ini berjalan juga tidak saling mencederai, tidak saling mengunci, tidak saling menghakimi masing-masing, nah dihadirkan DKPP. Supaya norma-norma itu bisa berjalan adanya, bagi mereka yang abuse of power, karena DKPP punya kewenangan untuk memutus salah satu pemohon untuk dikabulkan dan tertib kembali,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa dalam wawancara mengenai perkembangan Tahapan-Tahapan Pemilu beberapa waktu lalu di Gedung DPR Senayan. Berikut ini wawancara lengkapnya.

Baru-baru ini ada berita tentang dana asing untuk Pemilu nanti, bagaimana menurut anda?

Kita tidak mau memberi komentar lebih dulu hanya dengan berita, ya paling tidak kita akan konfirmasi ke Bawaslu pada kesempatan Raker (rapat kerja) Komisi II DPR nanti.

Berarti Komisi II DPR sendiri belum mengetahui ada pertemuan antara Bappenas, KPU dan Bawaslu ?

Belum, kalau pada hal-hal yang seperti itu kan fungsi DPR melakukan fungsi pengawasan. Kalau yang kita belum tahu, ya kita belum tahu. Setelah ada info ini ya kita akan cari tahu melalui forum resmi dan terbuka (Raker).

Tapi, terlepas dari itu sebenarnya untuk KPU dan Bawaslu itu diwajarkan saja atau tidak jika bekerja sama dengan Bappenas?

Untuk kegiatan-kegiatan kepemiluan yang memang semuanya itu untuk kepentingan kepemiluan boleh-boleh saja, tapi tentang dana asing kita tidak menghendaki adanya dana asing, makanya keterlibatan asing itu harus dicegah, karena asas Pemilu salah satunya adalah Mandiri yaitu tidak ada intervensi siapapun apalagi asing.

Kita bukan anti asing, tapi kita akan lihat dulu sampai sejauh mana kemanfaatannya, sampai sejauh mana faktor positif negatifnya, jangan sampai mencederai asas Mandiri tersebut yang merupakan prinsip dalam kepemiluan.

Bagaimana menurut anda tentang pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh beberapa Stasiun Televisi Swasta?

Setiap pelanggaran aturan ya harus ditertibkan dan untuk hal itu Bawaslu sudah memiliki instrumen dan aturan yang cukup. Sepanjang aturannya terpenuhi menurut saya tidak ada masalah. Jadi kalau saya lebih pada posisi sesuatu yang normal berjalan, kalau salah harus dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar.

Tapi untuk penindakannya itu, Bawaslu terkesan agak lama dalam mengkajinya?

Kalau menurut saya tidak juga, Bawaslu selama ini sangat efektif. Harus kita rubah cara pandang kita bahwa sukses Pemilu itu dikatakan kalau Bawaslu menemukan banyak pelanggaran dan kalau sedikit pelanggaran Bawaslu dianggap tidak greget, saya tidak setuju dengan statement itu.

Justru Pemilu akan dikatakan sukses kalau pelanggarannya itu relatif bisa dicegah, dan kami melihat Bawaslu yang sekarang itu lebih pada posisi mendukung sukses Penyelenggaraan Pemilu. Karena dalam UU tentang Penyelenggara Pemilu saat ini, sukses Pemilu itu bukan hanya sukses punyanya KPU, tapi ada andil Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu.

Kalau demikian, seolah-olah peran Bawaslu dalam pencegahannya lebih besar daripada peran penindakannya?

Tidak seperti itu, maksud saya sedapat mungkin tidak banyak didapatkan pihak melanggar aturan, karena lebih baik kita mencegah daripada mengatasi sesuatu yang sudah terjadi. Dan menurut saya Bawaslu selama ini telah menjalankan kedua-duanya secara baik.

Seperti saat verifikasi partai politik peserta pemilu, itu kan sesuatu yang mau diabaikan (PBB dan PKPI), itu hasil kerja Bawaslu (rekomendasi), dan itu sesuatu yang sangat bagus. Kemudian soal DPT (daftar pemilih tetap), itu kan temuan Bawaslu, dan Bawaslu yang punya kewenangan memberikan rekomendasi melaksanakan hal tersebut kepada KPU dalam rangka peran penindakan.

Hasilnya terbukti, rekomendasinya tentang DPT untuk kembali ke UU cukup bagus, sehingga DPT tetap harus diselesaikan oleh KPU tanpa harus mengganggu tahapan Pemilu. Ini yang saya maksud Bawaslu menempatkan dirinya sebagai pihak penyelenggara dalam menjalankan  fungsi pengawasan.

Jadi untuk Pemilu saat ini, kita harus melihatnya secara berbeda, jangan seperti dulu. Pemilu sebelumnya kan seperti Tom and Jerry, saling jelek-menjelekan, saling jatuh-menjatuhkan. Lalu apakah Pemilu yang lalu dibilang sukses? Memang kalau segi pemberitaan, model Tom and Jerry itu lebih seksi karena kalau selalu akur terus menjadi tidak menarik.

Kedepannya apa yang perlu dikritisi terkait Tahapan Pemilu?

Saat ini ada tujuh peraturan KPU (PKPU) yang baru, tentang proses pemungutan, penghitungan suara, surat suara, dan beberapa yang lain. Melalui forum konsultasi rapat kerja antara Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan DKPP maka semua peraturan tersebut akan dibahas dan dikritisi secara terbuka sehingga bisa diliput oleh teman-teman media.

Kemarin sebelum melakukan rapat konsultasi dengan DPR, mereka (KPU, Bawaslu dan DKPP) mengadakan pertemuan terlebih dahulu, bagaimana pendapat anda?

Sangat bagus, saya memberi apresiasi yang baik karena sebetulnya dalam desain UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Pemilu dalam manajemen itu menggunakan POAC yaitu : Planning, Organizing dan Actuating-nya itu dilakukan oleh KPU, sedangkan Controlling-nya dilakukan oleh Bawaslu. Namun supaya antara KPU dan Bawaslu ini berjalan juga tidak saling mencederai, tidak saling mengunci, tidak saling menghakimi masing-masing, nah dihadirkan DKPP. Supaya norma-norma itu bisa berjalan adanya, bagi mereka yang abuse of power, karena DKPP punya kewenangan untuk memutus salah satu pemohon untuk dikabulkan dan tertib kembali.

Dan ketika mereka bertemu terlebih dulu untuk bagaimana soal pemungutan suara, bagaimana soal penghitungan suara, bagaimana untuk penanganan sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan didaerah, karena perangkat KPU dan Bawaslu kan sampai ke bawah (daerah), dimana kalau terjadi kecurangan-kecurangan ditingkat bawah, kan yang paling bertanggung jawab pada akhirnya KPU dan Bawaslu.

Nah dengan mereka membuat peraturan-peraturan bersama itu, maka diantara mereka bertiga sudah lebih awal ada saling memahami, yang menurut kami di DPR itu menjadi harapan yang dikehendaki. Jadi ketika mereka berkonsultasi disini mereka sudah menjadi satu pandangan satu pendapat. Termasuk juga kita memberikan ruang kepada pemerintah dalam setiap rapat kerja untuk konsultasi, karena fasilitatif dan administratif kan ada di pemerintah, ini mempunyai korelasi untuk memberikan support, karena pemerintah juga ikut terlibat.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top