Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 547
Wednesday, January 29, 2014

Saksi Parpol Untuk Kualitas Pemilu Lebih Baik

Diposting oleh: 
Editor

Belajar dari pengalaman pelaksanaan Pemilu sebelumnya yang banyak menuai ketidakpuasan dan kecurigaan sehingga bermuara pada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), membuat kebijakan tentang saksi partai politik (parpol) peserta Pemilu dan saksi calon Anggota DPD pada desain pengawasan penyelengaran Pemilu di Pemilu 2014.

Keberadaan kebijakan tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dan melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang terbuka untuk umum di Komisi II, antara Komisi II DPR bersama dengan Pemerintah dan penyelenggara Pemilu, kebijakan ini dirumuskan dengan berbagai masukan dan saran hasil dari temuan dan kajian semua pihak terkait.

Dalam konteks kebijakan ini di TPS (tempat pemungutan suara), fungsi penyelenggara Pemilu dibagi dua yaitu fungsi pelaksanaan Pemilu oleh KPU yang dilakukan oleh KPPS (kelompok pelaksana pemungutan suara) dan fungsi pengawasan Pemilu oleh Bawaslu yang dilakukan oleh MPPL (mitra pengawas Pemilu lapangan) dan saksi parpol peserta Pemilu. Peserta Pemilu terdiri dari parpol dan calon Anggota DPD, dimana mereka memiliki hak untuk mendapat jaminan keadilan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Atas dasar jaminan tersebut fungsi pengawasan dari MPPL dan saksi parpol peserta Pemilu menjadi penting dalam mencapai tujuan kebijakan ini yaitu mencegah praktik yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak peserta Pemilu.

Dalam desain kebijakan ini, MPPL selain bertugas sebagai pengawas keseluruhan Pemilu, juga bertugas sebagai saksi calon Anggota DPD. Sementara saksi parpol peserta Pemilu bertugas untuk menjaga dan mengawasi kepentingan parpolnya.

Untuk rekrutmen MPPL dan saksi parpol peserta Pemilu berada dalam koordinasi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu fungsi pengawasan. MPPL di rekrut Bawaslu bekerja sama dengan Kemendikbud dari Mahasiswa-Mahasiswa yang berminat berpartisipasi dalam Pemilu dengan persyaratan memiliki nilai IPK (indeks prestasi komulatif) minimal 3.0 di universitasnya. Adapun saksi parpol peserta Pemilu disediakan oleh parpol peserta Pemilu dengan memiliki surat tugas dari parpolnya untuk menjadi saksi di TPS tersebut. Pada setiap TPS, MPPL berjumlah dua orang dan saksi parpol peserta Pemilu ada 12 orang. Dengan pengecualian di NAD yang peserta Pemilu ditambah dua parpol lokal.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu fungsi pengawasan berdasarkan UU diamanahkan untuk menyalurkan anggaran dari Negara untuk biaya operasional MPPL dan saksi parpol peserta Pemilu di seluruh TPS di Indonesia yang berjumlah 545 ribu buah TPS.

Adapun khusus untuk biaya operasional saksi parpol peserta Pemilu yang diamanahkan ke Bawaslu adalah 545.000 TPS dikalikan 12 parpol peserta Pemilu dikalikan lagi Rp.100.000 ,maka total dana saksi parpol peserta Pemilu adalah sekitar Rp.654 milyar. 

Proses pencairan biaya operasional bagi saksi parpol peserta Pemilu dilakukan setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai, artinya sama dengan petugas KPPS dan MPPL yang menerima dananya setelah menyelesaikan tugas di TPS dengan menandatangani berita acara di TPS.

Hal ini karena, saksi parpol peserta Pemilu merupakan fasilitas dari negara bagi penyelenggara Pemilu fungsi pengawasan untuk memberikan jaminan keadilan bagi seluruh peserta Pemilu. Untuk itu biaya operasional di anggarkan oleh negara dan diamanahkan kepada penyelenggara Pemilu fungsi pengawasan yaitu Bawaslu untuk menyalurkannya. Adapun parpol peserta Pemilu diberdayakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu fungsi pengawasan untuk menghadirkan person-nya saja sebagai saksi dan tidak mengelola dana biaya operasionalnya. 

Antisipasi Polemik

Untuk itu, melalui press release ini Komisi II DPR RI selaku pengambil kebijakan bersama dengan Pemerintah dan penyelengara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu meminta kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan parpol peserta Pemilu untuk mengkaji lebih dalam, khususnya tentang kebijakan saksi parpol peserta Pemilu.

Kebijakan yang diambil tentang saksi parpol peserta Pemilu adalah semangat belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya yang banyak celah untuk bisa melakukan kecurangan, sehingga kebijakan ini akan mencegah dasar untuk mengugat, dan terciptanya sistem checks and balances diantara KPPS, MPPL dan saksi parpol peserta Pemilu.

Adalah fakta bahwa pasca Pemilu lalu, banyak gugatan ke MK, banyak Anggota KPU baik pusat dan daerah dan petugas KPPS, PPS dan lainnya diberhentikan karena terlibat dalam kecurangan penghitungan suara. 

Langkah kebijakan ini, juga sesuai dan mendukung Peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara yang mengatur bahwa setiap saksi parpol peserta Pemilu wajib mendapatkan formulir C1 dan C1 plano (rekap suara di TPS) setelah selesainya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi akan sangat menguntungkan dan menjamin kepentingan parpol peserta Pemilu itu sendiri.

Apalagi pada prinsipnya dalam pelaksanaan hajat publik seperti Pemilu ini, semakin banyak pengawasan akan membuat semakin berkualitasnya hajat publik tersebut.

Skip Comments

Comments

Editor's picture

dana saksi parpol yg merupakan usul pemerintah yang didukung Komisi II DPR diputuskan untuk dibatalkan, krn pemerintah tidak berani mengambil sikap ditengah pro kontra masyarakat

Add new comment

Back to Top