Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 326
Wednesday, February 12, 2014

BPN Harus Terbuka Soal Konflik dan Sengketa Pertanahan

Diposting oleh: 
Editor

Senin 27 Januari 2014 pukul 14.00 WIB bertempat di ruang rapat Komisi II DPR RI dilangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Laporan dan Evaluasi Kinerja Tim 14 (empat belas) BPN RI (Badan Pertanahan Nasional) dalam penanganan Konflik dan Sengketa Pertahan selama tahun 2013.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja dihadiri Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa dan 26 Anggota –Anggota Komisi II DPR. Dari pemerintah diwakili Kepada BPN Hendarman Soepandji beserta jajarannya, Deputi V BPN RI dan Tim 14 (empat belas) BPN RI.

Dalam RDP tersebut pimpinan rapat mempersilahkan Kepala BPN RI untuk menyampaikan beberapa laporannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penanganan rutin sengketa, konflik dan perkara pertanahan Tahun 2013, terdapat 4544  kasus  pertanahan dan  telah diselesaikan  sebanyak  2632  kasus  (63%),  dan masih terdapat 1912 kasus  yang akan dikaji dan ditangani permasalahannya pada tahun 2014. Adapun rincian dari 2632 penyelesaian kasusnya yakni:

  • K 1 Pernyataan Penyelesaian                      : 762 kasus
  • K 2 Surat Keputusan                                   : 113 kasus
  • K 3 Mediasi                                                : 722 kasus
  • K4 Proses peradilan                                    : 653 kasus
  • K 5 Di luar kewenangan BPN                       : 382 kasus

Terkait  penanganan  kasus  pertanahan  yang  berpotensi  konflik  strategis  yang ditangani Tim 14 adalah sebanyak 82 kasus dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

  • K 1 Pernyataan Penyelesaian                     : 13 kasus
  • K 2 Surat Keputusan                                  : 1 kasus
  • K 3 Mediasi                                               : 3 kasus
  • K4 Proses peradilan                                   : 20 kasus
  • K 5 Di luar kewenangan BPN                      : 38 kasus

Sedangkan  sisanya  sebanyak  7  kasus  pertanahan  akan  dilanjutkan  pada  tahun 2014.

Kasus  pertanahan  yang  berpotensi  konflik  strategis  yang  akan  ditangani  sesuai DIPA  tahun  2014,  sejumlah  64  kasus   dengan  8  TIM,  anggaran  biaya  yang disediakan di dalam DIPA Tahun 2014 adalah sebesar Rp.4.458.725.000,-

Pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara di Kedeputian Bidang Sengketa dan  Perkara  Pertanahan  BPN  RI  tahun  2014,  mendapatkan  alokasi  anggaran sesuai  DIPA  tahun  2014  sebesar  Rp.15.130.334.000,-  untuk  kegiatan  sebagai berikut:

1)  Pengkajian dan penanganan konflik pertanahan Rp.8.713.138.000,-

2)  Penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan Rp.3.372.140.000,-

3)  Pengkajian,  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  pertanahan Rp.3.045.056.000,-

Pada RDP tersebut diperoleh beberapa kesimpulan yang disepakati oleh masing-masing pihak, diantaranya adalah :

  1. Komisi II DPR RI meminta kepada BPN agar memberikan laporan perkembangan dan langkah-langkah  penanganan  konflik  dan  sengketa  pertanahan  yang  telah  dilakukan BPN secara rinci.
  2. Komisi  II  DPR  RI  meminta   kepada  BPN  agar  membuat  definisi  penyelesaian  kasus secara jelas sehingga ada pemahaman yang sama antara BPN dengan Komisi II DPR RI tentang pengertian kasus tanah yang sudah selesai dan yang belum selesai.
  3. Komisi II DPR RI akan mendalami laporan dan kinerja BPN dalam penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan lebih lanjut.

Selain itu, pada kesempatan yang samajuga, Agun menyampaikan tentang perasaanya yang merasa asing dengan dengan BPN RI. Baru kali ini selama ia bekerja di DPR sebagai wakil rakyat, Agun merasa asing dengan mitra kerja. Menurutnya ia menempatkan bekerjasebagai ibadah yang berarti “apa yang saya tahu saya katakan” sehingga ketika BPN RI sebagai mitra kerja terasa asing dalam bathinnya ia merasa ada sesuatu yang tidak dikatakan sebenar-benarnya.

Konflik dan sengketa pertahahan ini sudah sangat menghabiskan waktu dan tenaga akibat lambat dan tidak pastinya pelayanan public yang diberikan oleh BPN. Banyak masyarakat mengadu kepada Komisi II (yang membidangi pertanahan ) tentang masalah sengketa dan konflik pertanahan yang mereka alami. Dan sudah pasti Komisi II DPR sebagai wakil dari mereka dan memiliki kewenangan fungsi pengawasan bertanya kepada BPN RI ada apa sebenarnya?

Buat Komisi II DPR sebenarnya bukanlah soal menang kalah dalam sengketa dan konflik pertanahan, tapi respon cepat dalam konteks pelayanan publik di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab BPN.

Sebagai pembuat kebijakan seharusnya BPN RI bisa menjelaskan tentang laporan dari DPR tentang masyarakat – masyarakat yang mengalami derita berkepanjangan karena ketidakpastian terkait sengketa dan konflik pertanahan yang mereka alami.

Menurut Agun, dalam hal penanganan konflik dan sengketa tanah, BPN seharusnya bisa menjawab bahwa “laporan sudah kami terima, kebijakan kami adalah ini, langkah-langkah kami adalah ini, prosesnya ini, selesai”, dan dengan sikap  demikian bagi Komisi II sudah dianggap jelas dan bisa melaporkannya ke masyarakat.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top