Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 314
Thursday, February 13, 2014

Rekruitmen Mitra PPL dan Sistem Kerjanya Harus Jelas dan Tegas

Diposting oleh: 
Editor

Rabu 29 Januari 2014 pukul 11.00 WIB bertempat di ruang rapat Komisi II DPR RI dilangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda Penjelasan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tentang mekanisme rekruitmen Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa dan dihadiri 22 Anggota Komisi II DPR. Dari Bawaslu diwakili Ketua Bawaslu Muhammad beserta jajarannya, Anggota Bawaslu Daniel Zuchron dan Endang Wihdatiningtyas.

Dalam awal RDP pimpinan rapat memberikan kesempatan pertama kepada Bawaslu untuk menyampaikan penjelasannya terkait agenda rapat yaitu sebagai berikut :

  • Mitra PPL akan ditugaskan pada setiap TPS selama proses tahapan pemungutan suara, sedangkan PPL yang telah ada akan ditugaskan sebagai koordinator Mitra PPL di desa/kelurahan. Dalam hal jumlah PPL sama dengan jumlah TPS dalam satu desa/kelurahan, maka mitra PPL tidak dibentuk.
  • Rekrutmen  Mitra  PPL  dilakukan  oleh  Panwaslu  Kabupaten/Kota  berdasartan usulan  bersama  Panwascam  dan  PPL  setempat  untuk  ditetapkan.  Mitra  PPL diprioritaskan  dari  mahasiswa  yang  berasal  dari  desa/kelurahan  setempat, dan/atau  anggota  organisasi  masyarakat  desa/kelurahan  setempat  yang  dinilai netral.  Sedangkan  untuk  Mitra  Pengawas  Pemilu  Luar  negeri,  diusulkan  dan ditetapkan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri.
  • Untuk meningkatkan kapasitas Mitra PPL dalam pengawasan proses pemungutan suara  di  setiap  TPS,  maka  Mitra  PPL  akan  dilakukan  bintek  di  kecamatan. Adapun  untuk  Mitra  Pengawas  Pemilu  Luar  Negeri  akan  diberikan  buku  saku tentang tata cara pengawasan di TPS LN.
  • Honorarium  Mitra  PPL  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  disalurkan  melalui skema berikut: 1)  Dalam  Negeri:  Dana  dianggarkan  dalam  DIPA  Bawaslu  Provinsi,  kemudian disalurkan secara berjenjang melalui Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, dan terakhir PPL sebagai juru bayar;2)  Luar Negeri: Dana dianggarkan dalam DIPA Bawaslu dan disalurkan melalui Perwakilan RI di luar negeri.
  • Syarat untuk menjadi Mitra PPL di setiap TPS adalah : 1)  warga negara Indonesia; 2)  pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin; 3)  mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; 4)  mampu secara jasmani dan rohani; dan 5)  tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan  partai  politik  sekurang-kurangnya  dalam  jangka  waktu  5  (lima) tahun pada hari pemungutan suara.
  • Adapun tugas Mitra PPL di setiap TPS adalah: 1)  mengawasi pelaksanaan pemungutan suara; 2)  mengawasi proses penghitungan suara; 3)  mengawasi pengumuman hasil penghitungan suara; 4)  mencatat dan menyerahkan hasil perolehan suara partai politik, calon anggota DPR,  DPD,  dan  DPRD,  serta  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  kepada Pengawas Pemilu Lapangan; 5)  mencatat  dan  menyampaikan  dugaan  pelanggaran  Pemilu  di  TPS  kepada Pengawas Pemilu Lapangan untuk ditindaklanjuti; dan 6)  membantu penyiapan laporan Pengawas Pemilu Lapangan kepada Panwaslu Kecamatan  atas  hasil  pengawasan  tahapan  pemungutan  dan  penghitungan suara di masing-masing TPS.
  • Wewenang Mitra PPL di setiap TPS adalah: 1)  menerima salinan rekapitulasi penghitungan suara di TPS (form C1); 2)  meneruskan  temuan  dugaan  pelanggaran  pelaksanaan  pemungutan  suara dan proses penghitungan suara kepada KPPS; dan 3)  meneruskan  temuan  dugaan  pelanggaran  pelaksanaan  pemungutan  suara dan proses penghitungan suara kepada Pengawas Pemilu Lapangan.

Pada akhir rapat, dibuat kesimpulan rapat hasil dari respon dan pendapat dari para pimpinan dan anggota Komisi II DP, yang juga disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Komisi II dan Bawaslu :

  • Berkenaan  dengan  mekanisme  rekruitmen  mitra  PPL,  Komisi  II  DPR  RI  meminta kepada Bawaslu untuk memprioritaskan  penanganan rekruitmen mitra PPL berkenaan dengan  waktu  yang  semakin  mendesak  untuk  itu  diharapkan  dalam  melakukan mekanisme  ini  menetapkan  secara  jelas  syarat-syarat,  kriteria,  tahapan  seleksi termasuk  metode  penyeleksiannya  disertai  dengan  jadwal  waktu  yang memperhitungkan efektifitas penggunaan pemanfaatan pasca rekruitmen.
  • Berkenaan dengan terwujudnya pemilihan umum yang jujur dan adil pada mekanisme pemungutan  dan  penghitungan  suara  di  TPS,  Komisi  II  DPR  RI  dan  Bawaslu bersepakat  untuk  melakukan  penguatan  peran  mitra  PPL  dan  saksi  partai  politik, secara  sinerji  dan  saling  mengawasi  dalam  rangka  pelaksanaan  pemilihan  umum untuk  mengurangi  tingkat  kecurangan  dan  gugatan  pasca  pemilihan  umum berlangsung.
Skip Comments

Add new comment

Back to Top