Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 352
Sunday, February 23, 2014

UU Desa Menjawab Kebutuhan Masyarakat Desa Untuk Sejahtera

Diposting oleh: 
Editor

Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.Ip, M.Si, menegaskan, potret ekonomi rakyat merupakan inspirasi dalam memperjuangkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Banyak masyarakat yang ditemuinya, baik di Pasar Ciamis, Banjar dan Pangandaran, mengeluhkan akan kebutuhan permodalan.

Namun realitanya, kebutuhan mereka tersebut tidak bisa difasilitasi oleh pihak perbankan, karena terkendala prasyarat pengajuan kredit. Akibatnya, tak sedikit diantara mereka yang jatuh ke tangan renternir dan hanya "diperas" tenaganya.

“Keprihatinan terhadap nasib rakyat ini menjadi dasar bagi saya untuk terus ngotot mendesak pemerintah agar mengesahkan UU Desa. Alhamdulilah, UU Desa akhirnya disyahkan,” ujar Agun, saat menjadi pembicara diskusi publik tentang UU Desa, bersama Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Budiman Sudjatmiko dan Nu’man Abdul Hakim, di Gedung Dakwah, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jum’at (21/02/2014).

Agun optimis mulai tahun 2015 mendatang akan terjadi perubahan fundamental di tingkat pedesaan, dimana pertumbuhan perekonomian desa akan meningkat secara drastis.

Meskipun anggaran yang dikucurkan ke seluruh desa di Indonesia dengan porsi minimal Rp. 1 Milyar per desa tidak turun dalam bentuk fresh money (dana tunai) tapi berupa program dari Kementerian-Kementerian, namun Agun berharap Mendagri yang akan datang secara berangsur- angsur bisa merubah program tersebut ke dalam bentuk fresh money langsung ke desa, dan itu akan di kawal oleh Agun jika terpilih kembali sebagai wakil rakyat pada Pemilu 9 April 2014 nanti.

Soal mekanisme pengucuran dan pengelolaan dana desa, Agun menjelaskan bahwa hal itu sudah diatur dalam UU Desa, seperti melalui musyawarah desa dan audit BPK. Artinya, saat program itu berjalan, seorang Kades (Kepala Desa) tidak bisa semena-mena mengatur uang semaunya.

“Kades tidak bisa sewenang-wenang saat mengelola dana bantuan Rp 1 Milyar ini. Kami pun sudah menghitung matang resiko tersebut,” tandasnya.

Menurut Agun melalui UU Desa ini, derap langkah ekonomi desa dilakukan secara terprogram karena infrastruktur untuk membangun ekonomi desa telah dirancang dalam UU tersebut. Seperti peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang diproyeksikan untuk menjadi lokomotif perekonomian desa yang akan menggerakkan perekonomian masyarakat desa.

“Oleh karena itu, sesuai amanat dalam UU Desa, BUMDES harus menjadi perhatian bagi Kepala Desa dan jajarannya agar mengoptimalkan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat desa” pungkasnya.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top