Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 273
Wednesday, March 12, 2014

DPR Desak Pemerintah Kucurkan Dana Pengawas Pemilu

Diposting oleh: 
Editor

Ketua Komisi II yang membidangi politik dalam negeri Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunandjar Sudarsa meminta Menteri Keuangan segera mencairkan anggaran Mitra Petugas Pengawas Lapangan (PPL) sebesar Rp 800 miliar. "Pengawasan saat pelaksanaan pemungutan suara itu sangat penting," kata dia di Bandung pada Senin, 10 Maret 2014.

Menurut politikus Partai Golkar ini, pembicaraan soal Mitra PPL itu sudah dibahas di komisinya sejak Agustus 2013. Komisi Politik setuju membiayai dua orang Mitra PPL untuk mengawasi tiap tempat pemungutan suara TPS. Mitra PPL sangat dibutuhkan untuk mengawasi tahapan pemungutan suara. Mitra PPL adalah kepanjangan tangan Badan Pengawas Pemilu di tiap desa/kelurahaan yang hanya diisi tiga orang. "Ada puluhan TPS yang harus diawasi pada hari yang sama dan waktu yang sama."

Dalam kunjungan kerja ke Gedung Sate Bandung, di depan Gubernur, Kepala Polda Jawa Barat, dan Panglima Kodam III/Siliwangi, Komisioner KPU, Bawaslu Jawa Barat, dan perwakilan Komisi II mengungkapkan kekhawatiran kecurangan dalam pencoblosan karena minimnya PPL. Kecurangan itu antara lain manipulasi penghitungan suara dalam rekapitulasi yang berlangsung berjenjang.

Menurut Agun, alasan pemerintah membekukan dana itu adalah tidak ada payung hukum serta sudah dibahas di rapat bersama Komisi Politik. Solusinya, Komisi Politik menyarankan antara lain dengan penerbitan peraturan presiden.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan dengan sekitar 32,5 juta pemilih, Jawa Barat menjadi wilayah kompetisi paling ketat dibandingkan dengan daerah  lain. "Potensi konfliknya jauh lebih besar," ucapnya.

Kapolda Jawa Barat Inpektur Jenderal Mochammad Iriawan mengatakan dalam pencoblosan pada 9 April nanti dikerahkan 2/3 kekuatan personel di wilayahnya. Pada setiap TPS yang rawan konflik, akan ditempatkan dua polisi yang dibantu sepuluh anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Barat Wasikin Marzuki mengatakan pengawasan pemungutan suara idealnya berbasis di TPS. Yang terjadi, di satu kelurahan terdapat sekitar 30 TPS yang diawasi hanya tiga orang PPL. "Bagaimana mereka bisa mengawasi pada saat yang sama?" kata dia.

Menurut Wasikin, Bawaslu mulai merekrut Relawan Pengawas Pemilu untuk membantu pengawasan PPL di TPS. Dia mengklaim sudah terdaftar lebih dari 132 ribu relawan yang bersedia ikut mengawasi proses pencoblosan tanpa dibayar. Namun, kata dia, lembaganya punya kendala untuk membiayai pelatihan. Itu sebabnya dia berharap pemerintah tetap mencairkan anggaran untuk membiayai pelatihan relawan sekaligus honornya. Sedangkan Mitra PPL antara lain bertugas mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara hingga menerima formulir C1.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top