Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 327
Saturday, May 31, 2014

Aturan DPK Tidak Perlu Masuk Perppu, Cukup Peraturan KPU

Diposting oleh: 
Editor

Senin 26 Mei 2014 pukul 15.00 WIB, Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang rencana penerbitan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Seperti diketahui bahwa UU yang mengatur pelaksanaan Pilres 2014 ini disepakati oleh DPR dan Pemerintah untuk tetap menggunakan UU lama yang mengatur tentang Pilpres 2009 lalu. Akan tetapi dalam penerapannya ternyata Komisi pemilihan Umum (KPU) menemukan kendala – kendala yang bersifat teknis dan yuridis jika menggunakan UU lama tersebut.

Pemerintah melalui Dirjen Kesbangpol menjelaskan dasar penyusunan Perppu adalah Pertama   Surat KPU kepada Mendagri Nomor 399/KPU/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 ; Kedua Surat Panglima TNI kepada Menko Polhukam Nomor R/338/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal permasalahan Pilpres.

Surat KPU menekankan pada substansi masalah pada Pilpres mengenai 1) teknis pemberian suara yang dinyatakan dengan mencontreng, padahal pada Pemilu 2014 (Pileg) lalu sesuai UU Pemilu adalah dengan mencoblos. 2) tahap rekapitulasi (penghitungan) suara yang ingin disamakan dengan Pileg lalu yaitu rekapitulasi dimulai dari tingkat PPS (panitia pemilihan suara) di TPS. 3) jadwal pemungutan suara untuk pemilih diluar negeri disesuaikan agar dilakukan secara bersamaan atau sebelum pemungutan suara hari-H Pilpres. 4) aturan tentang Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Sedangkan substansi surat Panglima TNI adalah potensi permasalahan pada Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bahwa belum adanya kepastian hukum tentang anggota TNI dan Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, karena Pasal tersebut eksplisit menyebutkan “hanya” pada Pilres 2009, artinya Pilpres 2014 belum diatur.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan bahwa dirinya dapat memahami dan menerimakan Perppu ini untuk diterbitkan oleh Pemerintah karena unsur darurat yuridis sudah terpenuhi, tetapi tentang substansinya dari lima (5) substansi yang disampaikan Pemerintah, dirinya hanya dapat menerima empat (4) substansi untuk diakomodir dalam Perppu nantinya. Keempat (4) substansi tersebut adalah 1) teknis pemberian suara dengan mencoblos. 2) tahap rekapitulasi suara mulai dari PPS. 3) penegasan jadwal pemilihan suara di luar negeri. 4) penegasan hak pilih anggota TNI/Polri pada Pilpres 2014. Sedangkan untuk substansi pengaturan DPK, Agun menyatakan hal tersebut tidak perlu dimasukan dalam Perppu karena ada fenomena yang patut dicatat dan dicermati tentang aturan DPK ini ketika diterapkan oleh KPU dan jajaranya pada saat Pileg lalu.

Menurut Agun, dalam konteks Pileg lalu dengan sistem suara terbanyak, aturan DPK (daftar pemilih khusus) ini dimanfaatkan sebagai sesuatu yang salah. Dengan cara memobilisasi secara massal para pemilih yang terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) di suatu daerah untuk kemudian bergerak pindah memilih di daerah lain dengan tujuan memenangkan caleg tertentu. Kesalahan yang dimaksud adalah para pemilih yang dimobilisasi ini datang ke TPS pada hari-H pemungutan suara dengan menggunakan KTP dan surat panggilan memilih, lalu hal itu malah diterima oleh petugas PPS di TPS. Padahal seharusnya berdasarkan UU Pemilu, motif dibuatnya DPK adalah untuk mengakomodir orang yang tidak masuk dalam DPT (karena kesalahan pencatatan sipil kependudukan), bukan untuk orang yang sudah terdaftar di DPT lalu berpindah tempat memilih. Karena berdasarkan Peraturan KPU, bagi orang yang terdaftar dalam DPT dan hendak pindah saat memilih harus melalui formulir A-5 yang mendata maksud dan tujuan kenapa orang tersebut pindah daerah saat memilih. Sehingga menurut Agun, jika aturan DPK ini diakomodir dalam Perppu yang mengatur Pilpres, maka logika yang terbangun adalah, Pemerintah membenarkan praktek kesalahan yang telah terjadi pada Pileg lalu. Dan dengan sendirinya pula, usaha-usaha KPU dan Pemerintah dalam proses pemutahiran DPT berdasarkan domisi mulai dari DPS (daftar pemilih sementara), DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan) hingga menjadi DPT hanyalah sia-sia.

Agun menyampaikan, dirinya bermaksud mengingatkan tentang situasi dan kondisi yang terjadi jika aturan DPK diakomodir dalam Perppu nantinya, walaupun ia menyadari bahwa dalam konteks Pilpres, penerapan aturan DPK itu akan sangat berbeda dampaknya terhadap para kompetitor di Pilpres nanti. Untuk itu Agun menyarankan agar aturan DPK itu cukup diperbaiki melalui Peraturan KPU, yang artinya dikembalikan kepada KPU sebagai pemilik kewenangan.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top