Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 317
Wednesday, June 4, 2014

RUU Administrasi Pemerintahan, Tata Kelola Penyelenggara Negara Melayani Publik

Diposting oleh: 
Editor

Rabu 28 Mei 2014 pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang rapat Komisi II DPR RI dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang RUU (Rancangan Undang-Undang) Administrasi Pemerintahan bersama dengan para pakar yaitu Prof.Dr.Benyamin Hoessien, Prof.Dr.Miftah Thoha dan Prof.Dr.Sunaryati Hartono. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa.

Setelah dibuka, rapat dimulai dengan paparan dari para pakar. Pertama Prof. Thoha menyampaikan bahwa RUU Administrasi Pemerintahan ini harus pada posisi yang pasti (tegas), apakah dalam konteks yang mengatur tentang pejabat , badan dan lembaga yang melaksanakan administrasi pemerintahan dan juga termasuk termasuk rakyat yang dilayani. Bagaimana RUU Administrasi Pemerintahan ini dalam korelasi hubungan pusat dan daerah. RUU ini harus bisa menjawab tentang pengelola administrasi pemerintahan dalam konteks ukuran pelayanan publik yang baik, ukuran kinerja pejabat yang lebih pasti dan ukuran kinerja badan serta lembaga yang sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paparan kedua disampaikan oleh Prof. Sunaryati yang menyampaikan bahwa, dalam konteks administrasi pemerintahan, kita sedah memiliki ORI (Ombudsman RI), yang sudah memiliki UU yang mengaturnya . Kenapa kita tidak memberdayakan ORI dalam konteks administrasi pemerintahan. Peran ORI sangat signifikan karena konteks pelayanan publik itu sesungguhnya menjadi bagian yang berhimpitan dengan administrasi pemerintahan. Misalnya tentang sengketa administrasi pemerintahan , kenapa harus ke PTUN (Peradilan Tata Usaha negara), kenapa tidak ke ORI saja. Lalu penegasan pola hubungan administrasi pemerintahan dengan istilah-istilah elektronik dalam administrasi pemerintahan seperti E-KTP, E-Goverment, E-Budget, E-Catalog dan lainnya.

Selanjutnya paparan ketiga oleh Prof. Benyamin yang menyatakan bahwa pembahasan RUU Administrasi Pemerintahan ini jangan terjebak pada diskursus yang kita sendiri tidak memahami apa yang dibahas. Perlu kesepakatan tentang apa itu administrasi negara, apa itu tata usaha negara, itu harus dalam konteks secara teoritik apa yang akan kita jadikan pijakan dalam menyusun RUU ini. Perdebatan akademis jangan membuat kita yang bekerja di RUU Administrasi Pemerintahan terjebak dalam polemik itu. Dalam perumusan legislasi ini nanti jangan ambil sana (sebagian)- ambil sini (sebagian) nanti ujung-ujungnya hasilnya tidak jelas bentuknya. Perlu dilandasi teori, kita pilih dan tentukan, karena politik adalah pilihan.

Menanggapi paparan tersebut, berbagai respon disampaikan oleh anggota Komisi II DPR, diantaranya tentang substansi yang belum jelas dan membingungkan dari draft RUU Administrasi Pemerintahan buatan pemerintah. Seperti misalnya pemahaman kata “Pemerintahan” dalam konteks negara tidak hanya tentang eksekutif, tetapi juga tentang legislatif dan yudikatif. Ini akan menjadi luas ketika dikaitkan dengan aspek fungsi pemerintahan dan kewenangan pemerintahan. Sehingga belum jelas gambaran desainnya RUU Administrasi Pemerintahan ini mau yang mana dan seperti apa.

Namun ada pula titik temu pemahaman yang dihasilkan dalam rapat ini, yaitu bahwa tujuan dari RUU Administrasi Pemerintahan ini salah satunya adalah pemehaman sebagai penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengertiannya lebih kepada konteks procedure act , yaitu bagaimana tata cara pengelolaan hubungan antara kekuasaan kepada rakyat, yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Karena harus ada pengaturan supaya jangan sampai sesuka-sukanya tanpa norma. Apalagi kita melihat hari ini banyak lembaga-lembaga pemerintahan termasuk para pejabatnya itu mengalami kegamangan jika hendak mengambil kebijakan, karena takut menghadapi konsekwensi hukum (dikriminalisasi). Jika tidak diperjelas maka hal ini akan menimbulkan kekacauan dalam penegakan hukum. Mana yang diskresi, harus ada prosedurnya, harus ada tata caranya , harus ada normanya dan ada sanksinya jika tidak dilaksanakan. Dan itu semua atas dasar kedaulatan rakyat.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top