Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 355
Monday, June 16, 2014

Menggagas Kabinet Ideal 2014-2019

Diposting oleh: 
Editor

Memasuki tahun politik ini, semua kalangan terlihat lebih sibuk berbicara mengenai sosok-sosok yang layak menjadi presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Namun hampir tidak ada seorang pakar atau elite politik yang membahas bagaimana setelah Pilpres akan melahirkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mengemban tugas tujuan Negara sesuai konstitusi.

Jika kita berbicara mengenai keberhasilan pemerintahan ke depan sebenarnya tidak hanya bergantung pada figur presiden da wakil presiden saja, namun juga ditopang oleh struktur kabinet yang mendukungnya. Dalam konteks kepemimpinan nasional dan pemerintahan efektif, sebagus apa pun figur yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, tidak akan berhasil mengemban tugas dengan optimal jika tidak didukung oleh kabinet yang mumpuni yaitu memahami masalah dan memiliki keahlian untuk menyelesaikannya. Apalagi hanya 14 hari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden di MPR, pasangan tersebut wajib menyusun kabinet. Oleh karena itulah, wacana mengenai format ideal kabinet ini menjadi sangat penting.

Belajar dari sejarah, yang terjadi antara visi-misi presiden terpilih dengan format kabinet yang disusunnya tidak nyambung. Contohnya, kepemimpinan saat ini menghendaki adanya reformasi birokrasi salah satunya dengan menjadikan kabinet ini menjalankan prinsip “miskin struktur, tapi kaya fungsi” namun jumlah kementerian yang ada sama saja jumlahnya, bahkan bertambah dengan adanya posisi wakil menteri. Belum lagi banyaknya lembaga baru yang dibentuk oleh peraturan presiden.  

 Merunut pada UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka tiga puluh empat (34) adalah jumlah maksimal kementerian yang diberikan kepada presiden untuk dibentuk. UU No 39 Tahun 2008 ini merupakan basis rasional untuk melakukan reformasi administrasi. Bahwa sistem pemerintahan yang berotonomi daerah tentu membutuhkan perampingan struktur pemerintahan di tingkat pusat. Sebaliknya, struktur pemerintahan di tingkat daerah harus menjalankan otonomi dan tugas perbantuan sesuai dengan kewenangannya.

Menurut hemat saya, setidaknya ada beberapa faktor yang harus dipertimbangan dalam penyusunan kabinet. Pertama, konstitusi. Kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berotonomi daerah. Ketiga, perkembangan civil society. Keempat, efektifitas dan efisiensi. Kelima, mempertimbangkan usaha menuju Indonesia sejahtera.

Dari kelima pertimbangan itu, kita bisa memiliki gambaran kira-kira kementerian apa yang layak dibentuk, dan mana yang harusnya tidak dibentuk. Setidaknya ada kementerian yang mutlak harus ada. karena negara ini harus berjalan. presiden tanpa kementerian itu sulit menggerakkan roda negara ini. Kementerian-kementerian itu antara laian : kementerian keuangan, kementerian hukum, kementerian pertahanan, kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kementerian perencanaan, kementerian aparatur negara, dan kementerian agama. Itu beberapa kementerian yang sifatnya mutlak untuk menjalankan roda pemerintahan.

Setelah itu, baru kita masuk kepada sejumlah kementerian yang sifatnya memberikan jaminan pelayanan kepada rakyat. Kita harus berbicara mengenai pelayanan publik (publik service), karena salah satu tujuan negara secara konstitusional adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut pada hakikatnya berkaitan dengan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu kita memerlukan adanya kementerian yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik terutama kebutuhan dasar masyarakat, dalam hal ini kita perlu kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial,  dan kementerian energi.

Dalam lingkup pelayanan publik kita juga perlu melihat Indonesia sebagai negara kepulauan, untuk itulah perlu adanya kementerian maritim yang menggantikan kementerian kelautan. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang banyak pulau dan daratan maka perlu juga kementerian pertanahan (agraria), karena di dalam tanah ada pertanian, perkebunan, perikanan.  Setelah itu yang diperlukan juga pelayanan di bidang transportasi, maka diperlukan kementerian transportasi yang menangani transportasi darat,  laut,   dan udara.

Beberapa kementerian yang disebutkan di atas sudah cukup adanya. Sehingga beberapa urusan menurut hemat saya tidak perlu seluruhnya ditangani oleh kementerian. Karena selain faktor efektifitas dan efisiensi, sesuai perkembangan demokrasi  telah banyak fungsi-fungsi negara yang tertangani oleh masyarakat sendiri melalui apa yang disebut civil society. Civil Society pada dasarnya merupakan upaya memberdayakan masyarakat itu sendiri untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan.

Dengan civil society yang kokoh, maka tidak perlu semua urusan ditangani oleh pemerintah secara langsung. Bahwa penyelenggaraan pemerintah itu akan semakin efektif, akan semakin efisien, kalau ada partisipasi masyarakat. Seperti dalam upaya  perlindungan Hak Asasi Manusia, tidak  perlu lagi Kementerian Hukum dan HAM seperti sekarang. Masalah HAM biarlah diserahkan kepada civil society. Karena kita memiliki Komnas HAM, ada Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Kontras, dan sebagainya.

Peran civil society juga diperlukan dalam urusan pemberdayaan perempuan maupun pemuda. Sehingga menurut saya tidak  perlu lagi ditangani kementerian tersendiri. Dalam urusan pemuda dan olahraga, pemerintah cukup membuat program dan grand design menata pemuda Indonesia masa depan dalam bentuk program dan dukungan anggaran yang cukup untuk menjalankan program di sejumlah organisasi kepemudaan. Mengingat kita memiliki banyak organisasi kepemudaan, seperti KNPI, serta organisasi intra-ekstra kampus. Maka biarlah organisasi-organisasi kepemudaan tersebut yang menjalankan program dari pemerintahan. Pemerintah berperan sebagai pengawas dan melakukan supervisi.

Selain civil society, pemerintahan daerah juga perlu diberikan peran yang besar. Dalam menangani tugas beberapa kementerian. Apalagi di dalam pasal 26 UU Kementerian Negara, telah diatur bahwa hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga sudah sewajarnya beberapa urusan bisa didesentralisasi ke pemerintahan daerah untuk dikelola.  Seperti untuk  pemukiman dan transmigrasi, tidak perlu diurus oleh kementerian tersendiri. Hanya perlu dijadikan saja program perumahan serta transmigrasi nasional yang ditangani daerah di bawah koordinasi Kemendagri dengan melibatkan daerah.  

Inilah buah pemikiran yang saya tawarkan kepada publik mengenai kabinet ideal 2014-2019. Karena menurut hemat saya siapapun presiden yang terpilih omong kosong kalau dia tidak mampu menyusun format kementerian yang efektif efisien. Dengan format yang saya sebutkan di atas, maka kementerian akan mencapai angka 15. Kementerian yang berjumlah 15 adalah yang paling ideal di negeri ini. Namun melihat realitas multipartai yang masih terjadi dalam skala nasional, maka koalisi dalam membangun sistem pemerintahan presidensial merupakan sesuatu yang pasti tidak dapat dihindari. Hal tersebut berimplikasi kapling-kaplingan, penjatahan menteri tertentu masih ada.

Namun perlu digarisbawahi janganlah kabinet menjadi keranjang sampah. Apa pun boleh masuk, apa pun boleh diterima. Saya melalui tulisan ini mengajak kepada seluruh capres-capres, cawapres-cawapres, termasuk elite-elite politik agar mari kita berwacana, berdiskusi mengenai kabient ideal 2014-2019. Saya sebagai mantan Ketua Pansus RUU Kementerian Negara berharap betul agar UU tersebut dapat berjalan lebih efektif dari 2 periode yang lalu.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top