Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 383
Thursday, June 19, 2014

Suasana Jelang Pilpres Panas, Semua Elemen Bangsa Harus Bertanggungjawab

Diposting oleh: 
Editor

Rabu 18 Juni 2014 pukul 11.00 WIB, sebanyak 14 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jakarta, Jawa Barat dan Banten mendatangi DPR RI untuk mendukung terlaksananya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang  Damai dan Luber Jurdil (langsung , umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

Kegiatan ini digagas oleh Central for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia yang delegasinya diterima oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo diruang rapat Pimpinan DPR RI Gedung Nusantara III.

Gerakan ini berangkat dari sikap menyadari bahwa pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) pada 9 April 2014 lalu banyak terjadi politik uang, kecurangan, intimidasi, jual-beli suara yang melibatkan penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat secara luas.

Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan bahwa, jujur ia sangat prihatin dengan penyelenggaraan Pileg kemarin, karena ia berangkat dari sebuah rasa optimis bahwa pemilu akan makin berkualitas tapi ternyata meleset. Oleh karena itu melalui pertemuan yang digagas tersebut, para peserta dan DPR RI berharap agar kiranya pengalaman buruk itu tidak terulang lagi.

Kedepan Agun menambahkan, para peserta dan DPR RI juga mengantisipasi berbagai kemungkinan, karena pasangan calon peserta Pilpres ini hanya ada dua sehingga langsung saling berhadap-hadapan dan berpotensi akan berlangsung secara keras.

Menurutnya, kita bisa lihat hari ini bagaimana peran media massa baik cetak maupun elektronik, peran para pengamat, peran lembaga survey, semuanya telah mengabaikan , objektifitas, rasionalitas dan etika yang dampaknya makin memperkeruh kondisi masyarakat dalam suasana kompetisi Pilpres ini.

Ia khawatir kampanye hitam (black campaign) akan mendominasi dan terus memanas jelang Pilpres 9 Juli 2014 nanti, dan hal ini akan memicu konflik serta kerusuhan, karena sudah sampai menyinggung isu SARA (suku, agama, dan ras). “Hal-hal yang demikian harus kita lawan sebagai anak bangsa, karena SARA itu mengingkari tujuan berbangsa bernegara dan mengancam keutuhan NKRI.” Ujar Agun.

Jika kondisi ini terus terjadi dan membuat luka diantara sesama anak bangsa akibat dari diamnya kita semua, maka pasca Pilpres nanti akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah masing-masing pihak yang kalah bisa menerima kekalahan secara besar hati dan mendukung yang menang? Atau malah akan berlanjut menjadi dendam dan membuat kerusuhan massal di negeri ini?

“Inilah inti pemikiran yang ingin disampaikan dalam pertemuan tersebut, agar KPU dan Bawaslu sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh berhati-hati, dalam rangka proses penyelenggaraan Pilpres ini, mulai dari kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi suara, sampai dengan penetapan hasil.” Tegas Agun.

Menurut Agun, hal tersebut diatas dikarenakan kondisi pembangunan politik bangsa yang sudah sedemikian maju namun belum linier (imbang) dengan kondisi pembangunan pendidikan dan budaya masyarakat, serta kondisi pembangunan ekonomi masyarakat. Dimana kapitalisme dan liberalisme lebih mendominasi dalam bidang-bidang pembangunan tersebut. Akibatnya perilaku masyarakat yang muncul lebih kearah materialistik. Sehingga dalam konteks politik lahir istilah “Untuk dukungan saya, anda berani bayar berapa?” ” tegas Agun.

Agun berpesan, kepada masing-masing pasangan capres-cawapres dan pendukungnya diharapkan untuk tersadarkan, bahwa komitmen memilih dan dipilih dalam konteks demokrasi itu adalah untuk siap menang tapi juga untuk siap kalah.

Kepada media massa, Agun berpesan agar tersadarkan untuk menciptakan situasi yang betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai etika, yang tunduk patuh kepada UU Penyiaran, UU Pers, dengan semua lembaga-lembaga pemangku kepentingan media. “Tunjukanlah komitmennya, bahwa anda masih punya hati nurani , anda masih punya objektifitas, jangan hanya melakukan keberpihakan seperti yang tampak pada hari ini” ujarnya.

Kepada penyelenggara Pemilu, Agun berpesan bahwa Komisi II DPR RI terhadap pertemuan ini terkejut dengan informasi dari pihak perguruan tinggi, bahwa mereka tidak disentuh dan tidak dilibatkan (oleh KPU dan Bawaslu) dalam kegiatan sosialisasi Pemilu dalam rangka mencerdaskan pemilih dan pemilu damai. Tentu saja kegiatan sosialisasi Pemilu bukan kewenangan DPR RI (Komisi II DPR RI), tapi merupakan kewenangan penuh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).

Namun demikian dari Komisi II DPR RI dapat memastikan bahwa permintaan anggaran untuk sosialisasi kegiatan Pemilu telah disetujui dan merupakan pos anggaran terbesar dari jumlah total keseluruhan pos anggaran penyelenggara Pemilu.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top