Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 311
Sunday, June 29, 2014

DPR Inginkan Dukungan Pers Untuk Pilpres Damai Luber Jurdil

Diposting oleh: 
Editor

Komisi II DPR RI sebagai alat kelengkapan Dewan (DPR) yang bertanggung jawab tentang kepemiluan, berdasarkan hasil kerja dari fungsi-fungsinya dalam hal pengawasan, perundang-undangan dan anggaran, menyatakan bahwa pelaksanaan Pileg (Pemilu Legislatif) kemarin (9 April 2014) adalah Pemilu yang terburuk sepanjang sejarah.

Karena KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam praktek-praktek yang sesungguhnya telah dirancang oleh DPR melalui UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dimana pihak penyelenggara Pemilu sungguh-sungguh merdeka, independen, lepas dari intervensi Partai Politik (Parpol), lepas dari Fraksi-fraksi di parlemen  (DPRD), karena dalam pengisian format struktur dari KPU di daerah sampai tingkat KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) di setiap TPS (tempat pemungutan suara) di seluruh Indonesia ditentukan oleh KPU tanpa melibatkan Parpol. Demikian pula dalam pengisian format struktur dari Bawaslu di daerah sampai dengan tingkat PPL (pengawas Pemilu lapangan) ditentukan oleh Bawaslu tanpa melibatkan Parpol.

Terlebih dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol yang mensyaratkan bahwa Parpol peserta Pemilu 2014 merupakan Parpol yang terverifikasi secara ketat dalam hal struktur kepengurusan dan kelembagaan, sehingga benar-benar Parpol yang kuat dan eksis dari Sabang sampai Merauke.

Ditambah lagi dengan dukungan politik anggaran dari DPR untuk Pemilu 2014 yang sangat mendukung akan kebutuhan para Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tanggung jawabnya. Seperti dalam hal pengadaan alat IT (information technology) berupa scanner dan komputer internet untuk kecepatan dan pengamanan proses pengiriman Formulir C1 tentang Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS ke server KPU di Jakarta.

Namun cita-cita sebagai Pemilu yang lebih berkualitas menjadi sirna ketika dalam praktik penyelenggaraanya, proses pemungutan dan penghitungan suara itu tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh para Penyelenggara Pemilu secara objektif. Seperti misalnya banyak formulir C1 di tandatangani dalam bentuk blanko kosong, proses pengiriman formulir C1 melalui scanner dan internet tidak berfungsi maksimal, politik uang secara terbuka, penanganan pelanggaran Pemilu yang lambat sampai akhirnya kadaluarsa dan lain sebagainya.

Jika boleh mengulang waktu, keyakinan Komisi II DPR saat itu tentang keberadaan saksi Parpol di TPS,  maka kualitas Pileg akan berbeda jika saja dana saksi Parpol di setiap TPS dibebankan kepada negara sebagai azas keadilan bagi seluruh Parpol peserta Pemilu, ditambah juga penguatan pengawasan Pemilu di TPS dari sisi Bawaslu melalui MPPL (Baca: Saksi Parpol Untuk Kualitas Pemilu Lebih Baik), tapi saat itu semua pemangku kepentingan terutama media massa dan publik “menghajar” ide tersebut dan tidak mendukung sehingga tidak dilaksanakan.

Untuk itu kedepan (Pilpres 9 Juli 2014) Komisi II DPR telah mengadakan rapat evaluasi tentang Pileg dan sudah memberikan penegasan melalui fungsi legislasi, fungsi pengawasanya, fungsi budgeting (anggaran) kepada para Penyelenggara Pemilu dalam menghadapi 9 Juli nanti, yang pada intinya mengantisipasi kemungkinan terburuk pada Pilpres.

Dengan melihat realitas politik saat ini tentang Pilpres, perhatian Komisi II DPR adalah bagaimana dalam pelaksanaan Pilpres karena kompetisinya bersifat  head to head (saling berhadap-hadapan) yang tampak adalah kadar emosional, yang tidak jelas lagi objektifitas, rasionalitas, saling menghormati dan etika  diseluruh pemangku kepentingan , termasuk dikalangan media.

Ini semua perlu mendapatkan support/dukungan kita semua elit politik, media massa dan elemen masyarakat, kalau Pilres 9 Juli ini ingin betul-betul menjadi sebuah mekanisme demokrasi yang bermartabat berbudaya dan menjamin kelangsungan kehidupan bernegara kita lima tahun kedepan dengan aman dan damai.

Untuk itu Komisi II DPR atas nama DPR meminta media massa menjadi bagian yang juga partisipasi/berperan untuk dapat menentukan dalam 9 Juli 2014 dapat meciptakan suasana kondusif mulai dari proses kampanye, proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top