Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 345
Tuesday, July 1, 2014

Komisi II DPR Kawal Kerja Pemerintah Tentang Honorer

Diposting oleh: 
Editor

Komisi II DPR RI memberikan batas waktu ke pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan honorer kategori dua (K2), hingga September mendatang. Deadline ini disesuaikan dengan  masa jabatan anggota DPR RI periode 2006-2014 yang akan habis akhir September 2014.

"MenPAN-RB harus membuat batas waktu agenda penyelesaian honorer K2 secara konkrit dan tuntas sesuai PP 56 Tahun 2012. Kami juga minta hasilnya dilaporkan ke Komisi II selambat-lambatnya minggu pertama awal September 2014," kata Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar saat membacakan keputusan raker dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB Azwar Abubakar di Gedung Senayan, Senin (30/6).

Dalam raker tersebut, seluruh anggota Komisi II mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer K2. Apalagi penyelesaian honorer K2 hanya sampai akhir 2014.

Menanggapi itu Azwar menyatakan, pihaknya tidak bisa menetapkan kapan masalah honorer K2 tuntas. Lantaran verifikasi dan validasi data honorer K2 diserahkan ke daerah.

"Kita sudah tetapkan jadwal penyelesaian honorer K2 lewat usulan pemberkasan NIP. Namun sampai hari ini masih banyak juga daerah yang lamban memasukkan usulan. Pemerintah pada intinya akan mempercepat proses penyelesaian honorer K2, namun kembali lagi ke daerah karena mereka yang mengusulkan," beber Azwar.

Proses Penyelesaian

Sekitar 120 ribuan honorer kategori dua (K2) dinyatakan gugur karena ternyata bodong. Dengan demikian hanya 50.418 orang yang honorer K2 asli dan resmi mengantongi NIP.

"Sebenarnya usulan yang masuk hingga akhir pekan lalu baru 170.483. Setelah diverifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dokumennya lengkap dan nyata hanya 50.418 saja," ungkap Azwar.

Dengan hasil verifikasi ini, lanjut Azwar, yang lulus dan berhak mendapatkan NIP CPNS hanya 50.418 orang saja. Sedangkan sisanya 120 ribuan sudah pasti gugur karena tidak bisa dijamin kebenaran datanya oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

"Nah ini berarti masih ada sisa formasi makanya seluruh PPK dimintakan untuk memverifikasi honorer K2 yang tidak lulus tes," terangnya.

Dia menyebutkan, pada seleksi CPNS untuk honorer K2 pada 3 November 2013, ada 603.990 orang yang ikut tes. Dari jumlah tersebut yang lulus 209.312 orang. Dengan demikian ada sekitar 380 ribuan honorer K2 yang tidak lulus.

Untuk itu MenPAN-RB meminta para PPK membuat verifikasi terhadap 380 ribuan honorer K2 dengan membuat daftar delapan kolom.

"Delapan kolom ini diantaranya, dia bekerja sejak kapan, di unit mana, usianya berapa, tanggal lahir, nomor tes, dan lain-lain," tandasnya.

BKN Butuh Kerjasama Pemda

Sikap tidak kooperatif ditunjukkan pemerintah daerah dalam proses pemberkasan NIP honorer kategori dua (K2).

Pasalnya, masih ada saja daerah yang berani memasukkan usulan pemberkasan tanpa melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang diteken pejabat pembina kepegawaian (PPK).

"Kami menyayangkan sikap pemda yang berani memasukkan dokumen tidak benar. Mereka menginginkan agar BKN saja yang melakukan verifikasi," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno kepada JPNN, usai raker Komisi II DPR RI di Gedung Senayan, Senin (30/6).

Dia menilai, ada pemda yang lepas tangan terhadap nama-nama honorer yang diusulkan  mendapatkan Nomor Induk Pegawai,.  

"Mereka sangat berani memasukkan semua honorer K2 tanpa dilihat apakah palsu atau asli. Mereka ingin BKN yang menolak berkasnya. Inikan sangat tidak kooperatif," ujarnya.

Ditanya apa sikap BKN terhadap daerah-daerah tersebut, Eko menegaskan, pihaknya menolak memproses lanjut. BKN, hanya akan memproses usulan berkas yang dilengkapi SPTJM.

"Bukan urusan BKN untuk memverifikasi dan validasi data honorer K2. Itu urusan pemda masing-masing karena mereka yang mengusulkan. BKN hanya akan memverifikasi data yang sudah dibersihkan daerah," tegasnya.

Ditambahkan Eko, pihaknya sudah mengembalikan seluruh dokumen yang tidak dilengkapi SPTJM ke masing-masing daerah.

Forum Honorer Dukung Komisi II

Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) menyatakan ada kemajuan dari hasil rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang dilaksanakan, Senin (30/6).

Yakni sikap DPR yang memberikan tenggat waktu hingga September kepada pemerintah untuk menuntaskan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.

 "Alhamdulillah sudah ada kemajuan. Komisi II sudah menetapkan tenggat waktu penyelesaian masalah honorer K2 sampai September," ujar Ketua FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, usai menyaksikan raker Kemenpan-RB dengan Komisi II DPR.

Dikatakannya, dengan penetapan waktu itu otomatis pemerintah harus segera mengisi formasi kosong akibat honorer bodong yang mencapai 120 ribuan itu. Jadi tidak perlu menunggu pemberkasan selesai.

"Kalau pemahaman saya, Komisi II menginginkan pemerintah segera menggantikan honorer bodong dengan yang asli. Kan sudah jelas tadi sebelum ganti kabinet dan anggota dewan baru. Prosesnya kan bisa sembari jalan dengan pemberkasan," tandasnya

Sisa Honorer K1 jadi Prioritas PPPK

Sementara MenPAN-RB Azwar Abubakar juga menyatakan, sisa honorer kategori satu (K1) yang gagal jadi CPNS akan diprioritaskan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Honorer K1 ini akan mengisi formasi PPPK yang tahun ini disiapkan pemerintah, yakni sebanyak 35 ribu orang.

"PPPK kita bagi untuk pusat 10 ribu, daerah 25 ribu. Karena ada tenaga harian lepas dan tenaga bantu di Kementerian Pertanian yang harus diangkat, kami alokasi 10 ribu untuk penyuluh pertanian. Kuotanya kita ambil di formasi daerah," beber Azwar dalam raker Komisi II DPR RI di Gedung Senayan, Senin (30/6).

Sedangkan sisa honorer K1, penyuluh KB, bidan, tenaga kesehatan lainnya, dan bidang lainnya akan mengisi formasi daerah 15 ribu dan pusat 10 ribu. Meski menjadi prioritas, Azwar menegaskan, mereka harus mengikuti tes kompetensi dasar dan bidang.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top