Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 312
Monday, July 7, 2014

Putusan MK Pilpres Satu Putaran, Berpotensi Balik Ke MK

Diposting oleh: 
Editor

Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pilpres 2014 berjalan satu putaran. Menurut dia, keputusan ini bisa membuat kisruh hasil Pilpres karena akan digugat.

Menurut Agun, MK tak perlu ikut berkutat (masuk) pada satu atau dua putaran. Karena dia yakin, jika hanya dua pasang calon, maka unsur 50 plus satu dan 20 persen dari setengah provinsi sesuai UUD 1945 pasal 6A ayat 3 akan terpenuhi.

"Tak ada sesuatu yang filosofis yang jadi argumen pengajuan satu putaran. Kalau saya jadi hakim MK saya tolak. Sejak awal tidak mungkin dua putaran. Syarat formil presiden itu dari Sabang sampai Merauke, makanya 50 plus 1 dan 20 persen separuh provinsi," ujar Agun di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (3/7). ( baca : http://www.kangagun.com/konten/380/sebuah-legitimasi-kepemimpinan-presiden-negara-republik-indonesia )

Dampak dari keputusan ini dikemudian hari akan sebagai yurisprudensi (dasar hukum untuk selanjutnya), jika Pilpres lain waktu juga hanya ada dua pasangan calon, maka para capres tidak akan kampanye di daerah-daerah terpencil, karena tak perlu memenuhi unsur 20 persen di setengah provinsi. Dengan begitu, akan ada provinsi yang merasa tidak terwakili.

"Coba kalau ada dua pasangan lagi. Maka dia nggak akan datang ke Bengkulu, Gorontalo. Penduduknya enggak sampai 1 juta. Mereka akan fokus ke Jawa Barat, Jawa Tengah saja, tapi yang sedikit (penduduk) , yang jauh dan biaya mahal (Papua) enggak diperhatikan," tegas Agun.

Pertanyaannya pada Pilpres 2014 ini adalah jika ada capres yang menang namun tidak memenuhi unsur 20 persen di setengah provinsi, apakah capres yang kalah akan diam saja menerima kekalahan?

"Kalau syarat 20 persen tidak terpenuhi, diulang nggak? Itu legitimate nggak? Tidak terpenuhi pasal 6A ayat 3 UUD 1945 dan pasti digugat lagi ke MK. Memang MK sumber masalah," tegas Agun menekankan.

"Tapi ya sudah lah, saya tidak mau dianggap sebagai orang yang tidak mengerti hukum bahwa putusan MK itu final dan mengikat," ucap Agun pasrah.

Putusan MK

Sebelumnya, Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan pencalonan capres telah memenuhi representasi semua daerah di Indonesia. "Presiden RI adalah presiden yang memperoleh legitimasi dari rakyat. Dalam hal hanya terdapat 2 pasangan, menurut MK pada tahap pencalonan capres telah mewakili representati semua daerah di Indonesia. Karena capres gabungan dari parpol yang mewakili seluruh penduduk di Indonesia. Artinya jika ada 2 masa pasangan calon yang terpilih adalah pasangan calon suara terbanyak," ucap Hamdan.

Pada Putusan tersebut Hakim Konstitusi tidak bulat, karena ada dua Hakim Konstitusi yaitu Hakim MK Patrialis Akbar dan Hakim MK Wahidudin Adam yang berbeda pendapat (descenting opinion), menurut mereka MK tidak sepatutnya menerima permohonan judicial review atas Pasal 159 ayat 1 UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2008 ( yang digunakan sebagai dasar hukum Pilpres 2014) yang berbunyi: Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Karena menurut kedua Hakim Konstitusi tersebut, bunyi pasal tersebut sama persis dengan bunyi pasal 6A ayat (3) UUD 1945, karena memang merupakan luncuran dari UUD tersebut. Sehingga tidak mungkin menguji materi yang merupakan muatan dari hukum tertinggi yaitu Konstitusi (UUD 1945) maka kedua Hakim tersebut menyatakan permohonan judicial review seharusnya ditolak.

Tercatat permohonan tentang Pilpres ini diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), beserta 2 pemohon perseorangan dan 2 advokat atas nama Sunggul Hamonangan Sirait dan Haposan Situmorang.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top