Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 344
Thursday, August 7, 2014

Gerakan Politik Apapun Harus Demi Tegaknya Demokrasi Bermartabat

Diposting oleh: 
Editor

Ratusan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut satu Prabowo-Hatta mendatangi Gedung DPR RI usai menghadiri sidang perdana gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perwakilan pendukung  tersebut antara lain Mayjen (Purn) Kivlan Zen dan Ali Mochtar Ngabalin. Di DPR, mereka diterima oleh Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa di ruang rapat Komisi II di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Pada kesempatan itu Agun menjelaskan, DPR saat ini sedang dalam masa reses dan Komisi II sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah. Tetapi karena hari ini ada sidang perdana sengketa Pilpres di MK, maka dia kembali ke Jakarta lebih dulu guna mengantisipasi jika ada anggota masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke DPR RI.

Ia menilai, tindakan pendukung Prabowo-Hatta menyalurkan aspirasi ke Komisi II adalah pilihan yang tepat, karena Komisi II membidangi pemerintahan dan politik dalam negeri, termasuk tentang Pilpres ini.

Pada kesempatan yang sama, juru bicara perwakilan Prabowo-Hatta Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Komisi II DPR adalah alat kelengkapan DPR yang berkewajiban mengawal proses demokrasi baik Pileg maupun Pilpres.

"Untuk itu kami menyampaikan aspirasi secara tertulis atas tuntutan relawan pendukung Prabowo-Hatta untuk memperoleh keadilan" kata Ngabalin.

Dalam audiensi tersebut, pria yang akrab dengan sorban di kepalanya menyampaikan petisi yang terdiri dari tiga poin, yaitu :

  1. Menyatakan mosi tidak percaya kepada KPU atas ketidakadilan, kesewenangan dan ketidak-independen-an.
  2. Kepada Komisi II DPR RI, mendesak untuk segera membentuk Pansus, yang meminta pertanggungjawaban KPU, Bawaslu, dan semua yang terkait sebagai penyelenggara Pilpres.
  3. Aspirasi ini sebagai bagian dari kerja keras relawan untuk diteruskan ke DPR RI.

Menanggapi hal tersebut, Agun menjawab, akan berusaha dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya untuk memproses aspirasi mereka. Karena menurut Agun, Komisi II bersikap independen dan netral terhadap penyelenggaraan Pilpres demi menegakkan demokrasi yang bermartabat.

Agun juga menuturkan bahwa Komisi II tidak buru-buru mengambil keputusan pembentukan Pansus Pilpres setelah menerima aspirasi tersebut. Karena Komisi yang membidangi kepemiluan ini akan terlebih dahulu menyelenggarakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu.

"Kami menerima aspirasi dan kewajiban kami sebagai Komisi II adalah dengan memanggil KPU dan Bawaslu" kata Agun.

Karena terkait tuntutan pembentukan Pansus Pilpres, kata Agun, hal itu akan diteruskan ke Pimpinan DPR RI dan fraksi-fraksi di DPR. "Pansus akan diputuskan dalam mekanisme Paripurna, mininal disetujui oleh 25 anggota. " ungkap Agun.

Terkait proses gugatan di MK, Agun menjelaskan, hal tersebut merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UU No 42 tahun 2008 tentang Pilpres.

Agun meminta gerakan politik yang saat ini dilakukan oleh tim kampanye dan tim relawan pasangan Prabowo-Hatta semata-mata untuk menegakkan demokrasi yang bermartabat.

"Saya berharap MK dapat menyelesaikan gugatan sengketa Pilpres ini dengan sebaik mungkin," katanya.

Ia juga menegaskan, setelah MK membuat keputusan, siapapun pasangan capres-cawapres yang terpilih sebagai pemenang Pilpres adalah pasangan yang legitimate, sehingga harus diterima oleh semua pihak.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top