Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 312
Thursday, August 14, 2014

KPU Kelola Data Publik Dengan Sistem Kerja Tertutup

Diposting oleh: 
Editor

Saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menyidangkan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) sesuai dengan dugaan pelanggaran proses Pilpres yang terjadi dalam Pilpres 2014, karena memang terindikasi berlangsung secara terstruktur, sistimatis dan masif, termasuk pembukaan kotak suara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengakui jika kesemrawutan Pilpres itu benar-benar terjadi. Padahal DPR sudah sejak jauh hari mengusulkan perlunya negara memfasilitasi hadirnya saksi di setiap TPS dan audit data Pemilu oleh Lemsaneg RI, serta mengkritik keterlibatan lembaga asing seperti IFES dan lain-lain dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, karena artinya dari sisi politik pasti akan menggunakan dana asing (yang berkepentingan).

Mengenai kesemrawutan, menurut Agun KPU tidak pernah menghitung secara riil suara rakyat di Pilpres. KPU hanya merekap suara berdasarkan dari halaman portal (situs web) KPU yang bersumber dari TPS dengan referensi formulir C1. “Tapi siapa yang mengunggah (upload)? Sistemnya seperti apa?” tanya politisi Golkar ini.

Dalam pergerakan angka-angka perolehan suara, kata Agun, siapa yang mengawasi?. “Angka 1 bisa jadi 100, 1.000, 1.000.000 dan sebaliknya (bisa dikecilkan). Memang transparan (ada situs web KPU), tapi kalau hanya seorang, dua mata saja yang mengunggah angka-angka itu (upload formulir C1 ke situs web KPU), apa bisa dipertanggungjawabkan?” Agun mempertanyakan kembali.

Terkait pembukaan kotak suara oleh KPU sebelum ada ijin MK, menurut Agun secara administrasi pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU melanggar ketentuan. Surat MK yang menjadi pembelaan KPU bukan untuk membuka kotak suara, melainkan untuk mempersiapkan barang bukti. "Ketika 25 Juli buat surat edaran, dia sudah lakukan pelanggaran, lalu mencari payung hukum dengan menindaklanjuti ketentuan MK" kata Agun.

Agun menilai, KPU sudah gegabah menafsirkan perintah MK tersebut. MK , kata dia, tidak memerintahkan untuk membuka kotak suara, melainkan menyiapkan barang bukti. "Dia menafsirkan secara gegabah karena MK benar membuat surat edaran, tapi yang dilakukan KPU melampaui, dia sangat gegabah dengan membuka harusnya dipersiapkan, sebatas persiapkan, jadi (ketika) dia membuka dia sudah melakukan pelanggaran," tegas Agun.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top