Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 337
Thursday, August 14, 2014

Sengketa Pilpres Adalah Perkara Politik, Ada Proses yang Mendahuluinya

Diposting oleh: 
Editor

Saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menyidangkan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) sesuai dengan dugaan pelanggaran proses Pilpres yang terjadi dalam Pilpres 2014, karena memang terindikasi berlangsung secara terstruktur, sistimatis dan masif, termasuk pembukaan kotak suara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengingatkan bahwa sembilan Hakim MK, tidak bisa memutus perkara Pilpres hanya dengan melihat pada sisi locus delicti semata (tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat kejadian perkara). Karena MK sedang memutus perkara politik yaitu perkara yang tidak berdiri sendiri tapi ada proses panjang hingga terjadinya dugaan pelanggaran. "Dalam perkara politik tidak bisa tunggal, tapi berproses," ujar Agun.

Politisi Partai Golkar itu berpendapat, selama ini dalam penanganan sengketa hasil suara Pilkada, Pileg maupun Pilpres, MK lebih mengedepankan pada locus delicti semata, sehingga putusan MK sering tidak sinkron dengan rasa keadilan.

Agun mencontohkan dalam perkara Pileg tidak ada satupun gugatan para pemohon yang dikabulkan. Sebab, para hakim hanya melihat dokumen semata. "Padahal bukti itu apakah asli atau tidak, sudah diperbaiki atau belum." ungkap Agun.

Dalam konteks PHPU Pilpres ini, KPU berdasarkan surat edaran nomor 1446 dan 1449 telah memerintahkan pembukaan kotak suara kepada KPUD dan jajaran dibawahnya sebelum ada ijin dari MK, padahal tahap Pilpres sudah masuk ranah hukum. Hal inilah yang semakin menguatkan alasan bagi MK untuk mempertimbangkan aspek proses saat memutus.

Agun menambahkan, contoh lain yang harus menjadi pertimbangan dalam memutus PHPU Pilpres ini, misalnya secara faktual ada penyelenggara Pemilu yang divonis bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dengan kata lain, hasil kerja dan putusan penyelenggara Pemilu tersebut telah bermasalah. Maka ketika ada gugatan PHPU dibawa ke MK, MK harus menjadikanya sebagai bahan pertimbangan. Namun terkait hal ini, Ketua DKPP Jimly Ashidiqie menyatakan putusan DKPP akan dibuat setelah putusan MK dengan alasan agar lebih aman.

Terlepas itu semua  Agun masih yakin terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan mendorong agar momen ini dijadikan sebuah kesempatan untuk mengembalikan marwah jati diri MK sebagai lembaga yang teruji, terpercaya dan memberikan optimis dalam penegakan hukum.

 

Skip Comments

Add new comment

Back to Top