Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
You voted 1. Total votes: 357
Monday, September 8, 2014

Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Pelayanan Publik Dengan RUU Adpem

Diposting oleh: 
Editor

Penyerapan anggaran di pusat dan daerah (APBN dan APBD) merupakan salah satu tolok ukur yang menjadi indikator akan keberhasilan suatu penyelenggaraan pemerintahan. Tapi bila faktaknya saat ini penyerapan anggaran tersebut sangat rendah, maka bisa dipastikan bahwa hal tersebut berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik yang semakin rendah.

Komisi II DPR bersama dengan Pemerintah, saat ini sedang membahas RUU Administrasi Pemerintahan (Adpem) sebagai solusi mengenai efektif efisien penyelengaraan pemerintahan untuk pelayanan publik. RUU Adpem merupakan usul inisiatif Pemerintah (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) yang menjadi penting karena ada kebutuhan yang amat sangat mendesak agar penyelenggaraan pemerintahan semakin optimal dan terbebas dari praktik-praktik korupsi.

Salah satu contoh di tataran eksekutif baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, banyak penyerapan anggaran yang sangat rendah , salah satu faktornya diakibatkan karena penyelenggara pemerintahan tidak mendapatkan jaminan ,tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam konteks hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam naskah akademik yang diajukan oleh Pemerintah adalah tentang diskresi . Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat untuk mengambil langkah-langkah apabila tujuan yang ingin dicapai  sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan tapi harus diselesaikan.

Misalnya diskresi dari sudut pandang waktu, ketika tujuan sudah sangat mendekat (mendesak) dan harus segera dilakukan maka pejabat tersebut harus mengambil kecepatan (kebijakan) untuk bertindak. Faktanya langkah-langkah diskresi seperti ini, sekarang sudah banyak sekali yang diperkarakan di penegakan hukum, karena dianggap melanggar aturan-aturan formil tahap per tahap dari segi waktu yang harus diselesaikan.

Padahal secara objektif pejabat tersebut menjalankan tugas – tugas administratif, tentunya bukan hanya diatas kertas. Bahwa tujuan tersebut harus selesai pada waktu tertentu, tapi senyatanya untuk dapat selesai di bulan tertentu itu ada kendala misal bencana alam atau kendala teknis, maka mau tidak mau itu, tujuan tersebut harus dimundurkan. Atau sebagai langkah antisipasi bahwa ke depan akan ada event politik nasional atau peristiwa nasional maka pejabat tersebut harus mempercepat tugas-tugas tersebut agar tujuan tercapai.

Contoh lain mengenai diskresi, yaitu diskresi tentang pengalihan program. Dimana dalam pelaksanaan suatu program penyelenggaraan pemerintahan, setelah di cek (dikaji) kembali, ternyata program tersebut tidak cocok/sesuai dengan tujuan atau memiliki banyak kesamaan dengan program lain. Maka pejabat melakukan pergeseran atau modifikasi program agar efektif efisien dan tujuan tetap tercapai. Inipun juga banyak yang sekarang dianggap bermasalah di penegakan hukum.

Hal-hal tersebut diatas adalah contoh yang membuat para pelaksana tugas-tugas administrasi penyelenggaraan pemerintahan menjadi khawatir jika dikemudian hari, tindakannya tersebut dipermasalahkan di penegakkan hukum, padahal mereka (pelaksana tugas administrasi pemerintahan) yakin tidak mengambil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga RUU Adpem ini bertujuan untuk menjawab kekhawatiran tersebut dengan memberi kepastian hukum untuk ruang-ruang diskresi yang bisa dipertanggung jawabkan.

Kita bisa lihat hari ini orang yang terkena kasus hukum, saat di periksa penegak hukum , masih bisa tersenyum , ketawa dan tidak merasa malu , itu karena mereka tetap merasa bahwa dirinya tidak bersalah, walaupun opini publik menyatakan dia bersalah. Perdebatan-perdebatan itu menurut Komisi II DPR dan KemenpanRB perlu direspon dengan mengajukan RUU Adminitrasi Pemerintahan sebagai kepastian hukum dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

RUU Adpem ini bukan untuk melindungi para penyelenggara negara dari perbuatan melanggar hukum tapi melindungi atas sebuah kebijakan yang harus dilakukan (sesuai tanggung jawabnya) dan tentunya dalam RUU ini , diskresi itu ada macam-macamnya , ada syarat-syaratnya, ada prosedur dan ada tata caranya. Artinya kalau tidak sesuai dengan kriteria dalam RUU Adpem ini, maka tindakan tersebut masuk ke perbuatan hukum pidana.

Dalam konteks besar, RUU Adpem ini bertujuan untuk efektif efisien dalam melakukan pelayanan publik, karena penyelenggaraan negara adalah untuk melayani rakyat. Rakyat banyak protes karena perkembangan pelayanan publik yang lamban dan sebagainya, itu karena pemerintah (pusat dan daerah) tidak mau “jalan”, indikasinya sisa anggaran besar sekali (APBN atau APBD).

RUU Adpem ini akan mendorong semakin harmoni dengan UU penegakan hukum (KUHP), karena penegakan hukum yang dilakukan akan diapresiasi banyak pihak. Jujur saja, penegakan hukum saat ini dalam konteks penyelenggara negara, masih banyak orang berdebat apa dia salah atau tidak. Artinya RUU Adpem ini akan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk memilah mana yang pidana mana yang bukan pidana, tidak lagi “abu-abu” (tidak jelas) seperti saat ini.

Komisi II dan KemenpanRB meyakini bahwa, RUU Adpem ini adalah suatu kebutuhan bagi pemerintahan hasil Pilpres 2014 agar penyerapan anggaran itu harus menjadi bagian ukuran yang utama. Karena pemerintahan terpilih yang akan melaksanakan visi misi tentang kemiskinan, pendidikan, pengangguran, kesehatan dan sebagainya itu akan terkendala kalau perangkat yang dimilikinya yaitu penyelenggara pemerintahan yang menjadi suppporting system penggerak roda pemerintahan, tetap dalam suasana tidak “terpayungi” , tidak terlindungi, dalam rangka mengambil kebijakan – kebijakan administratif. Karena Presiden atau Menteri itukan bukan kuasa pengguna anggaran, tapi jajaran dibawahnya dari pusat sampai daerah yang melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan. Semoga Ikhtiar bersama ini dapat membuat pelayanan publik jauh lebih baik lagi.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top