Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
You voted 2. Total votes: 371
Wednesday, September 24, 2014

Pilkada Langsung 2005-2013 = Jokowi dkk. Serta 205 Kepala Daerah Kasus Korupsi

Diposting oleh: 
Editor

Pada suatu ketika Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa diwawancarai oleh Wartawan MetroTV tentang RUU Pilkada, berikut petikan lengkapnya:

Banyak tekanan dari masyarakat yang masih menginginkan  Pilkada dipilih secara langsung?

Masyarakat yang mana? Saya terima dari MUI , PBNU, Muhammadiyah, Persatuan ormas Islam, Kajian Lemhannas, Forum Rektor. Pada intinya mereka minta Pilkada melalui DPRD.

Apa ini tidak membalikan ke jaman Orde Baru?

Silahkan saja kalau mau berasumsi seperti itu, kalau menurut saya tidak. Ini kembali ke Demokrasi Pancasila.

Kalau soal kebaikan dan keburukannya seperti apa?

Kalau Pilkada secara langsung keburukanya , pertama biaya besar, kedua rusaknya pranata sosial di masyarakat yang sudah terbangun sebelum kemerdekaan, ketiga penyelenggara pemilu ternyata semakin tidak independen, keempat pemilih tidak semakin cerdas malah pragmatis, kelima orang yang terpilih adalah yang memiliki kekayaan, kekuasaan dan popularitas semata, keenam hasil kajian Pemerintah (Kemendagri) tentang 205 kepala daerah hasil Pilkada secara langsung yang terkena kasus hukum akibat tindak pidana korupsi yang ternyata tersandera oleh para pemodal (cukong).

Hak politik masyarakat ditaruhnya dimana?

Pemilihan secara demokratis itu tidak selalu harus langsung oleh rakyat. Rakyat memilih untuk memilih para wakilnya. Sila Ke-Empat Pancasila bukan “kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat”, tapi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Itulah akar filosofi demokrasi bangsa Indonesia (Demokrasi Pancasila). Kalau Demokrasi Liberal, orang bodoh, orang pinter, orang banyak, orang sedikit, hitunganya satu orang satu suara (one man, one vote).

Dalam Demokrasi Pancasila , bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini, mereka harus terwakili. Bagaimana kaum minoritas pasti akan kalah terus, bagamana kaum mayoritas akan berkuasa terus. Siapa mayoritas, siapa minoritas, itu diatur dalam Bhinneka Tunggal Ika, lihat sisi bangsa Indonesia bagian barat, bagian tengah dan bagian timur.

Makanya rumusan “dipilih secara demokratis” (dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945) itu tidak ada urusannya dengan Pilkada secara langsung atau Pilkada melalui DPRD. Tapi lebih kepada menampung keragaman bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwa (dalam mengambil kebijakan) harus Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang diyakini oleh kami, setelah kita uji (2005-2013) melalui Pilkada secara langsung hasilnya bukan kebaikan yang diperoleh bangsa ini.

Kalau melalui DPRD, yang mengawasi siapa?

Yang mengawasi jelas UU.

Artinya rakyat tidak dilibatkan lagi dalam mengawasi pimpinanya di daerah?

Sekarang saya tanya, lebih mudah mengawasi Anggota Dewan yang puluhan atau mengawasi rakyat yang ratusan ribu? Anggota Dewan itu jumlahnya jelas, kantornya jelas, namanya jelas, harta kekayaan dilaporkan, lebih mudah mengawasi mana?

Maksudnya lewat DPRD itu tertutup hanya dikalangan tertentu saja?

 Apakah ada jaminan dipilih secara langsung lebih baik?

Buktinya memunculkan Pak Jokowi, Pak Ridwan Kamil ?

Iya dan 205 kepala daerah lainnya hasil Pilkada secara langsung kena kasus korupsi. Silahkan sebut yang lain yang menurut anda baik tapi faktanya lebih banyak yang kena kasus hukum. 

Skip Comments

Add new comment

Back to Top