Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 292
Friday, November 28, 2014

Dasar Pembentukan Presidium Penyelamatan Partai Golkar

Diposting oleh: 
Editor

Munas 30 November 2014 sudah tidak memenuhi persyaratan-persyaratan AD/ART karena proses dan tahapannya tidak transparan, memaksakan kehendak dan tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam tata cara proses pengambilan keputusan dalam sebuah rapat-rapat.

Untuk melaksanakan Munas harus dibentuk panitia Munas, harus mempersiapkan rancangan materi Munas, yang rancangan materi tersebut harus disepakati bersama di dalam rapat pleno DPP (dewan pimpinan pusat).

Karena Munas adalah forum pertanggung jawaban DPP Partai Golkar, bukan forum pertanggung jawaban ketua umum semata.

Oleh karena itu kami pada waktu rapat pleno DPP mendesak dan meminta agar kepanitian di bentuk secara bersama-sama tapi mereka tetap memutuskan sepihak dengan melakukan penafsiran sendiri yang menyatakan bahwa pembentukan panitia Munas merupakan hak prerogatifnya ketua umum. Padahal di Golkar tidak dikenal namanya hak prerogatif.

Panitia Munas harus diputuskan secara demokratis dalam rapat pleno DPP, karena terjemahan dari keputusan Rapimnas agar ketua umum membentuk panitia Munas merupakan kapasitas ketua umum sebagai sebuah jabatan dari pimpinan DPP Partai Golkar dan bukan secara pribadi.

Pimpinan DPP Partai Golkar Itulah yang di dalam AD/ART bersifat kolektif kolegial bukan pribadi, sehingga pembentukan panitia Munas mutlak diputuskan dalam rapat pleno DPP secara bersama-sama.

Karena pertanggung jawaban dalam Munas adalah pertanggung jawaban DPP Partai Golkar secara keseluruhan pengurus, yang disampaikian oleh pemimpin tertingginya yaitu ketua umum, tapi bukan tanggung jawab pribadi.

bundel laporan pertanggung jawaban DPP Partai Golkar harus disepakati bersama-sama dengan seluruh pengurus anggota DPP. Misalnya menjawab tentang bagaimana pertanggung jawaban tentang Pileg yang kalah, Pilpres yang gagal. Itu semua merupakan pertanggung jawaban seluruh pengurus DPP Partai Golkar kepada rakyat pemilih.

Itu semua harus di sepakati dalam rapat pleno DPP supaya dalam Munas tidak ada saling lempar kesalahan sesama pengurus DPP.

Karena jika tidak di sepakati di internal DPP, maka nanti akan seperti Rapimnas di Jogja kemarin, sesama pengurus DPP malah ribut akibat dari tidak konsistennya ketua umum terhadap keputusan rapat pleno DPP tanggal 13 November 2014 bahwa Munas Partai Golkar ke-IX diselenggarakan tahun 2015.

Sampai pada rapat pleno DPP terakhir, kami yang sudah coba terus berkomunikasi dengan ketua umum untuk kembali ke aturan sesuai AD/ART tapi pada akhirnya tetap diputuskan secara sepihak oleh wakil ketua umum Theo Sambuaga yang mengaku telah mendapat mandat untuk memimpin rapat pleno DPP tersebut.

Dengan disaksikan oleh puluhan media massa, Theo Sambuaga memimpin rapat pleno DPP seolah-olah sedang membacakan pengumuman saja. Tidak sampai 3 menit, setelah membacakan yang dianggap keputusan rapat pleno DPP, ia langsung menutup rapat dan meninggalkan ruangan tanpa dialog dengan peserta rapat pleno yang lain, padahal banyak yang protes pada saat itu.

Pengambilan keputusan rapat pleno DPP oleh Theo Sambuaga adalah tidak sah dan melanggar AD/ART, karena dalam setiap proses pengambilan keputusan harus mendapatkan persetujuan pengurus sebagai peserta rapat, kalau tidak sepakat dilakukan musyawarah atau voting.

Atas sikap otoriter itu, kami peserta rapat pleno berpegangan pada AD/ART bahwa kedaulatan rapat pleno berada ditangan anggota pleno, oleh karena itu kami menyatakan mosi tidak percaya kepada keputusan yang di buat ketua umum dan oknum-oknum pengurus DPP tersebut.

Lalu kami mendesak agar rapat pleno DPP dilanjutkan kembali di pimpin oleh pimpinan yang lain pada saat itu yaitu oleh wakil ketua umum Agung Laksono.

Hasilnnya rapat pleno DPP memutuskan untuk menganulir keputusan yang dibuat oleh wakil ketua umum Theo Sambuaga dan juga membentuk tim penyelamatan Partai Golkar dengan bentuk presidium yang terdiri dari seorang ketua dan beberapa anggota.

Dimana tugas Presidium adalah menyelamatkan Partai Golkar dengan me-non aktifkan ketua umum Aburizal Bakrie karena melanggar AD/ART dengan sikap otoriternya dan mengambil alih kepengurusan DPP Partai Golkar untuk melanjutkan penyelenggaraan Munas yang transparan, demokratis dan fair, di Januari 2015 sesuai keputusan Munas 2009 di Riau.

Dan sebagai kewajiban pengurus partai politik sesuai undang-undang, presidium telah melaporkan dan mendaftarkan kepengursan baru ini ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 26 November 2014 lalu.

Artinya presidium penyelamatan Partai Golkar melaporkan ke pemerintah bahwa tanggal 30 November 2014, Partai Golkar tidak bertanggung jawab atas kegiatan yang mengatasnamakan Munas Partai Golkar ke-IX

Sebagai kewajiban partai politik, presidium penyelamatan Partai Golkar telah melaporkan dan selanjutnya sudah menjadi urusan dan kewenangan pemerintah.

Dan presidium penyyelamatan Partai Golkar meminta dan menghimbau kepada DPD Provinsi , DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar seluruh Indonesia untuk menghargai demokrasi dan AD/ART Partai Golkar yang jadi pedoman kita bersama dalam berorganisasi.

Bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi harus menunjukan dirinya kepada publik calon pemilih, bahwa partai politik tersebut bersikap demokratis di internal organisasinya. Semua proses keputusan organisasi dilaksanakan melalui rapat-rapat yang demokratis, dialogis dan saling menghormati dan bukan dengan otoriter, ancaman dan intimidasi.

Dalam jiwa yang demokratis Partai Golkar besar dan jaya.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top