Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 334
Sunday, December 21, 2014

Islah dan Setia Pada Cita-Cita Partai GOLKAR

Diposting oleh: 
Editor

Momen dalam politik adalah suatu hal yang sangat menentukan kemenangan. Partai GOLKAR (PG) sebagai sebuah kekuatan politik saat ini menjalani kesempatan untuk menentukan kemenangannya sendiri melalui momen “Islah “terkait dualisme kepengurusan. Banyak dukungan dan doa dari publik agar PG kembali satu dan menjadi kekuatan politik yang setia pada cita-cita PG yaitu merakyat dan mengakar demi kepentingan bangsa dan negara sesuai Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini wawancara Berita Satu dengan Agun Gunandjar Sudarsa pada Primetime BeritaSatuTV 20 Desember 2014 lalu :

Pak Agun sudah siap Islah?

Harus siap. Hasil survey ini adalah sebuah peringatan dini bagi kami. Kalau masih merasa mengaku sebagai kader Partai Golkar (PG), harus ada tanggung jawab untuk  memperbaiki partai karena berorganisasi partai bukan untuk mencari kekuasaan semata tapi juga untuk mengurus rakyat dan negara. Kalau fakta saat ini hubungan eksekutif dan legislatif di pusat sampai daerah bermasalah karena keberadaan KMP-KIH, kita di PG tidak diam, kita akan duduk bersama (Islah) menyikapi fakta tersebut.

Terkejutkah Anda dengan hasil survey LSI elektabilitas PG tinggal 8,4%?

Tidak. Saya dibesarkan di perguruan tinggi , bagi saya riset/survey merupakan bagian dari hal yang rutin kami lakukan, saya juga punya jejaring (networking) di kampus-kampus yang sudah memprediksi ini.

Jauh sebelum ini (30 Oktober 20014 Gerakan Regenerasi Kepemimpinan PG di Hotel Kartika Chandra), saya pernah meminta kepada Pak Aburizal Bakrie untuk menjadi negarawan dengan tidak maju menjadi ketua umum, dan meminta beliau lebih baik menjadi juri atas para kandidat lain calon ketua umum PG.

Kita semua melihat bahwa PG lima tahun dibawah kepemimpinan Pak Aburizal Bakrie itu hasilnya terasa berat. Banyak problem dengan kondisi pribadinya, bisnisnya , tidak konsistennya dan lain sebagainya yang ternyata dengan pengalaman-pengalaman itu kalau Pak Aburizal memimpin kembali PG diyakini pasti dibawah 10%.

Untuk kondisi saat ini saya merasa masih bersyukur karena dalam dualisme kepengurusan tapi publik masih memberikan kepercayaan 8,4%. Saya melihat peluang, jika dalam dualisme kepengurusan ini masing-masing pihak bisa mengelola dengan baik dan Islah terwujud, saya yaki PG akan jadi pemenang di Pemilu 2019.

Apa yang jadi penyebab permasalahan saat ini di PG?

Sebetulnya kalau pasca kepemimpinan Pak Akbar Tanjung (Munas 2004) semua pihak di PG konsisten dengan jati diri dalam AD/ART, doktrin partai dan Paradigma Baru PG, maka PG akan tetap diatas.

Saat ini terus terang saja PG tidak konsisten. Hasil Munas 2004 menyatakan bahwa PG itu adalah partai yang mandiri (tidak tergantung pada kekuatan politik manapun), partai yang terbuka (transparansi), partai yang demokratis, partai yang solid dari pusat sampai daerah, partai yang responsif terhadap aspirasi rakyat, partai yang egaliter, partai yang majemuk (bhinneka tunggal ika), partai yang modern (efektif-efisien) dan partai yang berorientasi pada karya dan kekaryaan.

Paradigma Baru ini menggeser dari posisi sebuah Golongan Karya menjadi sebuah Partai Golongan Karya. Itu adalah salah satu bentuk respon kita terhadap tantangan era reformasi yang kita sudah melihat ini era demokrasi, transparansi, semua orang bebas memilih, bebas berpendapat,  tidak ada tempat untuk pemaksaan dan lain sebagainya.

Dalam perjalanan PG pasca Munas 2004 sampai dengan saat ini terjadi inkonsistensi terhadap jati diri, doktrin partai dan Paradigma Baru PG karena PG tidak dikelola sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Saya melihat kecenderungan penurunan elektabilitas ini akan terus berlanjut jika PG tetap inkonsisten dan tidak kembali kepada jati diri, doktrin partai dan Paradigma Baru PG.

Tantangan Pemilu 2019 (serentak pileg dan pilpres) ke depan akan semakin berat, persaingan dengan partai politik lain akan semakin ketat. Dengan basis pemilih PG yang semakin surut di makan usia, pemilih pemula yang merupakan generasi digital dengan media sosialnya akan merubah karakteristik pemilih, hal ini yang harus dibaca dan diantisipasi oleh pengurus PG kedepan dalam mengelola organisasai partai.

Saya saat ini usia 56 tahun, bagaimana dengan generasi-generasi di belakang saya di PG, kalau saya masih selalu ingin tampil? sudah bukan momen saya hadir di rapat-rapat komisi di parlemen. Oleh karena itu bagi saya sebuah regenerasi dan demokratisasi di tubuh kepemimpinan PG menjadi suatu kebutuhan  dan harus diwujudkan untuk keselamatan organisasi.

Apa poin keluar dari KMP itu harga mati?

Saya berpikir parlemen itu satu, kita bhinneka tunggal ika, kita tidak bisa seperti partai republik dan partai demokrat di parlemen Amerika Serikat. Ini pemahaman yang harus kita elaborasi. Dalam ketatanegaraan kita Presiden tidak memiliki hak veto terhadap UU, demikian juga parlemen dalam membuat UU harus dengan persetujuan bersama Presiden, inilah jatidiri bangsa kita yaitu gotong royong dan fenomena KMP-KIH menghilangkan kegotong-royongan tersebut sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan.

Keluar dari KMP jangan diartikan bahwa PG harus berada di pemerintahan , karena PG itu sifatnya mandiri, dia tidak tergantung di dalam pemerintahan atau diluar pemerintahan.

PG berorientasi kepada karya kekaryaan sehingga dengan segala sumber daya dan pengalaman yang dimiliki apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif ada yang menyimpang dan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 maka PG wajib membantu, wajib membimbing agar kembali ke jalur demi rakyat.

Jadi, akan seperti apa proses Islah itu?

Islah itu ada tentang substansi dan ada tentang kepengurusan. Islah substansi diantaranya tentang posisi PG di parlemen, posisi partai dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, itukan harus kita bicarakan.

Khusus tentang juru runding, kami dari Munas Jakarta melalui rapat pleno DPP sudah memutuskan lima nama sebagai juru runding dengan mandat penuh , ada SK-nya. Kami berharap dari Munas Bali juga telah memutuskan juru rundingnya resmi dengan SK-nya, sehingga ada kepastian saat pembahasan dalam Islah dengan tidak ganti-ganti juru runding dan punya kekuatan hukum karena aspek legal konstitusional penting untuk pengesahan kepengurusan baru hasil Islah.

Dalam Islah, menurut saya rujukannya yang netral adalah kembali kepada AD/ART, doktrin “Karya Kekaryaan” dan Paradigma Baru PG yang saya sebutkan tadi. Nilai-nilai itulah yang akan menyatukan kita. Kalau semua merujuk kesana saya yakin pasti akan ketemu kesepakatan dan Islah akan terwujud.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top