Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
You voted 3. Total votes: 357
Monday, February 2, 2015

KRONOLOGIS PERSELISIHAN Partai GOLKAR

Diposting oleh: 
Editor
  1. 18 Oktober 2014, saya menangkap bahwa kepemimpinan Aburizal Bakrie penuh dengan OLIGARKI dan OTORITER. Terbukti dengan tidak berjalannya KADERISASI berdasarkan AD/ART yaitu PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tanpa Cela) serta ditutupnya ruang-ruang DEMOKRASI dimana setiap perbedaan sikap/pandangan diselesaikan dengan INTIMIDASI dan PEMECATAN. Untuk itu perlu reformasi partai politik di Partai GOLKAR untuk membersihkan Partai GOLKAR dari penyakit orde baru yaitu Oligarki, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam konteks penyelenggaraan negara dan kepemimpinan nasional.
  2. 28 Oktober 2014, dalam perayaan HUT Partai GOLKAR ke 50 di JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat ada indikasi dari sikap dan isi pidato Aburizal Bakrie bahwa dirinya akan maju kembali sebagai Calon Ketua Umum Partai GOLKAR periode berikutnya. Hal ini bagi saya dan beberapa kawan yang memiliki pandangan yang sama tentang kondisi Partai GOLKAR yang semakin terpuruk dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, meyakini bahwa hal tersebut merupakan suatu ancaman nyata akan kebesaran dan eksistensi Partai GOLKAR dalam politik nasional.
  3. 30 Oktober 2014, saya dan kawan-kawan memiliki kesamaan visi akan permasalahan kepemimpinan dan pengelolaan Partai GOLKAR mengadakan deklarasi pada acara Silaturahmi 50 Tahun Partai Golkar dan menyongsong Munas Ke-9 Partai GOLKAR dengan tema “Mewujudkan Visi 2045 Melalui Regenerasi Kepemimpinan Partai GOLKAR”. Kami sebagai inisiator yang terdiri dari Hajriyanto Y Thohari, Airlangga Hartarto, Zainuddin Amali, Melky Mekeng, Ridwan Mukti dan Agun Gunandjar Sudarsa, bersepakat bahwasannya kami terpanggil untuk berbuat sesuatu saat pengelolaan partai tidak sesuai dengan AD/ART dan jiwa Reformasi. Turut hadir dan memberi pandangan-pandangan diantaranya Akbar Tanjung, Hafiz Zawawi, Hariyadi Ahmad, Sofyan Mile, Mudjib Rochmat, Fahri Andi Leluasa, Musfihin Dahlan, Abdi Sahido, Mahadi Sinambela, Ibrahim Ambong, Irsyad Djuwaeli, dan masih banyak lagi. Pada intinya kami meyakini berdasarkan pengalaman tahun 1999 saat muncul tekanan pembubaran Partai GOLKAR, kita dapat merespon dengan cerdas tuntutatn perubahan jaman tersebut dengan melakukan transformasi Paradigma Baru yang mengusung Kemandirian, Demokratisasi, Keterbukaan, Kerakyatan , Regenerasi dan doktrin Karya – Kekaryaan yang semuanya merupakan sifat dan jati diri Partai GOLKAR sesuai AD/ARD. (selengkapnya di link http://kangagun.com/konten/429/selamatkan-partai-golkar-melalui-munas-demokratis ).
  4. 31 Oktober 2014 – 2 November 2014, DPP Partai Golkar menggelar Rapat Konsultasi Nasional pada tanggal 1 November 2014 mendatang di Hotel Hilton, Bandung. Sejumlah politisi senior PG bakal hadir dalam acara itu antara lain Ketua Umum PG Aburizal Bakrie dan Dewan Pembina PG Akbar Tanjung. Pesertanya adalah Pengurus DPP dan Pengurus DPD I se-Indonesia. Agendanya adalah konsolidasi KMP (Koalisi Merah Putih) di daerah, UU Pemilu (Pileg) dan Perppu Pilkada. Selain itu juga dibahas persiapan Rapimnas yang kemudian menuju pembahasan Munas. (Selengkapnya di link http://www.pikiran-rakyat.com/node/302800 dan http://nasional.kompas.com/read/2014/11/01/17385991/Bahas.Persiapan.Rapimnas.dan.Munas.Golkar.Gelar.Rapat.Konsultasi.di.Bandung ).
  5. 10 November 2014, berdasarkan berbagai informasi dari pengurus DPP dan DPD I/II yang kami terima, ada skenario besar percepatan Munas ke-9 dan pemilihan Ketua Umum Partai GOLKAR Aklamasi dengan mengacu kepada hasil Rapimnas melalui DPD I, maka kami membuat rilis ke media massa yang intinya menuntut pembahasan persiapan Munas ke-9 harus di lakukan secara demokratis dan terbuka dalam Rapat Pleno DPP tentang persyaratan calon ketum dan panitia yang adil/netral. (selengkapnya di link http://kangagun.com/konten/432/dpp-partai-golkar-skenariokan-munas-tidak-demokratis ).
  6. 13 November 2014, DPP Partai GOLKAR mengadakan Rapat Pleno berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Nasional 31 Oktober – 2 November 2014 di Bandung. Dalam Rapat Pleno DPP itu terjadi dinamika tentang isu-isu percepatan Munas melalui Rapimnas, pembahasan Persiapan Munas di Rapimnas dan urgensi Rapimnas itu sendiri. Namun itu semua di bantah oleh Aburizal dan menjadi keputusan Rapat Pleno DPP, atas dasar itu kami percaya bahwa Rapimnas  diselenggarakan 18 November – 19 November 2014 di Jogjakarta akan tetap mengawal proses menuju Munas yang demokratis dantransparan, sesuai janji Aburizal dalam keputusan Rapat Pleno DPP dalam rekaman suaranya berikut ini. (selengkapnya di link https://soundcloud.com/nyxyltdtorc6/kesimpulan-rapat-pleno-dpp-partai-golkar-13-nov-2014 ).
  7. 18 November – 19 November 2014 , penyelenggaraan Rapimnas tidak demokratis dan bersifat otoriter. Terjadi pemaksaan kehendak yang membuat chaos sidang Komisi A yang membahas bidang Organisasi. Dalam sidang tersebut, Pimpinan sidang secara sepihak membahas percepatan Munas ke-9 dan memutusnya secara sepihak, padahal ada banyak peserta sidang melakukan protes menolak dengan posisi berdiri di hadapan pimpinan sidang. Pimpinan sidang memutuskan hanya mengacu atas nama desakan mayoritas DPD I peserta sidang yang menginginkan percepatan Munas ke-9 menjadi 30 November 2014. (selengkapnya di link http://kangagun.com/konten/433/pelaksanaan-rapimnas-jogja-tidak-demokratis-dan-tidak-prosedural dan http://kangagun.com/konten/437/tertib-organisasi ).
  8. 24 November – 25 November 2014, DPP Partai GOLKAR menyelenggarakan Rapat Pleno DPP dengan agenda menindaklanjuti keputusan Rapimnas 18 November – 19 November 2014 di Jogjakarta tentang persiapan Munas pembahasan materi, panitia dan lainnya. Tapi bagi kami, poin yang hendak di kejar adalah proses Rapimnas yang tidak demokratis dan otoriter serta tidak sesuai dengan AD/ART sehingga putusan Munas 30 November 2014 adalah inkonstitusional. Namun mereka malah beralasan bahwa keputusan Rapimnas lebih tinggi dari keputusan Rapat Pleno DPP. Ini jelas argumen orang yang tidak paham berorganisasi, karena keputusan Rapimnas dengan keputusan Rapat Pleno DPP jelas tidak bisa di di per-adu-kan karena merupakan dua hal berbeda. Namun pada rapat 24 November itu tetap terjadi pemaksaan oleh Aburizal Bakrie sehingga suasana rapat menjadi tidak kondusif dan berakhir dengan skorsing untuk dilanjutkan besok hari. Selanjutnya pada 25 November 2015 Rapat Pleno DPP di lanjutkan, para peserta rapat sudah berada di ruang rapat, namun Aburizal Bakrie tidak kunjung hadir , sehingga rapat di buka oleh Agung Laksono. Di tengah rapat datang Theo sambuaga dan Idrus Marham yang menyatakan memperoleh mandat dari Aburizal bakrie untuk memimpin rapat. Dan kembali lagi, rapat yang dipimpin oleh Theo Sambuaga bersikap tidak demokratis dan otoriter dengan secara sepihak memutuskan bahwa keputusan Rapimnas 18 November – 19 November di Jogjakarta tentang percepatan Munas menjadi keputusan Rapat Pleno DPP, sekaligus langsung menutup rapat di tengah protes penolakan keras sikap tersebut. (selengkapnya di link http://kangagun.com/konten/434/segala-proses-menuju-munas-golkar-harus-demokratis dan http://kangagun.com/konten/440/tidak-ada-janji-arb-yang-terealisir ).
  9. 25 November 2014, atas sikap sepihak dari Theo Sambuaga, kami peserta rapat yang masih kuorom mengambil sikap atas dasar AD/ART untuk melakukan penyelamatan terhadap kepemimpinan DPP Partai GOLKAR. Kami melanjutkan Rapat Pleno DPP di pimpin oleh Agung Laksono membahas permasalahan kepemimpinan DPP Partai GOLKAR ini secara demokratis dan terbuka (liputan media massa)  yang menghasilkan beberapa substansi di antaranya yaitu me-non-aktifkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR dan mengisi kepemimpinan yang lowong tersebut dengan membentuk Tim Penyelamat Partai GOLKAR dengan struktur Presidium. (selengkapnya di link http://kangagun.com/konten/436/dasar-pembentukan-presidium-penyelamatan-partai-golkar dan http://news.detik.com/read/2014/11/28/161609/2762336/10/agun-gunanjar-paparkan-landasan-hukum-terbentuknya-presidium-golkar ).
  10. 30 November – 4 Desember 2014 , Aburizal Bakrie yang di non-aktif-kan sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR tetap menyelenggarakan Munas di Bali. Di dalam penyelenggaraannya muncul kejanggalan-kejanggalan yang membuktikan skenario politik untuk memenangkan Aburizal Bakrie secara aklamasi. Dimulai dengan munculnya aturan yang mewajibkan DPD I/II menyampaikan dukungan dan pilihannya terhadap bakal calon ketua umum pada saat pemandangan umum yang tentu saja menghambat peluang bakal calon lain untuk ikut berkompetisi alias tidak demokratis. Di tambah lagi beredarnya transkrip dan rekaman di kalangan media massa terkait rapat yang di pimpin oleh Nurdin Halid selaku ketua pengarah Munas yang menyusun skenario memenangkan Aburizal Bakrie secara aklamasi. (Selengkapnya di link http://news.detik.com/read/2014/11/28/153900/2762266/10/presidium-penyelamat-golkar-langgar-ad-art-munas-bali-ilegal dan http://www.beritasatu.com/nasional/229301-pesaing-arb-di-munas-golkar-mulai-temui-sejumlah-kejanggalan.html dan http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/01/airlangga-hartarto-munas-golkar-penuh-rekayasa serta http://kangagun.com/konten/442/skenario-aklamasi-adalah-kejahatan-politik ).
  11. 6 – 8 Desember 2014 , Tim Penyelamat Partai GOLKAR menyelenggarakan Munas Partai GOLKAR ke-9 di Ancol Jakarta atas dasar penyelamatan partai sesuai legalitas konstitusional dalam AD/ART organisasi dan juga dampak masalah Partai Golkar yang berlarut-larut mengganggu stabilitas politik pemerintahan dan parlemen. Hasilnya terpilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR dan sikap-sikap politik Partai GOLKAR terhadap isu-isu politik nasional (selengkapnya di link http://kangagun.com/konten/444/legalitas-konstitusional-munas-januri-2015 ).
  12. 16 Desember 2014, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan keputusan tentang permohonan perubahan kepengurusan Partai GOLKAR baik dari Munas Jakarta maupun Munas Bali yang inti keputusannya dalah “Belum dapat menetapkan perubahan kepengurusan Partai GOLKAR periode 2014-2019 karena melihat masih ada perselisihan internal antara dua kepengurusan yang sah”. (selengkapnya di link http://kangagun.com/konten/448/islah-lahir-bathin-dan-konstitusional dan http://kangagun.com/konten/449/dua-munas-sah-jakarta-bali-munas-riau-tidak-relevan ).
  13. 23 Desember 2014, masing-masing kepengurusan membentuk tim juru runding untuk membahas perselisihan internal yang sudah empat kali berunding hingga saat ini. selain itu penyelesaian perselisihan internal juga melalui jalur pengadilan yang diutamakan melalui mediasi terlebih dahulu. (selengkapnya di link http://kangagun.com/konten/452/mekanisme-islah-dan-semangat-berpolitik  dan  http://kangagun.com/konten/453/selain-islah-kini-ada-mediasi-di-pengadilan dan http://kangagun.com/konten/455/fokus-urus-internal-partai-golkar-tidak-perlu-%E2%80%9Ctenteng%E2%80%9D-koalisi serta http://kangagun.com/konten/456/islah-butuh-kebersamaan ).
Skip Comments

Add new comment

Back to Top