Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 296
Wednesday, May 20, 2015

Putusan MPG Adalah Islah Sebenar-Benarnya

Diposting oleh: 
Editor
  1. Ijin, saya hendak berbagi pandangan terkait momen Islah dan Pilkada 2015 dalam perselisihan internal Partai Golkar
  2. Islah, dalam konteks perselisihan internal Partai Golkar ini terdiri dari banyak momen, karena politik adalah momentum yang masing-masing memiliki konsekwensi.
  3. Sejak awal, prinsip kami sangat terbuka untuk Islah demi kelancaran suksesi kepemimpinan dalam kepengurusan Partai Golkar yang terbaik
  4. Rapat pleno DPP Partai Golkar, Rapimnas dan bahkan Munas pun merupakan forum – forum Islah
  5. Tapi faktanya pada forum-forum Islah tersebut selalu muncul pemaksaan kehendak dari pihak ARB dkk dalam proses pengambilan keputusan dengan berbagai alasan yang tidak sesuai dengan AD/ART organisasi
  6. Model pemaksaan kehendak inilah yang membuat permasalahan menjadi besar, dari semula hanya tentang perbedaan pandangan terkait persiapan Munas menjadi perselisihan internal tentang kepengurusan DPP Partai Golkar
  7. Model pemaksaan kehendak inilah yang membuat waktu, energi dan biaya dari kader-kader Partai Golkar terbuang-buang bukan untuk kebesaran organisasi tapi malah meruntuhkan organisasi
  8. Bahkan dalam forum Islah di Mahkamah Partai Golkar pun, ARB dkk kembali menolak Islah dengan menarik diri dari proses Mahkamah Partai Golkar dan ajukan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat
  9. Padahal Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah menolak perkara dengan memutus "tidak memiliki kewenangan mengadili perselisihan internal partai politik terkait kepengurusan"
  10. Sudah jelas di UU Partai Politik bahwa yang memiliki kewenangan absolut dalam hal perselisihan internal terkait kepengurusan adalah Mahkamah Partai tapi malah kasasi
  11. Siapakah yang lebih memahami tentang AD/ART Partai Golkar terkait Munas yang Sah? Siapakah yang lebih memiliki rasa kecintaan terhadap keutuhan organisasi Partai Golkar ini? Mahkamah Partai Golkar atau Pengadilan Negeri?
  12. Sampai akhirnya putusan Mahkamah Partai Golkar yang memenangkan kepengurusan hasil Munas Ancol, di sah kan oleh SK Menkumham , pihak ARB dkk gugat lagi ke PTUN dan Pengadilan Negeri  Jakarta Utara
  13. Padahal majelis Mahkamah Partai Golkar dalam rumusan putusannya sudah sangat arif dan bijaksana dengan fokus kepada keutuhan organisasi Partai Golkar
  14. Mahkamah Partai Golkar memberi waktu kepengurusan hasil Munas Ancol hanya sampai tahun 2016 dengan tugas utama melakukan konsolidasi
  15. Konsolidasi yang dimaksud adalah melaksanakan Musda-Musda secara bottom-up, mulai dari Kab/Kota, Provinsi sampai Munas yang proses semuanya dilaksanakan secara demokratis, terbuka dan fair sesuai AD/ART
  16. Suksesi kepemimpinan di daerah Kab/Kota dan Provinsi ini dilakukan karena masa bakti kepengurusan mereka semua telah berakhir alias tidak memiliki legitimasi jika digunakan untuk Munas 2016
  17. Konsolidasi tersebut dilakukan karena Mahkamah Partai Golkar melihat bahwa dampak dari perselisihan internal adalah lahirnya kubu-kubuan yang harus disatukan visi kembali
  18. Melalui Musda-Musda di daerah dan diakhiri dengan Munas di 2016, Mahkamah Partai Golkar berharap, Partai Golkar kembali solid setia kawan secara internal untuk sukses Pemilu 2019
  19. Jika saat ini forum Islah secara internal sudah terlewati dan masuk ke ranah publik seperti pencalonan Pilkada dll maka itu adalah konsekwensi dari sikap ARB dkk yang mau menang sendiri alias menolak Islah
  20. Momen Islah dalam hal pencalonan Pilkada, kepengurusan hasil Munas Ancol yang akan menjalankan organisasi Partai Golkar dengan Ketum Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali menandatangani surat rekomendasi pencalonan
  21. Alasanya jelas, Negara berdasarkan hukum, Pilkada adalah agenda negara, partai politik harus berbadan hukum, Menkumham adalah pejabat tata usaha negara yang men-sah-kan badan hukum, sehingga partai politik yang memiliki SK Menkumham-lah yang berhak
  22. Mengenai siapa calon yang di usung Partai Golkar, sesuai amanat Mahkamah Partai Golkar tentang mengakomodir pihak ARB dkk secara selektif sesuai PDLT, maka terbuka untuk siapapun kader Partai Golkar tidak melihat kubu-kubuan lagi, objektif saja kader terbaik di daerah tersebut yang berhak
  23. Besar harapan saya para kader memiliki kesadaran kolektif terkait manat putusan Mahkamah Partai Golkar karena itulah acuan sebenar-benarnya tentang Islah
  24. Ini jaman kompetitif, partai lain senang jika kita hancur. ini jaman kompetitif, kepemimpinan yang terbukti gagal tidak punya kesempatan lagi
  25. Demikian penjelasan saya selaku kader Partai Golkar yang mengetahui, mengalami dan menjalani perkembangan perselisihan internal Partai Golkar yang amat tercinta ini
  26. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kader-kader Partai Golkar lainnya di seluruh Indonesia dalam berkehidupan demokrasi. Bahwa Demokratisasi-Desentralisasi-Regenerasi dalam tubuh Partai Golkar adalah keniscayaan. Salam Hormat, AGS
Skip Comments

Add new comment

Back to Top