Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 297
Sunday, May 24, 2015

Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) Adalah Sumber Kekuasaan Negara

Diposting oleh: 
Editor

1.       UUD 1945 sebagai konstitusi negara alias hukum dasar negara, merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2.       UUD 1945 merupakan “aturan main” dalam kehidupan kolektif berbangsa bernegara di Indonesia.

3.       Pada Bab I tentang “Bentuk dan Kedaulatan”, Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” artinya bahwa sumber dari segala Kekuasaan Negara berasal dari kedaulatan rakyat, karena tanpa ada pemberian kedaulatan rakyat maka negara tidak memiliki kekuasaan.

4.       Pasal 1 ayat (3) “negara Indonesia adalah negara hukum” artinya bahwa negara Indonesia merupakan negara yang tertib dan adil secara hukum, baik hukum administrasi negara dalam hal penyelenggaraan negara maupun hukum pidana/perdata dalam hal kehidupan bernegara.

5.       Bab II tentang “Kekuasaan Pemerintahan Negara”, Pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”, artinya Presiden (adalah tunggal) diberi kewenangan oleh negara yang berkedaulatan rakyat sebagai eksekutif pelaksana kekuasaan pemerintahan.

6.       Bab IX tentang “Kekuasaan Kehakiman”, Pasal 24 ayat (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” artinya negara yang berkedaulatan rakyat memberi kewenangan kepada hakim (adalah tunggal) untuk merdeka dari intervensi siapapun saat ber-acara di peradilan dan saat membuat putusan, dalam konteks tertib hukum sesuai aturan perundang-undangan, agar  unsur keadilan bagi pihak-pihak yang berselisih hukum terpenuhi.

7.       Pasal 24A ayat (4) “ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung” artinya kedaulatan kepemimpinan MA ada di tangan anggota hakim agung, ini adalah demokrasi. Mungkinkah proses demokrasi internal MA tersebut di sengketakan oleh pihak luar , misal SK atau Keppres yang mengangkat ketua MA di gugat ke PTUN.

8.       Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Perhatikan kalimat tersebut, ada pembagian wilayah (domain) antara hukum dan pemerintahan. Ini artinya kekuasaan hukum dan kekuasaan pemerintahan berada pada wilayah yang berbeda. Ini yang dimaksud kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. secara ketata negara-an prinsipnya adalah check and balances yaitu prinsip saling melengkapi (harmonis).

9.       Dalam UU No.2 Tahun 2011 tentang partai politik, pada bagian dasar-dasar “Mengingat” menggunakan UUD 1945 Pasal 28 “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28C ayat (2) “setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat , bangsa dan negaranya”. Artinya, UU Partai politik merupakan turunan dari UUD 1945 tentang prinsip filosofi Kedaulatan (dari, oleh dan untuk) serta Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul alias ber-Demokrasi. Sehingga partai politik sebagai sebuah entitas organisasi publik memiliki kedaulatanya tersendiri yang diatur oleh hukumnya sendiri yaitu AD/ART organisasi partai politik tersebut. Dan dalam UU Partai politik ditegaskan bahwa kedaulatan organisasi Partai Politik dalam memproses perselisihan internal di jamin kedaulatan hukumnya dari intervensi pihak luar organisasi, terutama dalam hal menyelesaikan perselisihan internal partai politik tentang kepengurusan, yang hanya bisa di selesaikan melalui sebuah Mahkamah Partai (kewenangan absolut) yang sifat putusanya Final dan Mengikat.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top