Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 202
Saturday, May 30, 2015

Partai Politik: Realita, Permasalahan dan Solusi

Diposting oleh: 
Editor

Dalam berbagai survey terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga – lembaga survey nasional, Organisasi Parpol ditempatkan pada posisi yang sangat buruk. Parpol tidak lagi dipandang sebagai penunjang harapan rakyat. Parpol dilihat sebagai sumber masalah, karena selalu kisruh sesama, membuat kegaduhan politik, menggangu kepentingan umum, tidak bekerja, tidak berfungsi, tidak simpatik , tidak memikirkan rakyat, identik dengan korupsi dan lain sebagainya.

Hal buruk ini semakin masif dampaknya karena media massa baik cetak, elektronik maupun online juga menyorot dan mempublikasikan sisi negatif Parpol tersebut. Parpol di anggap tidak mampu memberikan optimisme bernegara, tidak mampu menampilkan figur-figur calon pemimpin yang berkarakter negarawan. Parpol dianggap tidak membuka/memberi harapan hidup lebih baik untuk rakyat. Alhasil, tidak heran bila tingkat partisipasi politik masyarakat dalam berbagai agenda politik nasional seperti Pemilu atau Pilkada menjadi sangat rendah. Komitmen kehidupan berbangsa bernegara dipertaruhkan.

Demokrasi sudah tentu membutuhkan Parpol sebagai agen of change (penentu) kualitas kehidupan berbangsa bernegara. Demokrasi yang sehat dan kuat sudah tentu harus ditopang oleh Parpol yang sehat dan kuat.  Kondisi saat ini Parpol belumlah sehat dan kuat. 

Jika dilihat secara objektif, Indonesia adalah negara besar, kaya dan luas, sudah tentu banyak kepentingan-kepentingan yang ingin mengusai Indonesia. Maka sudah pasti Parpol nasional di Indonesia juga harus besar, kuat dan memiliki idealisme. Hal ini memiliki konsekwensi yaitu membutuhkan biaya Parpol yang besar, sistem rekrutmen yang berkualitas dan kehidupan demokratisasi Parpol yang sehat.

Besarnya biaya Parpol di Indonesia adalah konsekwensi logis dari besarnya luas wilayah dan jumlah penduduk. Karena secara fisik operasional kegiatan-kegiatan Parpol membutuhkan biaya yang besar. Oleh karenanya pembiayaan Parpol dari bantuan negara yang berlaku saat ini yaitu Rp.110 per suara ditambah iuaran anggota secara sukarela adalah diluar logika matematis untuk kecukupan. Faktanya jelas, bahwa saat ini pemimpin-pemimpin Parpol nasional adalah orang-orang yang memiliki kekayaan materi alias kalangan pengusaha (pemodal) atau orang-orang yang dekat dengan sumber-sumber kekuasaan (pejabat). Itulah yang terjadi baik pada kepemimpinan Parpol tingkat pusat maupun daerah. Akibatnya kepemimpinan Parpol tidak berbeda dengan kepemimpinan perusahaan alias korporasi, dampaknya fatal yaitu orientasi idealisme (nasionalisme) berubah menjadi orientasi pragmatisme (profit). Solusinya jelas, Parpol sebagai aset negara wajib diperhatikan lebih demi kestabilan negara, sehingga dalam hal pembiayaan Parpol, negawa wajib hadir dengan memberikan bantuan pembiayaan Parpol yang sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia.

Efek domino dari budaya perusahaan alias korporasi dalam kepemimpinan Parpol adalah sistem rekrutmen yang tidak berkualitas. Pengurus utama organisasi Parpol di rekrut berdasarkan besarnya “setoran” atau besarnya “saham” dalam organisasi Parpol. Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela dari seorang kader terhadap Parpol-nya tidak dianggap/tidak dilihat sebagai kriteria menjadi pengurus utama organisasi Parpol. Faktanya jelas, bahwa saat ini tidak ada Parpol di Indonesia yang dipimpin oleh riil seorang aktivis, tokoh pergerakan, yang memiliki punya idealisme, militansi dan visi untuk melaksanakan Konstitusi secara benar, karena mereka tidak memiliki “gizi” atau “saham”. Solusinya, sistem rekrutmen kader harus jelas merujuk pada sistem dengan kriteria tentang kompetensi dan kinerja, karena Parpol adalah wahana kaderisasi kepemimpinan nasional.

Efek domino selanjutnya dari kepemimpinan korporasi dan sistem rekrutmen berdasarkan saham, adalah matinya demokratisasi dalam organisasi Parpol. Perbedaan pendapat dan hak-hak (kedaulatan) anggota tentang ide/gagasan tentang pengelolaan organisasi Parpol lebih baik, direnggut oleh kepemimpinan yang bersifat oligarki dan otoriter. Tidak ada ruang demokrasi untuk berdebat dan berargumen berdasarkan pengetahuan dan keilmuan setiap kader, yang muncul adalah pemaksaan kehendak/kepentingan dari kepemimpinan korporasi yang berorientasi profit. Solusinya, Parpol sebagai organisasi harus memiliki mekanisme yang jelas berdasarkan sistem (AD/ART) dalam hal mengambil keputusan, melalui serangkaian rapat-rapat organisasi yang bersifat terbuka, adil dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan domain kewenangannya masing-masing, karena prinsip kerja parpol adalah sistem kerja kolektif dari pengurus pusat sampai daerah.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top