Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 333
Sunday, June 28, 2015

Dana Parpol dan Parpol Demokratis

Diposting oleh: 
Editor

Sangat disesalkan adanya sejumlah ketidakfahaman akan apa yang sesungguhnya menjadi "akar" kebangkrutan/kerusakan moral dan disorientasi Partai Politik (Parpol).

Saya sampaikan pandangan ini untuk mendiskusikan ulang tentang konsistensi kita dalam melakukan visi reformasi sejak tahun 1998 hingga saat ini.

Kita semua menuntut adanya "demokrasi"  hingga Amandemen UUD 1945.

Kesemuanya telah direspon oleh Presiden BJ Habibie dan MPR/DPR saat itu dengan mencabut/merevisi sejumlah TAP MPR dan UU.

Diselenggarakannya Pemilu 1999 yang demokratis, tranparan dan akuntabel, dimana anggota MPR/DPR saat itu telah mampu melakukan amandemen UUD 1945 sesuai visi reformasi.

Dalam amandemen UUD itu dirumuskan prinsip penyelenggaraan cabang-cabang kekuasaan negara secara checks and balance, pola hubungan kelembagaan negara dari pusat-daerah dalam bingkai  NKRI (pasal 1 ayat 1) yang berkedaulatan rakyat/demokrasi (pasal 1 ayat 2) dalam suatu Negara Hukum (pasal 1 ayat 3), hingga dirumuskannya keberadaan Parpol dalam pasal 22E tentang Pemilu dan Pasal 6A tentang pemilihan Presiden/Wakil Presiden.

Betapa penting dan perlunya suatu Parpol untuk menjalankan demokrasi agar dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif dari sebuah Pemilu/Pilpres setiap 5 tahunan terlihat jelas dalam konsep yang tertuang pada amandemen UUD 1945, Parpol dikukuhkan sebagai pilar utama demokrasi dalam konstitusi.

Karena demokrasi kita pilih sebagai suatu sistem kehidupan kolektif menuju cita-cita bersama (Proklamasi 17 Agustus 1945), maka Parpol diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitias Kepemimpinan Nasional melalui fungsi Kaderisasi dan Regenerasi, karena aspek kepemimpinan adalah kunci dalam demokrasi dan Parpol merupakan sumber rekrutmen Kepemimpinan Nasional.

Sebagai  politisi Parpol dan menjadi “wakil rakyat” sejak Pemilu 1997, saya berpandangan bahwa perkembangan perjalanan kehidupan Parpol dan kinerja DPR mengalami "kemunduran".  Bahkan yang menonjol justru praktek-praktek yang bertentangan dengan filosofi dan fungsi Parpol itu sendiri.

Seperti menguatnya fenomena politik petahana (incumbent), peran pemodal/pengusaha memimpin Parpol, kepemimpinan oligarki serta menjamurnya metode "stick and carrot" (intimidasi dan gratifikasi) dalam pengelolaan Parpol dengan orientasi mempertahankan kekuasaan untuk pribadi/kelompok.

Pertanyaan mendasarnya, apakah Parpol masih kita butuhkan? Bagaimana komitmen kita tentang Parpol sumber rekrutmen Kepemimpinan Nasional? Seperti apa konsep pemberdayaanya? Bagaimana konsep pembiayaannya? bolehkah Parpol berbisnis apabila Negara tidak mampu memberikan pembiayaan untuk kegiatan Parpol Kaderisasi dan Regenerasi? Apakah Parpol dianggap bukan aset Negara?

Dengan latar belakang tersebut, Komisi II DPR pada tahun 2011 melakukan revisi UU Parpol, dengan menambahkan ayat (3a) dan (3b) pada pasal 34 tentang bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk pendidikan dan kaderisasi Parpol serta pasal 34A tentang pertanggungjawabannya. Silahkan buka dan baca UU Parpol tersebut.

Mari selalu berpikir cerdas dan komprehensif dalam melangkah. Bergeraklah maju dan konsisten dengan yang sudah kita pilih dan putuskan. Selama aturan dalam UU Parpol tersebut tidak dijalankan, jangan harap Parpol terbebas dari praktek koruptif, oligarki dan dikendalikan para pemodal hingga terbentuk kartel politik yang tidak berorientasi rakyat.

Salam hormat, AGS. Ketua Kaderisasi DPP Golkar.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top