Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 227
Saturday, July 25, 2015

“NEGARA” DALAM NEGARA : PRAKTIK OLIGARKI DAN KARTEL POLITIK DI INDONESIA

Diposting oleh: 
Editor

 

PERMASALAHAN PARTAI POLITIK

Demokrasi sudah tentu menempatkan dan memposisikan Parpol sebagai agen of change (penentu) kualitas kehidupan berbangsa bernegara. Demokrasi yang sehat dan kuat sudah tentu harus ditopang oleh Parpol yang sehat dan kuat.  Kondisi saat ini Parpol belumlah sehat dan kuat sehingga menimbulkan permasalahan Disorientasi Parpol dalam peran dan fungsinya berbangsa bernegara. Berikut ini beberapa penyebabnya :

1). EKONOMI POLITIK

Indonesia adalah negara besar secara wilayah dengan luas lautan, panjang bibir pantai dan luas daratan, serta kaya secara kandungan “perut” bumi dengan berbagai material tambang dan migas, belum lagi besarnya jumlah penduduk yang membayar pajak ke negara, itu semua semakin menunjukan kebesaran potensi negara ini. Dengan Anugerah besar tersebut sudah tentu amat banyak kepentingan-kepentingan pihak lain yang ingin mengusai pengelolaan Negara Indonesia ini selain untuk kepentingan Negara Proklamasi.

Dari kepentingan lain tersebut, munculah istilah Ekonomi Politik yaitu pola pikir (mindset) yang menempatkan Politik (kekuasaan) sebagai sarana memperoleh profit (keuntungan) dari kekayaan pengelolaan Negara untuk pribadi/kelompok. Praktik ini disebut Korupsi Politik yaitu menggunakan Politik (kekuasaan) untuk membuat kebijakan atas nama Negara tetapi hasilnya hanya demi kepentingan pribadi/kelompok.

Praktik berpolitik Negara dilakukan seperti “pasar”, yang mempertemukan “supply” (elit politik pembuat kebijakan Negara) dengan “demand” (kepentingan pribadi/kelompok pemburu rente/profit). Parpol sebagai corong rekrutmen kepemimpinan Negara menjadi strategis, dan jabatan elit Parpol menjadi bidikan para pemburu rente/profit.

2). PARTAI POLITIK PADAT MODAL

Secara luas dan bentuk wilayah, Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk yang besar. Maka sudah pasti membutuhkan Parpol nasional dengan kapasitas besar, yaitu memiliki kantor di seluruh wilayah Indonesia sampai ke tingkat desa, sebagai pusat kegiatan kerja politik dari para kader dalam menjalankan fungsi-fungsi Parpol yaitu rekrutmen, kaderisasi, sosialisasi dan pendidikan politik untuk rakyat. Hal ini memiliki konsekwensi yaitu pengelolaan Parpol secara biaya pokok dan operasional menjadi sangat besar. Singkatnya, untuk hidup Parpol harus padat modal.

Pembiayaan Parpol dari bantuan negara yang berlaku saat ini yaitu Rp.110 per suara ditambah iuran anggota secara sukarela adalah diluar logika untuk kecukupan. Faktanya jelas, bahwa saat ini pemimpin-pemimpin Parpol nasional adalah orang-orang yang memiliki kekayaan materi alias kalangan pengusaha (pemodal) atau orang-orang yang dekat dengan sumber-sumber kekuasaan (pejabat). Itulah yang terjadi baik pada kepemimpinan Parpol tingkat pusat maupun daerah. Akibatnya kepemimpinan Parpol tidak berbeda dengan kepemimpinan perusahaan alias korporasi, dampaknya fatal yaitu orientasi idealisme (nasionalis) berubah menjadi orientasi pragmatisme (profit).  

Efek domino dari budaya perusahaan alias korporasi dalam kepemimpinan Parpol adalah sistem rekrutmen yang tidak berkualitas. Pengurus utama organisasi Parpol di rekrut berdasarkan besarnya “saham” atau besarnya “setoran”. Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela dari seorang kader terhadap organisasi Parpol tidak dianggap/tidak dilihat sebagai kriteria menjadi pengurus utama. Faktanya jelas, bahwa saat ini tidak ada Parpol di Indonesia yang dipimpin oleh riil seorang aktivis, tokoh pergerakan dengan idealisme, militansi dan visi negarawannya hanya karena mereka tidak memiliki “gizi” atau “saham”.  

Efek domino selanjutnya dari kepemimpinan korporasi dan sistem rekrutmen berdasarkan “saham” dan “setoran", adalah matinya demokratisasi dalam organisasi Parpol. Perbedaan pendapat tentang ide/gagasan pengelolaan organisasi Parpol lebih baik, direnggut oleh kepemimpinan yang bersifat oligarki dan otoriter. Tidak ada ruang demokrasi untuk berdebat dan berargumen berdasarkan pengetahuan dan keilmuan, yang muncul adalah pemaksaan kehendak/kepentingan dari kepemimpinan yang berorientasi profit semata. Metode yang digunakan adalah metode Stick and Carrots, yaitu Stick berupa ancaman, intimidasi sampai pemecatan, dan Carrots berupa janji/iming-iming akan jabatan, materi dan sebagainya. 

3). KARTEL POLITIK

Perpaduan “Ekonomi Politik” dengan “Parpol Padat Modal” membentuk yang namanya Kartel Politik yaitu koalisi (persekutuan) Parpol-Parpol kepemimpinan korporasi yang bersifat oligarki dan otoriter untuk meningkatkan kekuatan nilai tawar terhadap Pemerintah dengan tujuan turut menentukan arah kebijakan nasional agar dapat mengambil untung (profit oriented) dari kebijakan tersebut. Berikut ini bagannya ada pada roto ilustrasi berita.

http://kangagun.com/sites/default/files/styles/large/public/kartel2.jpg?itok=AXx1PR52

*Negara Berdasarkan Hukum. *Undang-Undang (UU) adalah Hukum. *Kebijakan harus Berdasarkan UU. *UU Dibuat Atas Persetujuan Bersama Pemerintah dan DPR RI.

KESIMPULAN : PARPOL SEBAGAI CORONG REKRUTMEN KEPEMIMPINAN NEGARA DAN POROS PEMIKIRAN KEBIJAKAN NEGARA DIBAJAK OLEH PEMODAL DAN KARTEL POLITIK.

 

SOLUSI PARTAI POLITIK

Indonesia adalah Negara Demokrasi yang sumber kekuasaannya berasal dari Kedaulatan Rakyat, oleh sebab itu Partai Politik sebagai pilar utama Demokrasi (UUD 1945) wajib melakukan operasionalisasi prinsip Sistem Demokrasi Negara pada kehidupan berorganisasinya dalam wujud Demokratisasi, yang dijamin oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) -nya yaitu “Kedaulatan di tangan Anggota dan dilaksanakan menurut AD/ART”. Berikut ini konsep Demokratisasi ditubuh organisasi Partai Politik :

1). Demokratisasi Keputusan (Akuntabilitas)

Partai Politik adalah organisasi dengan sistem kerja kolektif dari setiap pengurusnya pada masing-masing bidang. Demokratisasi dalam praktik membuat sebuah keputusan sebagai sebuah kebijakan organisasi dilakukan melalui serangkaian rapat – rapat rutin organisasi sesuai prosedur pengambilan keputusan yang mengacu pada tata cara yang di atur dalam AD/ART organisasi yang bersifat kolektif kolegial, artinya tidak ada hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan. Ownership (kepemilikan) dalam proses pengambilan keputusan organisasi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sesuai domain masing-masing pengurus bidang dan domain masing-masing forum. Sehingga keputusan tersebut tidak menjadi “dusta diantara kita” alias “Keputusan dari langit” karena semua ikut ambil bagian dari prosesnya. Sehingga akan tercipta soliditas saling mendukung dan memperjuangkan keputusan yang dibuat bersama tersebut. Intinya sebuah keputusan bersifat akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan oleh setiap pemangku kepentingan dalam organisasi.

2). Demokratisasi Kewenangan (Desentralisasi)

Partai Politik adalah organisasi dengan sistem kerja berjejaring (Network) dari pengurus di tingkat pusat sampai pengurus di tingkat daerah (desa). Demokratisasi dalam praktik Kewenangan mengacu pada struktur organisasi dan pola hubungan kepengurusan organisasi tingkat pusat dan daerah. Distribusi Tugas Tanggung Jawab dalam struktur dan pola hubungan tersebut juga mendistribusikan Kewenangan sesuai tingkat kepengurusan. Konsep Desentralisasi sebagai sebuah sistem kerja berjejaring dalam organisasi Partai Politik mengacu pada azas proporsionalitas, yang artinya Kewenangan sebuah kepengurusan organisasi merupakan bagian (sub sistem) dari sebuah sistem kerja berjejaring organisasi partai politik secara nasional (keseluruhan). Sehingga tidak ada Monopoli Kewenangan di suatu tingkat kepengurusan, karena tiap tingkatan kepengurusan memiliki dinamika dan karakteristik lokalisme yang berbeda, dengan tetap mengacu pada tujuan utama organisasi.

3). Demokratisasi Kepemimpinan (Regenerasi)

Renegerasi  dalam kehidupan partai politik adalah keniscayaan dalam konteks fungsi partai politik melakukan kaderisasi kepada anggota-anggotanya dan fungsi rekrutmen keanggotaan dari masyarakat. Partai politik sebagai sebuah organisasi meng-kader dan merekrut pemimpin dan calon pemimpin yang akan duduk pada jabatan-jabatan politik di tingkat nasional dan daerah untuk menjalankan ideologi negara. Dalam setiap era, tantangan kepemimpinan suatu negara atau partai politik tidaklah statis, tantangan tersebut hidup dan berkembang menuruti jamannya. Artinya Regenerasi alias alih generasi pada kepemimpinan suatu negara atau partai politik menjadi suatu kebutuhan wajib bagi suatu organisasi negara atau partai politik tersebut untuk mempertahankan eksistensinya dari perubahan jaman dan tekanan kompetisi.  Untuk mengawal Regenerasi dalam tubuh Partai Politik, dalam AD/ART perlu dicanangkan acuan sistemnya yaitu PDLT (prestasi , dedikasi , loyalitas dan tidak tercela) terhadap organisasi. Intinya, dalam melakukan rekruitmen atau promosi harus berdasarkan sistem PDLT dan bukan pada sentimen suka/tidak suka terhadap seseorang. Dengan melihat pada rekam jejak dan kinerja maka yang terpilih merupakan orang terbaik (right man on the right place). Regenerasi kepemimpinan adalah kebutuhan organisasi, karena dalam sistem kerja kolektif, faktor Kepemimpinan merupakan guidence (pegangan) dan inspire (inspirasi) bagi setiap bagian dalam sistem kerja organisasi.

4). Demokratisasi Anggaran  (Transparansi)

Organisasi Partai Politik sebagai aset negara dan organisasi publik harus terbuka dalam hal sumber dana dan pengeluaran. Apa yang sudah dipercayakan UUD 1945 kepada Partai Politik akan kewenanangan ekslusif bernegara serta kekuasaan yang bersumber dari kedaulatan yang diberikan Rakyat saat Pemilu harus terbuka pertanggungjawabanya.

KESIMPULAN : PARPOL HARUS DAN HANYA BERORIENTASI RAKYAT, BUKAN YANG LAIN SESUAI UUD 1945.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top