Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 154
Monday, January 4, 2016

Penyelesaian Konflik Politik Mengacu Pada UU Parpol dan AD/ART

Diposting oleh: 
Editor
Memperhatikan kondisi Partai Golkar pasca dicabutnya SK untuk DPP "Ancol" dan juga tidak diterbitkannya SK untuk DPP "Bali", saya melihat bahwa ini berpedoman kepada Surat Dirjen AHU Kemenkumham yang ditandatangani Direktur Tata Negara, yang menegaskan agar perselisihan/perbedaan itu diselesaikan melalui mekanisme internal partai, AD/ART Partai Golkar, yang pelaksanannya mengedepankan prisip Arif, Bijak dan Adil.
 
Artinya Pemerintah/Kemenkumham dalam hal ini konsisten dalam penyelesaian kisruh/konflik Partai Golkar dengan tetap berpedoman pada UU Partai Politik. Pemerintah hanya akan menerbitkan SK Kepengurusan DPP pasca dicabutnya SK "Ancol" hanya melalui mekanisme internal (AD/ART). Mekanisme internal yang diatur dalam AD/ART Partai, mengatur tentang sejumlah Rapat-Rapat dan Musyawarah, untuk tingkat Pusat ada Rapimnas dan Munas.
 
Hal ini sesungguhnya dapat dilakukan apabila kedua kubu ("Ancol" dan Bali") lebih mengedepankan kepentingan keselamatan/keutuhan organisasi partai dari kepentingan Ego semata. Namun apabila keduanya belum berpikiran yang sama, maka dapat meminta Mahkamah Partai untuk menyelesaikannya "konflik kepengurusan" ini. Saat ini "konflik" bukan lagi antara antara "Bali" dan "Ancol" akan tetapi "konflik" internal kepengurusan DPP hasil Munas Riau, yang masih belum dapat bersatu kembali dalam DPP hasil Munas Riau.
 
Oleh karenanya saya berpandangan Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham telah bertindak tepat, bahwa Masa depan Partai Golkar diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal (AD/ART). Tidak sepatutnya saat ini kita (Kader Golkar) menyalahkan dan menyudutkan Pemerintah, dan juga mencari "kambing hitam" pada pada pihak/kekuatan diluar Partai Golkar.
 
Ini adalah masalah internal Partai Golkar yang kepemimpinanya menjalankan mekanisme secara tidak demokratis, tidak jujur dan tidak patuh pada AD/ART dan UU Parpol yang menyatakan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota bukan para elite nya. Aapalagi ditempuh dengan cara-cara yang penuh rekayasa dan oligarkis, dengan metode "Stick and Carrot".
 
Saya meyakini bahwa Partai Golkar hanya akan selamat apabila dikelola secara demokratis, dengan mengedepankan masa depan partai secara Regenerasi, dimana tantangan semakin berat dan kompetitif diantara banyak parpol. Dan itu hanya akan selamat memasuki Pilkada 2017, Pileg dan Pilpres serentak 2019, apabila Partai Golkar Solid internal, Utuh secara organisasi, Bersatu dalam satu kepemimpinan, Demokratis secara pengelolaan, Regeneratif, dan Merakyat.
 
Semua keyakinan itu hanya bisa diwujudkan dengan menempuh suatu forum yaitu Munas kembali. Pandangan ini didasarkan atas pandangan dan pikiran para tokoh, sepuh, pinisepuh, pengamat, pencinta, pendukung dan sejumlah tokoh anak-anak muda Partai Golkar, yang meyakini bahwa mekanisme hukum tidak akan pernah mampu dan bisa menyelamatkan persatuan dan kesatuan diantara segenap kekuatan internal Partai Golkar.
 
Salam Demokratisasi dan Regenerasi. Agun Gunandjar Sudarsa, fungsionaris Partai Golkar.
Skip Comments

Add new comment

Back to Top