Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 30
Monday, June 12, 2017

PENJELASAN UMUM TENTANG HAK ANGKET KPK

Diposting oleh: 
Editor

Hak Angket adalah hak konstutusional DPR yang dijamin oleh konstitusi sebagai hak penyelidikan yang tertinggi dalam konteks bernegara. Maksud hak angket KPK ini adalah melihat kembali ,menata ulang keberadaan KPK dalam konteks dimana posisi KPK dalam sistem hukum tata negara kita , dalam sistem demokrasi kita.

Metoda kerja pansus hak angket akan transparan , mengundang semua pihak dengan berbagai pandangannya tentang KPK. Terbuka untuk di kritik dan masukan. Yang pro dan yang kontra silahkan bicara kemukakan pendapatnya.

Dalam konstitusi kita , ada tiga cabang kekuasaan  yang secara limitatif memegang kekuasaan negara. DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Pemerintah memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. MA dan MK memegang kekuasaan kehakiman. 

Dalam konstitusi, lembaga – lembaga lainnya tidak menggunakan kalimat “memegang kekuasaan” tapi “melaksanakan kewenangan”.  Artinya konstitusi kita merancang ketiga cabang kekuasaan ini sebagai poros dalam bernegara, untuk saling mengawasi dan saling mengontrol (checks and balances) agar tidak menjadi abuse of power (penyalahgunaan kewenangan) atas kekuasaan yang dipegangnya.

Pertanyaanya adalah, KPK diposisikan dimana? Siapa yang mengawasi KPK? Apa sudah check and balances? Apa tidak abuse of power?

Dalam hak angket ini kita juga akan membedah bagaimana posisi dan fungsi KPK dalam criminal justice system (pro yustisia). Kita punya kitab UU hukum acara pidana, hukum formil yang mengatur proses pro yustisia, termasuk KPK mengacu pada itu. KPK menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan . sebagai trigger mechanism , dibentuk diadakan untuk men drive agar kepolisian dan kejaksaan kembali berfungsi baik . artinya secara orientasi, KPK harus fokus pada performance Kepolisian dan Kejaksaan, bagaimana semakin baik, semakin  on the track . Saling bersinergi, memberdayakan dengan peran KPK koordinasi dan supervisi Kepolisian dan Kejaksaan.

Lalu sampai sejauh mana korelasi fungsi KPK itu dengan fungsi kepolisian dan kejaksaan?  Apa sinergi dalam satu kesatuan politik hukum pemberantasan korupsi?

KPK sebagai lembaga penyelenggara negara yang menjalankan fungsi – fungsi pemerintahan  dalam penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan), itu tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Butuh kompetensi, ada persyaratan, jenjang pendidikan. Sebagai penyelenggara negara harus patuh dan tunduk pada UU ASN. Sebagai penyidik ada UU Kepolisian. Sebagai penuntut ada UU Kejaksaan. Semua harus didasarkan pada peraturan per UU an yang berlaku. Pertanyaanya adalah apakah KPK sudah tunduk patuh hukum hukum negara itu?Sehingga bisa terbuka jelas bahwa di internal KPK seseorang bisa menduduki dan menjalankan jabatan itu sudah sesuai dengan aturan dan persyaratan.

Kita bertanya, Bagaimana manajemen SDM KPK?. Bagaimana sistem kerja KPK? Bagaimana SOP ny?.Bagaimana sistem pengawasan internal KPK? Bagaimana fungsi-fungsi perencanaan dan penganggaran serta proses audit yang berjalan selama ini terhadap KPK?

Skip Comments

Add new comment

Back to Top