Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 21
Friday, July 27, 2018

MANAJEMEN LAPAS

Diposting oleh: 
Editor

Permasalahan di Lapas harus didekati secara legal  dan faktual dari posisi dan fungsinya  sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Secara teoritis, Narapidana (warga binaan) adalah manusia biasa yang juga memiliki kebutuhan  seperti  diutarakan Abraham Maslow (teori kebutuhan dasar manusia) dan Penjara (Lapas) adalah "miniaturnya Negara", baik atau buruknya kondisi kehidupan masyarakat suatu Negara dapat dilihat dan tercermin adanya,  di Penjara.

Kriminalitas yang tinggi tercermin dari kuantitas dan kualitas isi penghuni Lapas. Seperti saat sekarang ini tindak pidana Narkoba yang tinggi (di masyarakat) berkorelasi dengan isi Penjaranya. Over kapasitas yang terjadi menandakan Negara belum mampu mengatasi masalah kriminalitas, masalah narkoba, yang selanjutnya bisa ditarik dengan jumlah pengangguran, serta permasalahan sosial lainnya.

Untuk itu upaya penanganan segala bentuk permasalahan di Lapas, harus dipecahkan secara komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Sistem Peradilan Pidananya, peran Pemerintah, Masyarakat hingga keluarganya.

Pendekatan retributif, detterence (penjeraan), rehabilitasi dan resosialisasi telah lama gagal diterapkan di berbagai negara. Doktrin-doktrin pemidanaan tersebut digantikan oleh doktrin Re-integrasi sosial, dengan tujuan Pemulihan kembali kesatuan hubungan "Hidup-Penghidupan-Kehidupan" antar Napi (warga binaan) dengan keluarga dan masyarakat, tanpa menghilangkan aspek derita/hukumannya. Dalam perkembangan  hukum dikenal dengan "Restorative Juctice".

Karena Penjara (Lapas) tidak pernah mampu memberi jaminan prilaku warga binaannya menjadi lebih baik, apabila penanganan prilakunya serta pelaksanaan manajemen organisasi Lapas nya tidak tepat atau tidak bersesuaian dengan kaedah-kaedah keilmuan  Pemasyarakatan dan prinsip-prinsip manajemen. Unsur manajemen harus lengkap adanya, mulai dari tata kelola SDM, keuangan,  mesin, metode,  hingga material nya. Begitu juga dengan fungsi-fungsi nya mulai dari perencanan, pengorganisasian, pelaksanaaan hingga pengawasannya, harus dalam “satu tangan” sehingga fokus dan jelas pertanggungjawabannya.

Kalapas (Kepala Lapas) harus mendapat kewenangan diskresi yang cukup, dengan tetap wajib dipertanggungjawabkan, karena apapun yang terjadi terkait dengan lapas itu menjadi tanggung jawabnya secara penuh. Adanya pemberontakan, kerusuhan,  Keseharian narapidana, kecukupan air, makan minum, kesehatan serta aktifitas atau kejadian lainnya yang terjadi didalam Lapas, seperti narapidana sakit hingga hilangnya nyawa di dalam Lapas adalah mutlak tanggung jawab penuh Kalapas.

Maka pemahaman tentang doktrin dan tujuan pemidanaan, posisi dan fungsi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Restorative Justice,  pemahaman tentang kehidupan dalam penjara (sosiologi penjara/Lapas), kesakitan-kesakitan yang dirasakan narapidana dampak dari pemenjaraan (Pains of Imprisontment, Gresham M Sykes) yang  diakibatkan dari pola hubungan interaksi antar sesama napi, sesama pegawai, antar napi dan pegawai baik yang bersifat formal maupun informal, itu semua harus difahami secara baik dan benar karena itulah yang dibutuhkan  untuk Manajemen Penjara yang tepat.

Mulai dari unit tertinggi dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai dengan UPT (unit pelaksana teknis) nya dalam hal ini Lapas dan Rutan, yang secara hierarkis harus tergambarkan fungsi-fungsi manajemen tersebut secara tepat,  mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan dalam struktur organisasi berjenjang yang memadai.

Berkenaan dengan yang terjadi di Lapas Sukamiskin Bandung, untuk terapi awal dimana respon publik yang begitu negatif, Pertama, Menteri hukum dan HAM perlu membuat kebijakan baru guna memberi ketegasan tentangg boleh tidak nya, diijinkan tidak nya, atas sejumlah benda, barang, sarana dan prasarana yang ada dan beredar  dalam Lapas dan dianggap sebagai barang "mewah", seperti HP (handphone), Laptop, AC (air conditioner), Dispenser, Toilet, Kamar, Saung dsb.   Hal ini dibutuhkan bagi petugas di lapangan agar ada jaminan dan perlindungan hukum dalam menegakan aturan untuk ketertiban di dalam  Lapas.

Kedua, berikan kewenangan penuh kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam tata kelola SDM Pemasyarakatan tanpa merobah pola organisasi yang ada melalui penempatan Lapas kelas I atau Lapas Khusus dari yang semula dibawah Kakanwil (kepala kantor wilayah) dipindahkan menjadi Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada menteri cq Direktur jenderal Pemasyarakatan.

Selama manajemen Pemasyarakatan tidak patuh kepada kaedah-kaedah keilmuan, utamanya terhadap teori dan prinsip pengorganisasian atas urusan-urusan pemerintahan di lingkungan Kementrian Hukum dan HAM, maka selama itu pula permasalahan akan ada dan selalu saja terjadi. Hingga kejadian baru-baru ini di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sukamiskin Bandung, akan disusul kejadian-kejadian berikutnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan lebih “heboh” (gaduh).  

 

Drs.AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si.

  • Anggota DPR RI Komisi XI DPR RI
  • Anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Kemenkumham        
  • Mantan Petugas Lapas Klas I Tangerang
Skip Comments

Add new comment

Back to Top