Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 18
Friday, July 27, 2018

MASA JABATAN (BERTURUT-TURUT)

Diposting oleh: 
Editor

Negara Indonesia  adalah  negara hukum, ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ini berasal dari Penjelasan yang diangkat kedalam pasal, atas dasar kesepakatan fraksi-fraksi MPR hasil pemilu reformasi 1999 dalam melakukan perubahan UUD 1945  .

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Kekuasaan apapun dan siapapun, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sehingga mekanisme "Checks and balances" dapat berjalan dan terukur.

Negara yang menganut faham negara hukum mempersyaratkan 3 prinsip dasar yang harus bekerja efektif, yakni supremacy of law, equality before the law dan due process of law.

Indonesia sebagai negara hukum juga dapat  dilihat dari rumusan pasal 1ayat (2) UUD 1945, dimana Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, bukan oleh lembaga MPR. Artinya kedaulatan tsb. dilaksanakan berdasarkan hukum, menurut aturan-aturan (pasal per pasal) didalam UUD.

Jadi yang supreme adalah hukum bukan MPR.  Mengapa? Karena UUD adalah hukum tertulis yang tertinggi, dia adalah pucuk dan puncak pengaturan yang harus  dijaga dan ditegakkan (supreme), dipatuhi dan ditaati (due process), dan tidak membedakan (equality).  

Untuk menjamin tegaknya Supremasi hukum (konstitusi) tsb., UUD 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 24C UUD 1945 yang berwenang salah satunya menguji UU terhadap UUD 1945, yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Namun demikian MK dalam menjalankan kewenangannya juga diwajibkan untuk tunduk, patuh dan mengikatkan diri kepada supremasi hukum (Konstitusi). Karena yang supreme itu adalah UUD 1945 bukan lembaga MK, sehingga tidak bisa dan tidak dibenarkan para hakim MK membuat penafsiran bebas atas subtansi pasal-pasal UUD 1945.

Oleh karena itu pemahaman dan penguasaan serta keaslian perumusan pasal-pasal UUD 1945,  mulai dari latar belakang proses pembahasan perdebatan hingga diputuskan dan ditetapkannya pasal tsb. harus terkuasai secara gamblang, sehingga tiada keraguan dalam putusannya.

Dalam pengujian kali ini (judicial review pasal 169 huruf n UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), para Hakim MK sepatutnya tetap berpegang pada pasal-pasal dalam UUD 1945. Berdasar kepada pasal 7 UUD 1945, yang sebelum perubahan rumusannya adalah : “Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Lalu diubah menjadi : “Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Untuk mendalami aturan pasal 7 yang sudah berubah tsb., saya mengulangi kembali dan membaca buku Risalah Perubahan  Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tahun sidang 1999 yang diterbitkan Sektetariat Jenderal MPR RI Tahun 2008, dimana saya sebagai salah seorang anggota tim penyusunnya, didapatkan kejelasan bahwa yang dimaksud oleh rumusan pasal 7 tsb., harus dimaknai baik berturut turut maupun tidak, baik Presiden maupun wakil presiden, dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk sekali masa jabatan. Artinya hanya 2 kali, berturut turut ataupun tidak berturut turut.

Dalam risalah rapat tim perumus PAH III BP MPR tanggal 9-10 Oktober 1999, jelas sekali pemaknaan yang dimaksud pasal 7 tsb. Dalam risalah tsb. tergambarkan pikiran-pikiran argumentatif tentang berturut-turut, cukup sepuluh tahun, sampai ada pemikiran ke arah setelah 2 masa jabatan untuk diperkenankan kembali dengan alasan tertentu, tapi akhirnya pikiran tsb. ditarik dan dapat menerimakan usulan alternatif pertama yang rumusannya berasal  dari Tap MPR No XIII tahun 1998, yakni "Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”

Pembahasan selanjutnya berlanjut di Pleno PAH III, Pleno Badan Pekerja, hingga pelaksaaan Sidang Umum MPR tahun 1999 yang berlangsung dari 14-21 Oktober 1999. Materi perubahan UUD 1945 dibahas di Komisi C MPR dan semua rancangan perubahan pertama UUD 1945, termasuk perubahan pasal 7 dapat disetujui untuk disyahkan tanpa melalui pemungutan suara.

Semoga saja tulisan ini dapat memberi pencerahan bagi semuanya, karena persyaratan negarawan di konstitusi kita hanya ada bagi persyaratan hakim MK semata. Proses hukum harus dihargai, hak warga negara juga harus tetap dibuka, namun Supremasi Hukum (UUD 1945)  diatas segalanya. Bagi para penyelenggara negara eksekutif legislatif dan yudikatif serta setiap warga negara.

 

Salam Kebangsaan, Agun Gunandjar Sudarsa.

*Mantan anggota PAH III dan PAH I BP MPR RI tahun 1999-2002, sekarang Anggota Komisi XI DPR RI

Skip Comments

Add new comment

Back to Top