Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 379
Thursday, June 27, 2013

Pemekaran di Papua Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

Diposting oleh: 
Editor

Jakarta – Komisi II DPR melakukan rapat tertutup dengan sejumlah lembaga negara demi membicarakan rencana pemekaran sejumlah wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Rencananya kabupaten/kota di kedua provinsi itu akan dimekarkan hingga 49 unit sampai tahun 2025 mendatang.

“Ada berbagai pertimbangan sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan yang kita bicarakan,” kata Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, usai pertemuan, di Jakarta, Kamis (27/6).

Hadir dalam pertemuan tertutup itu perwakilan dari legislator asal Papua, kementerian dalam negeri, kementerian politik, hukum, dan hak asasi manusia, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Intelijen Negara.

Seperti diuraikan oleh Agun, pihak Kemendagri menilai bahwa proses pemekaran bisa dilaksanakan. Namun Kemenkopolhukam meminta agar aspek pertahanan negara benar-benar dipertimbangkan dalam konsep pemekaran Papua.

Sementara TNI dan Polri memandang bahwa setiap pemekaran wilayah harus bisa menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Papua. Sebab bila tidak, maka tugas kedua lembaga itu menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan di sana akan semakin sulit.

“Bagi mereka, semakin masif pemekaran, tentu tugas dan fungsi mereka juga harus masif dimekarkan,” kata Agun, Politisi Partai Golkar itu.

Sementara BIN menilai pemekaran wilayah di Papua adalah sama dengan pencarian solusi untuk membuat komunitas masyarakat di sana merasa nyaman, senang, dan sejahtera.

“Jadi jelas, benang merahnya adalah bagaimana memastikan pemekaran akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” tandas Agun. (Penulis: Markus Junianto Sihaloho/BER)

Skip Comments

Add new comment

Back to Top